Adjie Surahman Sentil Kebijakan PP IPNU: Akreditasi Jangan Jadi Alat Penyanderaan Struktur Organisasi!
- account_circle Redaksi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

LAMPUNG, INC MEDIA — Kebijakan klasterisasi dan akreditasi organisasi yang diterapkan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) mendapat sorotan dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah IPNU Lampung, Adjie Surahman.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bergeser dari tujuan awal sebagai instrumen evaluasi dan penguatan kelembagaan menjadi alat kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah (PW) maupun Pimpinan Cabang (PC).
Menurut Adjie, klasterisasi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pemetaan kondisi organisasi, bukan parameter tunggal untuk menentukan kualitas, legitimasi, maupun eksistensi sebuah kepemimpinan.
Sementara itu, akreditasi harus dijalankan berdasarkan indikator yang terukur, transparan, objektif, proporsional, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Adjie menjelang kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Kendal, Jawa Tengah.
Ia menilai PP IPNU perlu memastikan bahwa setiap kebijakan evaluasi organisasi tidak mengabaikan realitas dan kondisi objektif struktur kepemimpinan di daerah.
“Jangan sampai akreditasi mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen evaluasi kelembagaan menjadi instrumen kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang,” tegas Adjie.
Jangan Reduksi Legitimasi Organisasi Menjadi Persoalan Administratif
Adjie menegaskan, terdapat perbedaan mendasar antara legitimasi struktural, kapasitas administratif, dan performa organisasi. Ketiganya memiliki dimensi penilaian berbeda sehingga tidak semestinya disatukan hanya berdasarkan ukuran administratif.
Menurutnya, struktur organisasi yang memiliki Surat Pengesahan (SP) sah, tetap menjalankan roda organisasi, aktif secara fikrah, produktif dalam kaderisasi, serta konsisten membangun basis pelajar di daerah harus tetap mendapatkan pengakuan organisatoris.
Ia mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan keterbatasan yang berbeda. Karena itu, ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya.
“Jangan sampai ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif kemudian dimaknai sebagai ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan perjuangannya,” ujarnya.
PP IPNU Diminta Transparan dan Berikan Ruang Klarifikasi
Lebih lanjut, Adjie menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan urgensi akreditasi sebagai bagian dari pembenahan organisasi. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana instrumen tersebut diterapkan dan digunakan dalam menentukan kebijakan terhadap struktur di daerah.
Ia mempertanyakan apakah akreditasi benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan atau justru berpotensi melahirkan ketimpangan perlakuan terhadap struktur organisasi.
PP IPNU, kata dia, harus memastikan hasil akreditasi tidak digunakan secara sepihak untuk mengurangi pengakuan terhadap kepemimpinan yang masih memiliki legitimasi organisatoris.
Untuk itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang terbuka, ruang klarifikasi, pendampingan, serta kesempatan perbaikan yang adil bagi seluruh struktur organisasi.
Akreditasi Harus Memperkuat, Bukan Melemahkan Organisasi
Adjie menilai organisasi yang sehat bukan hanya organisasi yang mampu mengevaluasi struktur di bawahnya, melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh perangkatnya tumbuh dan berkembang secara setara.
Ia mengingatkan agar kebijakan administratif tidak menjadi dasar lahirnya subordinasi maupun diskriminasi terhadap struktur organisasi di daerah.
“Akreditasi harus memperkuat institusi, bukan menciptakan subordinasi. Evaluasi harus melahirkan perbaikan, bukan diskriminasi. Jangan sampai instrumen administratif justru menjadi legitimasi bagi praktik penyanderaan politik organisasi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembenahan organisasi seharusnya berorientasi pada penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemerataan kesempatan berkembang bagi seluruh struktur IPNU.
Adjie Surahman
Wakil Ketua PW IPNU Lampung
(**)
- Penulis: Redaksi



