Gubernur Mualem Gaspol 11 Aksi Konkret, SKPA Aceh Dikejar Target APBA 2026–2027
- account_circle Redaksi
- calendar_month 11 jam yang lalu
- print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat pelaksanaan 11 aksi konkret pemerintahan untuk periode November 2026 hingga Januari 2027.
Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh, diikuti para kepala SKPA serta jajaran pejabat pengelola anggaran. Jalannya kegiatan dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Mualem menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tahun 2027 berjalan tepat waktu.
Sebelas aksi konkret tersebut dikelompokkan dalam tiga agenda utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.
Target Realisasi APBA 2026 di Atas 95 Persen
Pada agenda pertama, Gubernur menekankan tiga target yang harus segera dituntaskan seluruh SKPA.
Target tersebut meliputi realisasi keuangan APBA 2026 di atas 95 persen disertai penyelesaian pekerjaan fisik, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.
Enam Langkah Percepatan APBA 2027
Untuk persiapan APBA 2027, Mualem menetapkan enam langkah percepatan yang harus menjadi perhatian seluruh SKPA.
Langkah tersebut mencakup kelengkapan dokumen dan kegiatan, percepatan pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta penyelesaian penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026.
Selain itu, SKPA diminta memastikan penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.
Target waktu tersebut menjadi instrumen percepatan agar pelaksanaan program pemerintah tidak mengalami keterlambatan sejak awal tahun anggaran.
Penguatan Kinerja dan Pelayanan Publik
Dua aksi konkret lainnya diarahkan pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi SKPA.
Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik sekaligus memastikan terpenuhinya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” tegasnya.
Setelah pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Agenda tersebut melibatkan para pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui konsolidasi ini, Pemerintah Aceh mendorong setiap SKPA menyusun komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan 11 aksi konkret tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan perangkat daerah dalam menuntaskan agenda pemerintahan, mempercepat penyerapan anggaran, dan menjaga kesinambungan pembangunan Aceh hingga awal 2027.
Pewarta: Helmy
- Penulis: Redaksi



