REVITALISASI SMAN 1 TANJUNG BINTANG Rp590 JUTA DISOROT: RAB MINTA BESI D16, LAPANGAN DIDUGA GUNAKAN D10 DAN D12, DISDIKBUD LAMPUNG DITANTANG TURUN TANGAN!
- account_circle Redaksi
- calendar_month 10 jam yang lalu
- print Cetak

LAMPUNG SELATAN, INC MEDIA — Proyek revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp590.080.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, kini menjadi sorotan. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, konstruksi bangunan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan proyek tersebut.
Program Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang yang dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan 120 hari kalender semestinya menghasilkan fasilitas pendidikan yang aman, kokoh, dan memenuhi standar teknis. Namun, hasil penelusuran dan dokumentasi lapangan justru memperlihatkan sejumlah aspek yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.
Persoalan paling krusial mengarah pada spesifikasi besi tulangan kolom beton. Berdasarkan informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan struktur tersebut mempersyaratkan penggunaan besi berdiameter 16 milimeter atau D16.
Namun, berdasarkan dokumentasi pengukuran di lokasi, ditemukan penggunaan besi berukuran D10 dan D12.
Perbedaan ini bukan persoalan administratif semata. Spesifikasi tulangan merupakan bagian penting dalam menentukan kekuatan dan kemampuan struktur bangunan menahan beban.
Jika spesifikasi D16 dalam dokumen perencanaan benar-benar direalisasikan menggunakan D10 dan D12 tanpa perubahan desain serta persetujuan teknis yang sah, kondisi tersebut patut dipertanyakan.
Secara geometris, luas penampang satu batang besi D10 hanya sekitar 39 persen dari D16. Sementara itu, D12 sekitar 56 persen dari luas penampang D16. Perbedaan tersebut tentu harus diperhitungkan oleh tenaga ahli struktur, terutama apabila jumlah dan konfigurasi tulangan turut berubah.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: siapa yang menyetujui penggunaan material tersebut? Apakah pengawas mengetahui perbedaan spesifikasi? Apakah P2SP memiliki dokumen perubahan desain? Dan apakah perubahan itu telah melalui perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan?
## STRUKTUR BANGUNAN BERTINGKAT DIPERTANYAKAN, SAMBUNGAN KOLOM PERLU DIUJI
Persoalan semakin penting karena berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan tersebut direncanakan untuk dikembangkan menjadi bangunan bertingkat.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan tulangan kolom baru berada di sisi dinding bangunan lama. Berdasarkan pengamatan visual, belum terlihat secara jelas sistem angkur atau sambungan struktural yang menghubungkan konstruksi baru dengan struktur lama.
Pada bagian dinding terlihat pekerjaan keprasan. Namun, pekerjaan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai sambungan struktural yang memenuhi persyaratan teknis.
Sambungan antara struktur baru dan lama harus dirancang berdasarkan perhitungan tenaga ahli. Pemeriksaan perlu mencakup kapasitas kolom, balok, pondasi, sistem angkur, serta kemampuan keseluruhan struktur dalam menerima tambahan beban.
Jangan sampai rencana pengembangan bangunan bertingkat tidak diikuti pembuktian teknis mengenai kemampuan struktur menopang beban tersebut.
Karena itu, pemeriksaan ahli struktur independen menjadi penting sebelum pekerjaan ditutup dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
## KEPALA SEKOLAH KEMBALI TIDAK DITEMUI, PELAKSANA DAN P2SP DISEBUT TIDAK BERADA DI LOKASI
Upaya awak media untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pihak sekolah belum membuahkan hasil.
Saat mendatangi SMAN 1 Tanjung Bintang untuk kedua kalinya, kepala sekolah kembali tidak berhasil ditemui.
Berdasarkan keterangan pekerja di lokasi, pelaksana pekerjaan dan pihak P2SP juga disebut tidak berada di tempat ketika awak media melakukan peninjauan.
Situasi tersebut menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi dan pengawasan proyek.
Siapa yang bertanggung jawab memastikan material sesuai RAB? Siapa yang mengawasi pemasangan tulangan? Siapa yang memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan gambar teknis?
Proyek yang menggunakan uang negara tidak boleh berjalan tanpa kejelasan penanggung jawab dan mekanisme pengawasan yang dapat diperiksa.
Pihak sekolah, P2SP, pelaksana, dan pengawas harus mampu menjelaskan bagaimana setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan serta bagaimana kualitas konstruksi dipastikan.
## PEKERJA DIDUGA TIDAK MENGGUNAKAN APD LENGKAP, PENERAPAN K3 JADI SOROTAN
Selain persoalan spesifikasi konstruksi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang terlihat lengkap.
Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh diabaikan.
Helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, dan perlengkapan lain sesuai potensi bahaya merupakan bagian penting dari upaya perlindungan pekerja.
