Pungli dan Premanisme Jadi Sorotan, Kapolri Perintahkan Jajaran Bergerak Jaga Iklim Usaha

BEKASI, INC MEDIA – Pungli dan premanisme menjadi perhatian serius Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya menjaga keamanan kawasan industri sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan terkait pungutan liar, aksi premanisme, maupun tindak kejahatan lain yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dan kegiatan investasi.

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

Pungli dan Premanisme Harus Segera Dilaporkan

Di hadapan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, Kapolri meminta seluruh pihak tidak membiarkan gangguan keamanan berlangsung di kawasan industri.

Menurutnya, setiap tindakan yang menghambat operasional perusahaan harus segera dilaporkan kepada kepolisian. Aparat kemudian diminta memberikan respons secara cepat dan tepat.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pungli dan premanisme tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian berinvestasi.

Kapolri menegaskan bahwa jaminan keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Penanganan terhadap praktik pungli dan premanisme juga diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional tanpa tekanan maupun gangguan.

Kapolri Tekankan Kepastian Keamanan Investasi

Kapolri menilai kondisi keamanan semakin penting di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strategis. Sektor tersebut mencakup mineral, energi, pangan, hingga manufaktur.

Hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya, memperkuat industri nasional, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Namun, target tersebut membutuhkan dukungan investasi. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut menciptakan lingkungan usaha yang memberikan kepastian hukum dan keamanan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.

Pesan tersebut menjadi penting karena dunia usaha membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan produksi. Gangguan keamanan, pungutan ilegal, dan aksi premanisme berpotensi meningkatkan biaya operasional serta menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan.

Polri Janji Jaga Kawasan Industri

Komitmen pemberantasan pungli dan premanisme tersebut akan dilakukan melalui kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga kawasan industri dan memberikan perlindungan terhadap aktivitas usaha yang berjalan sesuai ketentuan.

Kapolri memastikan kepolisian akan terus memperkuat peran dalam menciptakan situasi keamanan yang mendukung keberlangsungan investasi.

“Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Kapolri.

Di sisi lain, Kapolri juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajibannya sesuai regulasi, termasuk memenuhi hak-hak pekerja.

Menurutnya, terciptanya iklim investasi yang sehat tidak cukup hanya dengan menjaga keamanan. Hubungan industrial yang adil juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil.

Keamanan dan Hak Pekerja Harus Berjalan Seimbang

Kepastian berusaha dan perlindungan terhadap pekerja, kata Kapolri, harus berjalan secara beriringan.

Perusahaan membutuhkan keamanan agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara optimal. Sementara pekerja membutuhkan kepastian bahwa hak-haknya dihormati dan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan keamanan yang terjaga, praktik pungli dan premanisme dapat ditekan, sementara hubungan industrial yang sehat dapat terus dibangun.

Kondisi tersebut diharapkan menciptakan kawasan industri yang aman, produktif, dan kompetitif. Pada akhirnya, iklim usaha yang kondusif tidak hanya memberikan manfaat bagi investor dan perusahaan, tetapi juga bagi pekerja serta perekonomian nasional.

By. Helmy | INC MEDIA