Pemerintah Aceh Terima Demo Mahasiswa USK, Plt Sekda: Kami Tidak Eksklusif

BANDA ACEH, INC MEDIA – Pemulihan pascabencana Aceh menjadi sorotan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK). Puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kritik terkait penanganan dampak bencana di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).

Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Aceh. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa dan membuka ruang dialog mengenai berbagai persoalan yang masih muncul dalam proses pemulihan.

Taufik menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, komunikasi terbuka diperlukan agar persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.

Pemulihan Pascabencana Aceh Harus Dipercepat

Taufik mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.

Ia menyebut pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Sejumlah sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta penyediaan rumah hunian juga harus mendapat perhatian.

“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.

Menurut Taufik, Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.

Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian persoalan pemulihan berada langsung di wilayah terdampak.

“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.

Pemerintah Akui Tak Bisa Bekerja Sendiri

Dalam proses pemulihan pascabencana Aceh, pemerintah mengakui membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Taufik menyebut pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara sendirian.

“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan berbagai kelompok lainnya. Kritik publik, menurut pemerintah, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemulihan.

Pemerintah Aceh juga telah menyediakan posko sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.

“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.

Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi publik. Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Mahasiswa USK Soroti Infrastruktur dan Pendidikan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan berdasarkan observasi di beberapa daerah. Salah satu wilayah yang disoroti ialah Gayo Lues.

Ketua BEM USK menyampaikan bahwa mahasiswa masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana dan belum sepenuhnya tertangani.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian pemerintah karena kerusakan sarana pendidikan dapat berdampak langsung terhadap aktivitas belajar masyarakat di wilayah terdampak.

Mahasiswa meminta pemerintah memastikan proses rehabilitasi berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Mereka juga mendorong agar kebutuhan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pemulihan.

Transparansi Anggaran Jadi Sorotan

Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa juga mempertanyakan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran. Menurut mahasiswa, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana pemulihan digunakan.

Transparansi anggaran menjadi bagian penting dari pengawasan publik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan program sekaligus menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan pemulihan.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih.

Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama setelah terjadi bencana yang dapat meningkatkan kebutuhan pelayanan medis.

Pemerintah dan Mahasiswa Diminta Terus Berkomunikasi

Aksi mahasiswa USK akhirnya direspons melalui pertemuan langsung dengan Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat komunikasi internal bersama SKPA serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Taufik juga berharap dialog tidak berhenti setelah aksi demonstrasi berakhir. Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan publik melalui kritik, kajian, dan temuan lapangan.

“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.

Respons pemerintah tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang komunikasi antara penyelenggara pemerintahan dan kelompok mahasiswa.

Di sisi lain, kritik mahasiswa menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana Aceh masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transparansi anggaran, hingga serapan TKD menjadi sejumlah isu yang perlu dijawab secara terbuka.

Bagi masyarakat terdampak, ukuran keberhasilan pemulihan bukan sekadar tersedianya program pemerintah. Yang lebih penting adalah seberapa cepat fasilitas dasar kembali berfungsi dan seberapa jauh kebutuhan warga benar-benar terakomodasi.

Karena itu, komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Pemerintah membutuhkan masukan dari lapangan, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kebijakan, anggaran, serta progres pemulihan.

Dengan dialog yang berkelanjutan dan pengawasan publik yang konstruktif, proses pemulihan diharapkan tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.