Breaking News
light_mode

Tegas dan Terbuka, Zulkarnain Persilakan Media Kritik Kemenag Lampung: Demi Perbaikan Pelayanan Publik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung, Zulkarnain, membuka ruang seluas-luasnya bagi insan pers untuk menyampaikan kritik, masukan, hingga informasi mengenai persoalan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering Bersama Insan Pers Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Saibatin Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).

Forum yang diikuti 32 media massa di Provinsi Lampung itu bukan sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di hadapan insan pers, Zulkarnain menegaskan bahwa media tidak boleh hanya diposisikan sebagai mitra publikasi kegiatan pemerintah. Pers juga memiliki fungsi strategis sebagai mitra kritis yang independensinya harus dihormati.

“Kami memandang pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan mitra sejawat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus mitra kritis yang independensinya harus tetap kita hormati bersama-sama,” ujar Zulkarnain.

ZULKARNAIN PERSILAKAN MEDIA KRITIK KEMENAG LAMPUNG

Salah satu pesan penting dalam pertemuan tersebut adalah keterbukaan pimpinan Kanwil Kemenag Lampung terhadap kritik media.

Zulkarnain menyadari bahwa kritik dan pengawasan eksternal merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja institusi pemerintah. Sebab, tanpa evaluasi, organisasi berisiko mengulang kesalahan dan mengabaikan persoalan yang seharusnya segera dibenahi.

Ia bahkan secara terbuka mempersilakan wartawan mengkritisi kebijakan maupun persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Silakan teman-teman media melakukan kritik. Tidak ada masalah bagi saya untuk dikritik. Namun, alangkah baiknya jika informasi yang diperoleh kita crosscheck terlebih dahulu, tabayun, klarifikasi, dan mencari solusi bersama-sama. Tujuan kita sama, yaitu memperbaiki institusi Kementerian Agama ke depan,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers seharusnya tidak dibangun atas dasar hubungan seremonial atau kepentingan publikasi semata.

Pers memiliki mandat untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Sementara pemerintah berkewajiban memberikan informasi, menjelaskan kebijakan, serta menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik.

Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta bukan ancaman bagi institusi. Sebaliknya, kritik merupakan instrumen evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

KEHUMASAN KEMENAG DIAKUI MASIH PERLU PEMBENAHAN

Hal menarik lainnya muncul ketika Zulkarnain mengakui bahwa komunikasi kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung masih membutuhkan peningkatan.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kantor wilayah, tetapi juga satuan kerja madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurutnya, komunikasi yang tidak berjalan optimal dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Bahkan, keterlambatan memberikan jawaban terhadap permintaan informasi media dapat menghambat penyampaian informasi yang dibutuhkan publik.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran lebih responsif dalam melayani kebutuhan informasi wartawan.

“Saya sudah meminta jajaran agar terus memperbaiki komunikasi dengan teman-teman media. Jangan sampai informasi atau permintaan konfirmasi yang disampaikan media justru tertunda. Kita harus membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati,” ujarnya.

Pengakuan tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Kemenag Lampung.

Keterbukaan informasi tidak cukup hanya disampaikan dalam forum pertemuan. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui pelayanan komunikasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketika wartawan meminta konfirmasi mengenai suatu persoalan, jajaran terkait semestinya memberikan respons yang jelas, bukan membiarkan pertanyaan publik tanpa kepastian.

KEMENAG MINTA PEMBERITAAN MENGEDepANKAN TABAYUN DAN KLARIFIKASI

Dalam kesempatan itu, Zulkarnain juga menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum suatu persoalan dipublikasikan.

Ia mengingatkan bahwa laporan mengenai dugaan persoalan di lingkungan Kemenag harus ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Termasuk persoalan aparatur, dugaan pelanggaran disiplin, hingga mutasi jabatan yang membutuhkan proses pemeriksaan serta prosedur administrasi pemerintahan.

Prinsip tabayun atau klarifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas.

Namun, prinsip tersebut juga harus berjalan dua arah. Pers wajib melakukan verifikasi jurnalistik, sedangkan pejabat publik dan jajaran kehumasan harus memberikan akses informasi serta tanggapan secara proporsional.

Dengan demikian, keseimbangan pemberitaan tidak hanya menjadi tanggung jawab wartawan, tetapi juga membutuhkan keterbukaan dari pihak yang menjadi objek pemberitaan.

32 MEDIA HADIR, KEMENAG PAPARKAN CAPAIAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Kegiatan Media Gathering 2026 turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Yan Maradonna, para kepala bidang, Pembimbing Masyarakat (Pembimas), serta ketua tim kerja pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenag memaparkan capaian kinerja, prestasi, program prioritas, layanan unggulan yang berdampak bagi masyarakat, serta sejumlah isu strategis sepanjang 2026.

