Breaking News
light_mode

Adjie Surahman Sentil Kebijakan PP IPNU: Akreditasi Jangan Jadi Alat Penyanderaan Struktur Organisasi!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

LAMPUNG, INC MEDIA — Kebijakan klasterisasi dan akreditasi organisasi yang diterapkan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) mendapat sorotan dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah IPNU Lampung, Adjie Surahman.

Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bergeser dari tujuan awal sebagai instrumen evaluasi dan penguatan kelembagaan menjadi alat kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah (PW) maupun Pimpinan Cabang (PC).

Menurut Adjie, klasterisasi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pemetaan kondisi organisasi, bukan parameter tunggal untuk menentukan kualitas, legitimasi, maupun eksistensi sebuah kepemimpinan.

Sementara itu, akreditasi harus dijalankan berdasarkan indikator yang terukur, transparan, objektif, proporsional, dan berkeadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Adjie menjelang kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Kendal, Jawa Tengah.

Ia menilai PP IPNU perlu memastikan bahwa setiap kebijakan evaluasi organisasi tidak mengabaikan realitas dan kondisi objektif struktur kepemimpinan di daerah.

“Jangan sampai akreditasi mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen evaluasi kelembagaan menjadi instrumen kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang,” tegas Adjie.

Jangan Reduksi Legitimasi Organisasi Menjadi Persoalan Administratif

Adjie menegaskan, terdapat perbedaan mendasar antara legitimasi struktural, kapasitas administratif, dan performa organisasi. Ketiganya memiliki dimensi penilaian berbeda sehingga tidak semestinya disatukan hanya berdasarkan ukuran administratif.

Menurutnya, struktur organisasi yang memiliki Surat Pengesahan (SP) sah, tetap menjalankan roda organisasi, aktif secara fikrah, produktif dalam kaderisasi, serta konsisten membangun basis pelajar di daerah harus tetap mendapatkan pengakuan organisatoris.

Ia mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan keterbatasan yang berbeda. Karena itu, ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya.

“Jangan sampai ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif kemudian dimaknai sebagai ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya,” ujarnya.

PP IPNU Diminta Transparan dan Berikan Ruang Klarifikasi

Lebih lanjut, Adjie menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan urgensi akreditasi sebagai bagian dari pembenahan organisasi. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana instrumen tersebut diterapkan dan digunakan dalam menentukan kebijakan terhadap struktur di daerah.

Ia mempertanyakan apakah akreditasi benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan atau justru berpotensi melahirkan ketimpangan perlakuan terhadap struktur organisasi.

PP IPNU, kata dia, harus memastikan hasil akreditasi tidak digunakan secara sepihak untuk mengurangi pengakuan terhadap kepemimpinan yang masih memiliki legitimasi organisatoris.

Untuk itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang terbuka, ruang klarifikasi, pendampingan, serta kesempatan perbaikan yang adil bagi seluruh struktur organisasi.

Akreditasi Harus Memperkuat, Bukan Melemahkan Organisasi

Adjie menilai organisasi yang sehat bukan hanya organisasi yang mampu mengevaluasi struktur di bawahnya, melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh perangkatnya tumbuh dan berkembang secara setara.

Ia mengingatkan agar kebijakan administratif tidak menjadi dasar lahirnya subordinasi maupun diskriminasi terhadap struktur organisasi di daerah.

“Akreditasi harus memperkuat institusi, bukan menciptakan subordinasi. Evaluasi harus melahirkan perbaikan, bukan diskriminasi. Jangan sampai instrumen administratif justru menjadi legitimasi bagi praktik penyanderaan politik organisasi,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembenahan organisasi seharusnya berorientasi pada penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemerataan kesempatan berkembang bagi seluruh struktur IPNU.

Adjie Surahman
Wakil Ketua PW IPNU Lampung

(**)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ratusan Pengawas TPS Kecamatan Gedong Tataan resmi di Lantik 

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Ratusan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung resmi di di Lantik. Pelantikan berlangsung di Balai Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Senin (04/11/2024). Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Gedong Tataan Dedi Erhandi dalam sambutannya mengatakan, bahwa dalam kesempatan ini dirinya mengucapkan selamat terhadap […]

  • Seruan Ketum DPP BPDI Lampung Dukung Pilkada 2024 Damai, Bermartabat Dan Berkualitas 

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA — Usai Pemilihan Umum 2024, masyarakat Indonesia kembali menyambut Pilkada Serentak 2024. Jelang pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024, suhu politik di tanah air kembali memanas. Setelah tuntasnya pemungutan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024, masyarakat Indonesia akan segera menyambut Pilkada Serentak 2024. […]

  • Pemilihan Ketua RT 03 Langkapura, Dua Kandidat Rebut 173 Suara

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Orba
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA – Pemilihan Ketua RT 03 Langkapura berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, di Lingkungan 2, Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung. Dua kandidat bersaing memperebutkan 173 suara warga dalam proses demokrasi tingkat lingkungan yang berlangsung tertib. Warga Antusias Tentukan Pemimpin Lingkungan Warga RT 03 Lingkungan 2 memadati lokasi pemungutan suara sejak pagi. Mereka […]

  • Polda Lampung Dukung dan Apresiasi Upaya Bawaslu Cegah Politik Uang

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC Media — Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk meminimalisir praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Provinsi Lampung Tahun 2024. “Saya mengapresiasi Bawaslu serta pihak-pihak terkait dalam meminimalisir praktik politik uang dalam pemilihan,” kata Kapolda di Bandarlampung, Minggu (10/11/2024). Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 […]

  • Kapolda Lampung Tinjau Kesiapan PSU Pesawaran, Dorong Koordinasi dan Pengamanan Ketat hingga Kepulauan

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    LAMPUNG, INC MEDIA – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran pada Selasa, 22 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di wilayah tersebut. Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Lampung, Kapolda tiba di lokasi dan disambut langsung […]

  • Nanang Ermanto buka Road Show Jalan Sehat Gembira 2024 di Desa Way Huwi

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA — Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto membuka  kegiatan Jalan Sehat di Objek Wisata Wonder World Lampung di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu (14/09) pagi waktu setempat. Tidak hanya Jalan Sehat,Bupati Lampung Selatan itu juga membagikan kupon dengan hadiah utama Umroh ke tanah suci. Nampak hadir […]

expand_less