Kapolri dan Panglima TNI Perkuat Sinergi, Bidik Narkoba hingga Tambang Ilegal
- account_circle Redaksi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

JAKARTA, INC MEDIA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen TNI-Polri memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, memberantas kejahatan, dan menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pertambangan ilegal, peredaran narkotika, kejahatan transnasional, premanisme, hingga ancaman serangan siber. Koordinasi lintas institusi dinilai penting agar penanganan berbagai persoalan tersebut berjalan efektif dan konsisten.
Kapolri menegaskan, hubungan TNI dan Polri sebagai keluarga besar harus menjadi fondasi kerja sama dalam menjalankan tugas negara. Soliditas kedua institusi, menurutnya, perlu terus dijaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.
Kapolri Soroti Peredaran Narkoba dan Modus Vape
Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut ialah perkembangan peredaran narkotika dengan berbagai modus baru. Kapolri menyoroti dugaan penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai sarana mengedarkan narkotika cair.
Perkembangan modus kejahatan ini menuntut aparat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pertukaran informasi, dan mengembangkan kemampuan penyelidikan. Jaringan narkotika juga dapat memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi yang terarah.
Suyudi menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat juga harus mengusut pihak-pihak yang diduga melindungi atau membantu jaringan kejahatan, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terlibat.
“Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kerja sama TNI-Polri diharapkan mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba.
Tambang Ilegal dan Premanisme Jadi Perhatian
Selain narkotika, Kapolri menyoroti aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan. Untuk menangani persoalan tersebut, ia menyinggung pembentukan satuan tugas terpadu TNI-Polri.
Upaya pemberantasan pertambangan ilegal perlu disertai penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk melindungi kekayaan alam negara agar tidak dieksploitasi melalui kegiatan yang tidak sah.
Kapolri turut menekankan pentingnya memberantas premanisme dan praktik pemalakan yang meresahkan masyarakat. Tindakan semacam itu dapat mengganggu keamanan lingkungan, menghambat kegiatan usaha, dan menimbulkan rasa takut bagi warga.
Karena itu, koordinasi aparat di lapangan menjadi penting untuk mencegah gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara aman.
Keamanan Siber dan Identitas Digital Perlu Diperkuat
Ancaman kejahatan di ruang digital juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Kapolri menilai perkembangan teknologi menuntut aparat dan institusi pemerintah terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi serangan siber serta penyalahgunaan identitas digital.
Sistem keamanan digital yang kuat diperlukan untuk melindungi data dan kepentingan masyarakat. Pengembangan sistem identitas digital yang terverifikasi juga dinilai penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam berbagai aktivitas.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” lanjut Suyudi.
Penguatan keamanan siber membutuhkan kemampuan teknis, koordinasi antarlembaga, dan langkah pencegahan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, aparat diharapkan mampu merespons perkembangan ancaman digital yang semakin beragam.
Panglima TNI Tekankan Koordinasi dan Stabilitas Nasional
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengapresiasi kunjungan Kapolri beserta jajaran pejabat utama Polri. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan untuk memperkuat sinergi kedua institusi.
Agus juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika strategis global serta potensi gangguan keamanan di dalam negeri. Menurutnya, kerja sama TNI-Polri menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain menjaga keamanan, kedua institusi diharapkan terus mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Dukungan tersebut memerlukan koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
Sinergi TNI-Polri untuk Perlindungan Masyarakat
Silaturahmi kedua pimpinan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional. Agenda tersebut mencakup pemberantasan narkotika, penanganan pertambangan ilegal, pencegahan premanisme, hingga penguatan pertahanan di ruang digital.
Namun, efektivitas sinergi tidak hanya bergantung pada koordinasi pimpinan. Pelaksanaan di lapangan, konsistensi penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas juga menjadi unsur penting untuk memastikan setiap langkah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, TNI dan Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Helmy
- Penulis: Redaksi