Pemaparan tersebut memberikan kesempatan kepada insan pers untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Kehadiran 32 media massa juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara lembaga pemerintah dan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Namun, keberhasilan media gathering tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah media yang hadir atau banyaknya program yang dipaparkan.

Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan setelah kegiatan berlangsung: apakah akses informasi semakin mudah, apakah permintaan konfirmasi semakin cepat direspons, dan apakah kritik yang disampaikan media benar-benar ditindaklanjuti?

KETERBUKAAN HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIUCAPKAN

Zulkarnain berharap kegiatan tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenag Lampung dan insan pers.

Ia menegaskan bahwa sinergi dengan media tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi jurnalistik. Sebaliknya, komunikasi terbuka diharapkan memperkuat pertukaran informasi dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Ke depan, mari kita terus menjalin silaturahmi dan membangun sinergi. Tidak ada batasan bagi masyarakat maupun media untuk berkomunikasi dengan kami. Tujuan kita sama, yaitu menyuarakan kebenaran dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” kata Zulkarnain.

Bagi INC MEDIA, pernyataan tersebut merupakan komitmen yang patut diapresiasi sekaligus perlu dikawal implementasinya.

Sebab, pers bukan alat pencitraan lembaga, bukan pula sekadar penyambung informasi kegiatan pejabat. Pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara independen berdasarkan fakta, verifikasi, dan kepentingan publik.

Kritik terhadap kebijakan maupun pelayanan Kemenag tidak semestinya dipandang sebagai bentuk permusuhan. Justru melalui kritik yang objektif, institusi pemerintah memiliki kesempatan untuk mengetahui kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Komitmen membuka ruang kritik kini telah disampaikan. Tantangan berikutnya adalah membuktikannya melalui tindakan nyata.

Jangan sampai ruang kritik hanya terbuka ketika berlangsung media gathering, tetapi kembali tertutup ketika wartawan datang membawa pertanyaan dan temuan di lapangan.

Masyarakat membutuhkan pelayanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, keterbukaan informasi, respons cepat, serta kesediaan menerima kritik harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Kanwil Kemenag Lampung.

Pers tidak meminta diperlakukan istimewa. Pers hanya membutuhkan akses informasi, jawaban yang jelas, dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.

INC MEDIA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, objektif, dan berimbang demi kepentingan masyarakat.


 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi Evakuasi Mayat Pria Tanpa Identitas di Pantai Desa Canti, Lampung Selatan

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung , INC Media — Warga Dusun Sukabanjar, Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, dikejutkan oleh penemuan mayat anonim yang mengambang di perairan Pantai Desa Canti pada Selasa (19/11/2024) sekitar pukul 11.00 WIB. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah membenarkan adanya penemuan jasad manusia itu. Menurut Umi, penemuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga […]

  • Polri Dalami Dugaan Korupsi Kredit Perbankan, Geledah Sejumlah Lokasi dan Koordinasi dengan PPATK

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Polri terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait fasilitas kredit perbankan yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penyidik melakukan serangkaian langkah untuk memperkuat pembuktian, mulai dari meminta keterangan sejumlah pihak, menggeledah beberapa lokasi, mengamankan dokumen, hingga menelusuri informasi transaksi keuangan. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya […]

  • Lansia Perempuan Ditemukan Meninggal di Rumah, Warga Curiga karena Makanan Tak Tersentuh

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    CIREBON, INC MEDIA — Lansia perempuan ditemukan meninggal di rumah setelah warga Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, mencurigai kondisi korban yang tinggal seorang diri. Peristiwa tersebut diketahui pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Korban berinisial M, 83 tahun. Perempuan lanjut usia itu diketahui hidup seorang diri di rumahnya. Kecurigaan warga bermula ketika makanan […]

  • Bertemu Presiden Prabowo, Mualem Perjuangkan Keberlanjutan Dana Otsus dan Bahas Isu Strategis Aceh

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh. Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Sejumlah agenda penting […]

  • Outsourcing Diperketat Lewat Permenaker 7/2026, Ini Enam Sektor yang Masih Diizinkan

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA — Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait sistem alih daya melalui Permenaker 7/2026. Regulasi ini menjadi perhatian publik karena membatasi praktik outsourcing hanya pada enam sektor tertentu. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memperjelas batas penggunaan tenaga kerja alih daya di Indonesia. Permenaker 7/2026 Atur Ketat […]

  • Pembangunan Tugu Perbatasan Pesawaran Terbengkalai, Masyarakat Menilai Pemkab Tidak Profesional 

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Kondisi Pembangunan tugu Perbatasan Antara Kota Bandar Lampung – Pesawaran yang hingga kini masih terbengkalai telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat sekitar,  tepatnya di Kuen Artha Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu (12/10/2024).  Tugu ini bukan hanya sekadar simbol batas wilayah, namun dengan ngangkrak nya pembangunan tugu […]

expand_less