Tegas dan Terbuka, Zulkarnain Persilakan Media Kritik Kemenag Lampung: Demi Perbaikan Pelayanan Publik
- account_circle Redaksi
- calendar_month 10 jam yang lalu
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung, Zulkarnain, membuka ruang seluas-luasnya bagi insan pers untuk menyampaikan kritik, masukan, hingga informasi mengenai persoalan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering Bersama Insan Pers Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Saibatin Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).
Forum yang diikuti 32 media massa di Provinsi Lampung itu bukan sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Di hadapan insan pers, Zulkarnain menegaskan bahwa media tidak boleh hanya diposisikan sebagai mitra publikasi kegiatan pemerintah. Pers juga memiliki fungsi strategis sebagai mitra kritis yang independensinya harus dihormati.
“Kami memandang pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan mitra sejawat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus mitra kritis yang independensinya harus tetap kita hormati bersama-sama,” ujar Zulkarnain.
ZULKARNAIN PERSILAKAN MEDIA KRITIK KEMENAG LAMPUNG
Salah satu pesan penting dalam pertemuan tersebut adalah keterbukaan pimpinan Kanwil Kemenag Lampung terhadap kritik media.
Zulkarnain menyadari bahwa kritik dan pengawasan eksternal merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja institusi pemerintah. Sebab, tanpa evaluasi, organisasi berisiko mengulang kesalahan dan mengabaikan persoalan yang seharusnya segera dibenahi.
Ia bahkan secara terbuka mempersilakan wartawan mengkritisi kebijakan maupun persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Silakan teman-teman media melakukan kritik. Tidak ada masalah bagi saya untuk dikritik. Namun, alangkah baiknya jika informasi yang diperoleh kita crosscheck terlebih dahulu, tabayun, klarifikasi, dan mencari solusi bersama-sama. Tujuan kita sama, yaitu memperbaiki institusi Kementerian Agama ke depan,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers seharusnya tidak dibangun atas dasar hubungan seremonial atau kepentingan publikasi semata.
Pers memiliki mandat untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Sementara pemerintah berkewajiban memberikan informasi, menjelaskan kebijakan, serta menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik.
Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta bukan ancaman bagi institusi. Sebaliknya, kritik merupakan instrumen evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
KEHUMASAN KEMENAG DIAKUI MASIH PERLU PEMBENAHAN
Hal menarik lainnya muncul ketika Zulkarnain mengakui bahwa komunikasi kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung masih membutuhkan peningkatan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kantor wilayah, tetapi juga satuan kerja madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurutnya, komunikasi yang tidak berjalan optimal dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Bahkan, keterlambatan memberikan jawaban terhadap permintaan informasi media dapat menghambat penyampaian informasi yang dibutuhkan publik.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran lebih responsif dalam melayani kebutuhan informasi wartawan.
“Saya sudah meminta jajaran agar terus memperbaiki komunikasi dengan teman-teman media. Jangan sampai informasi atau permintaan konfirmasi yang disampaikan media justru tertunda. Kita harus membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Kemenag Lampung.
Keterbukaan informasi tidak cukup hanya disampaikan dalam forum pertemuan. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui pelayanan komunikasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketika wartawan meminta konfirmasi mengenai suatu persoalan, jajaran terkait semestinya memberikan respons yang jelas, bukan membiarkan pertanyaan publik tanpa kepastian.
KEMENAG MINTA PEMBERITAAN MENGEDepANKAN TABAYUN DAN KLARIFIKASI
Dalam kesempatan itu, Zulkarnain juga menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum suatu persoalan dipublikasikan.
Ia mengingatkan bahwa laporan mengenai dugaan persoalan di lingkungan Kemenag harus ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Termasuk persoalan aparatur, dugaan pelanggaran disiplin, hingga mutasi jabatan yang membutuhkan proses pemeriksaan serta prosedur administrasi pemerintahan.
Prinsip tabayun atau klarifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas.
Namun, prinsip tersebut juga harus berjalan dua arah. Pers wajib melakukan verifikasi jurnalistik, sedangkan pejabat publik dan jajaran kehumasan harus memberikan akses informasi serta tanggapan secara proporsional.
Dengan demikian, keseimbangan pemberitaan tidak hanya menjadi tanggung jawab wartawan, tetapi juga membutuhkan keterbukaan dari pihak yang menjadi objek pemberitaan.
32 MEDIA HADIR, KEMENAG PAPARKAN CAPAIAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Kegiatan Media Gathering 2026 turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Yan Maradonna, para kepala bidang, Pembimbing Masyarakat (Pembimas), serta ketua tim kerja pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung.
Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenag memaparkan capaian kinerja, prestasi, program prioritas, layanan unggulan yang berdampak bagi masyarakat, serta sejumlah isu strategis sepanjang 2026.
Pemaparan tersebut memberikan kesempatan kepada insan pers untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.
Kehadiran 32 media massa juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara lembaga pemerintah dan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Namun, keberhasilan media gathering tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah media yang hadir atau banyaknya program yang dipaparkan.
Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan setelah kegiatan berlangsung: apakah akses informasi semakin mudah, apakah permintaan konfirmasi semakin cepat direspons, dan apakah kritik yang disampaikan media benar-benar ditindaklanjuti?
KETERBUKAAN HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIUCAPKAN
Zulkarnain berharap kegiatan tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenag Lampung dan insan pers.
Ia menegaskan bahwa sinergi dengan media tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi jurnalistik. Sebaliknya, komunikasi terbuka diharapkan memperkuat pertukaran informasi dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan, mari kita terus menjalin silaturahmi dan membangun sinergi. Tidak ada batasan bagi masyarakat maupun media untuk berkomunikasi dengan kami. Tujuan kita sama, yaitu menyuarakan kebenaran dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” kata Zulkarnain.
Bagi INC MEDIA, pernyataan tersebut merupakan komitmen yang patut diapresiasi sekaligus perlu dikawal implementasinya.
Sebab, pers bukan alat pencitraan lembaga, bukan pula sekadar penyambung informasi kegiatan pejabat. Pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara independen berdasarkan fakta, verifikasi, dan kepentingan publik.
Kritik terhadap kebijakan maupun pelayanan Kemenag tidak semestinya dipandang sebagai bentuk permusuhan. Justru melalui kritik yang objektif, institusi pemerintah memiliki kesempatan untuk mengetahui kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Komitmen membuka ruang kritik kini telah disampaikan. Tantangan berikutnya adalah membuktikannya melalui tindakan nyata.
Jangan sampai ruang kritik hanya terbuka ketika berlangsung media gathering, tetapi kembali tertutup ketika wartawan datang membawa pertanyaan dan temuan di lapangan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, keterbukaan informasi, respons cepat, serta kesediaan menerima kritik harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Kanwil Kemenag Lampung.
Pers tidak meminta diperlakukan istimewa. Pers hanya membutuhkan akses informasi, jawaban yang jelas, dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.
INC MEDIA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, objektif, dan berimbang demi kepentingan masyarakat.
- Penulis: Redaksi