Pertanyaannya, apakah pelaksana dan P2SP telah menyediakan APD sesuai kebutuhan pekerjaan? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi penerapan prosedur keselamatan?
Pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh mengorbankan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
## HUMAS SEKOLAH MENGARAHKAN KONFIRMASI KEPADA KEPALA SEKOLAH
Upaya konfirmasi kepada pihak SMAN 1 Tanjung Bintang melalui WhatsApp juga belum menghasilkan penjelasan substantif mengenai dugaan perbedaan spesifikasi tersebut.
Saat dimintai konfirmasi, pihak Humas sekolah mengarahkan awak media untuk menghubungi kepala sekolah.
“Langsung kontak ke kepala sekolah saja pak, saya gak paham ini soalnya belum ada arahan dari pimpinan,” demikian jawaban Humas melalui pesan WhatsApp.
Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Humas belum dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan teknis yang ditanyakan.
Sementara itu, kepala sekolah belum berhasil ditemui ketika awak media mendatangi sekolah.
INC MEDIA menilai penjelasan resmi dari pihak sekolah tetap diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan revitalisasi tidak berkembang hanya berdasarkan temuan visual dan keterangan sepihak.
## KABID PEMBINAAN SMA DISDIKBUD LAMPUNG BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Awak media juga telah berupaya meminta klarifikasi kepada Mirwan Pratama, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan yang diberikan atas konfirmasi media.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai spesifikasi material, kualitas konstruksi, dan mekanisme pengawasan masih menunggu jawaban dari instansi terkait.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan, pemeriksaan lapangan harus segera dilakukan.
Jangan menunggu seluruh pekerjaan selesai untuk kemudian memeriksa bagian struktur yang sudah tertutup beton dan sulit diverifikasi.
Pengawasan yang efektif harus dilakukan ketika pekerjaan masih berlangsung, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diketahui dan diperbaiki lebih awal.
## DISDIKBUD DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DIMINTA PERIKSA PROYEK REVITALISASI
INC MEDIA mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, khususnya bidang yang membidangi pembinaan SMA, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui unit terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan dokumen teknis, bukan sekadar melihat progres fisik bangunan.
Ada sejumlah hal yang perlu diperiksa:
- Mencocokkan spesifikasi besi D16 dalam RAB dengan material D10 dan D12 yang ditemukan di lapangan.
- Memeriksa apakah terdapat perubahan spesifikasi dan desain yang disertai persetujuan teknis resmi.
- Menguji mutu, diameter, serta jumlah material tulangan yang digunakan.
- Memeriksa sistem sambungan kolom baru dengan struktur bangunan lama.
- Memastikan kapasitas pondasi dan struktur berdasarkan rencana pengembangan bangunan bertingkat.
- Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan teknis oleh pihak yang bertanggung jawab.
- Memeriksa penerapan standar K3 dan ketersediaan APD bagi pekerja.
- Mencocokkan realisasi fisik pekerjaan dengan dokumen anggaran sebesar Rp590.080.000.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang harus mengambil tindakan korektif sesuai ketentuan. Jika diperlukan, pekerjaan pada bagian struktur yang bermasalah harus dihentikan sementara sampai kelayakan teknisnya dipastikan.
## SETIAP RUPIAH UANG NEGARA HARUS MENGHASILKAN MANFAAT DAN KUALITAS
Anggaran revitalisasi sekolah bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas.
Setiap rupiah uang negara yang dikucurkan harus menghasilkan manfaat dan kualitas, bukan sekadar bangunan yang terlihat selesai secara fisik.
Sekolah membutuhkan fasilitas yang aman dan layak. Peserta didik membutuhkan ruang belajar yang memberikan perlindungan. Guru dan tenaga kependidikan membutuhkan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan.
Karena itu, spesifikasi teknis tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas. RAB, gambar kerja, mutu material, dan hasil pekerjaan harus saling sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN TUNGGU BANGUNAN SELESAI BARU BERTINDAK!
Proyek Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang harus menjadi perhatian serius pihak terkait. Dugaan perbedaan diameter besi, sistem sambungan struktur, dan penerapan K3 bukan persoalan yang dapat diselesaikan dengan penjelasan normatif semata.
Diperlukan pemeriksaan teknis secara langsung, transparan, dan terukur.
Jika seluruh pekerjaan telah sesuai spesifikasi, tunjukkan dokumen dan hasil pemeriksaannya kepada publik. Namun, jika ditemukan penyimpangan, lakukan perbaikan dan tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
INC MEDIA menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang, P2SP, pelaksana kegiatan, Humas sekolah, Mirwan Pratama selaku Kabid Pembinaan SMA, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Uang negara harus menghasilkan bangunan berkualitas. Bukan sekadar proyek yang selesai, tetapi fasilitas pendidikan yang aman, kokoh, dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
- Penulis: Redaksi



