Karhutla Kalteng: Wakapolri Cek Posko dan Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana

PALANGKA RAYA, INC MEDIA – Karhutla Kalteng memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Kondisi kekeringan yang semakin ekstrem mendorong Polri memperkuat personel, sarana prasarana, teknologi, serta koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo turun langsung mengecek Posko Induk Penanganan Karhutla Polda Kalteng, Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca P. Simanjuntak. Rombongan diterima Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan bersama jajaran.

Kunjungan itu tidak sekadar menjadi agenda pengecekan administrasi posko. Wakapolri memastikan kesiapan personel, peralatan, serta strategi penanganan di lapangan. Ia juga mengecek keterlibatan Pamen dan Pati peserta didik pendidikan kepemimpinan Polri yang diterjunkan ke wilayah terdampak.

Karhutla Kalteng Libatkan 59 Peserta Didik Polri

Sebanyak 59 Serdik dilibatkan dalam kegiatan penanganan karhutla di wilayah hukum Polda Kalteng. Mereka terdiri atas 40 Serdik Sespimmen, 12 Serdik Sespimti, dan 7 Serdik SPPK.

Keterlibatan para Serdik tidak hanya berkaitan dengan proses pendidikan. Mereka ikut turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan asistensi, sekaligus memberikan saran dan masukan terhadap strategi penanganan kebakaran.

Dok.foto/INC MEDIA: Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyerahkan bantuan kepada personel di Posko Penanganan Karhutla Polda Kalimantan Tengah saat kunjungan kerja, Jumat (11/9/2026). Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalteng.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pembelajaran kepemimpinan yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat. Pengalaman lapangan diharapkan dapat memperkuat kemampuan para calon pemimpin Polri dalam mengambil keputusan saat menghadapi bencana.

“Saya mengecek langsung di posko induknya di Polda, kemudian mengecek langsung bagaimana kesiapannya juga, personelnya, sarana prasarananya,” ujar Komjen Dedi.

Wakapolri juga mengapresiasi pelibatan para Serdik. Menurutnya, pengalaman langsung di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola penanganan karhutla pada tahun-tahun berikutnya.

“Agar tahun-tahun berikutnya kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Tengah bisa ditangani secara efektif, efisien, dan hasilnya bisa maksimal,” jelasnya.

354 Personel Satgas Pemburu Api Dikerahkan

Polda Kalteng juga memperkuat operasi dengan mengerahkan 354 personel Satgas Pemburu Api dari berbagai satuan kerja.

Kekuatan tersebut terdiri atas 55 personel dari 11 subsatgas, 149 personel Samapta, serta 150 personel Brimob.

Mereka bergerak bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Operasi mencakup patroli, pencegahan, pemadaman, pembasahan gambut, hingga penanganan dampak kebakaran.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena karakter kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara maupun darat.

Kondisi cuaca turut menjadi faktor yang memperberat situasi. Wakapolri menyebut periode Agustus-September tahun ini memasuki kondisi El Nino yang sangat kuat dengan tingkat kekeringan mendekati ekstrem.

“Berdasarkan kondisi objektif ini, tadi Pak Kapolda menyampaikan memang karena di bulan Agustus-September ini kita sudah masuk El Nino yang sangat kuat. Tingkat kekeringannya juga sudah mendekati tingkat kekeringan ekstrem,” kata Komjen Dedi.

Menurutnya, kondisi muka air tanah gambut juga menjadi perhatian serius. Batas aman disebut berada di sekitar 40 sentimeter, sedangkan kondisi di Kalteng telah mencapai sekitar 120 sentimeter.

“Untuk kebakaran skala besar ini tidak bisa hanya water bombing, tidak bisa hanya satgas darat,” tegasnya.

9.440 Hektare Lebih Lahan Terbakar

Data Polda Kalteng per 10 September 2026 menunjukkan skala persoalan yang cukup besar. Tercatat 109.158 hotspot, 2.909 firespot, dan total luasan lahan terbakar mencapai 9.440,36 hektare.

Kotawaringin Timur tercatat sebagai wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yakni 2.505 hektare. Berikutnya Pulang Pisau dengan 1.264 hektare dan Kotawaringin Barat mencapai 1.104 hektare.

Ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 51,6 persen dari total luasan lahan yang terbakar.

Sementara dari sisi firespot, Palangka Raya mencatat jumlah tertinggi dengan 592 titik. Kotawaringin Timur berada di posisi berikutnya dengan 566 titik.

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, deteksi dini, pengelolaan lahan gambut, serta kesiapan sumber air menjadi bagian penting dalam strategi penanganan.

Polda Kalteng Bangun Infrastruktur Pencegahan

Untuk memperkuat penanganan, Polda Kalteng telah membangun 220 sumur bor dan 104 embung air.

Selain itu, dilakukan pembangunan sekat kanal serta pembukaan akses jalan menuju lokasi kebakaran. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mempercepat respons ketika titik api muncul sekaligus membantu menjaga kondisi lahan gambut.

Wakapolri menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah kebakaran meluas.

“Usaha maksimal wajib dilaksanakan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Ada pemerintah daerah, ada Korem, kemudian ada Polda dengan jajarannya, kemudian teman-teman Manggala Agni yang bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

Kehadiran langsung pimpinan Polri di Posko Induk Penanganan Karhutla Polda Kalteng menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Di tengah meningkatnya ancaman kebakaran dan kondisi kekeringan ekstrem, efektivitas penanganan akan sangat ditentukan oleh kecepatan deteksi, kesiapan personel, kecukupan sarana, serta koordinasi antarlembaga.

Bagi masyarakat, upaya pencegahan juga tetap menjadi faktor penting. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran sejak dini dapat membantu memperkecil risiko kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

INC MEDIA berkomitmen menyajikan informasi secara faktual, berimbang, dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.