Pengendalian Inflasi: Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau

CIREBON, INC MEDIA – Pengendalian inflasi menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9/2026). Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.

Pengendalian Inflasi untuk Jaga Daya Beli

Effendi Edo menilai stabilitas ekonomi daerah merupakan fondasi penting untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka tertentu.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan harga kebutuhan pokok.

“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 mencapai 3,01 persen. Sementara inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.

Pemkot Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar. Kelompok tersebut memberikan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen.

Sejumlah komoditas strategis, seperti daging ayam ras, beras, dan bensin, juga menjadi perhatian pemerintah. Perubahan harga komoditas tersebut dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

MOL PANGLING Dekatkan Pangan ke Warga

Untuk merespons tekanan harga, Pemkot Cirebon menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K. Strategi itu mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Salah satu program yang diperkuat adalah MOL PANGLING atau Mobil Pangan Keliling. Program tersebut mulai diluncurkan pada Juni 2026 dengan pendekatan langsung ke kawasan permukiman.

MOL PANGLING antara lain telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan. Program ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, antara lain beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.

“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.

Selain MOL PANGLING, pemerintah juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).

Penghargaan Bukan Alasan untuk Berpuas Diri

Upaya TPID Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas harga sebelumnya mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan 2026.

Namun, Effendi Edo menegaskan penghargaan tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk mengendurkan pengawasan.

Sebaliknya, capaian itu harus menjadi tolok ukur untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan program pengendalian inflasi semakin tepat sasaran.

“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.

Pengendalian Inflasi Butuh Kerja Sama Antarwilayah

Effendi Edo juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah di kawasan Ciayumajakuning. Menurutnya, hubungan ekonomi antardaerah membuat persoalan pasokan dan harga tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Ketersediaan komoditas di satu wilayah dapat memengaruhi harga dan pasokan di wilayah lainnya. Posisi Kota Cirebon sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi membuat koordinasi tersebut semakin penting.

Karena itu, kerja sama antardaerah (KAD) perlu terus diperkuat. Daerah yang memiliki surplus komoditas dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.

Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko musiman yang berpotensi mengganggu distribusi logistik.

Pemerintah juga mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada penghujung tahun.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Produksi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi forum untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Forum tersebut mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas”.

Menurut Wihujeng, forum tidak hanya membahas perkembangan inflasi. Pertemuan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi digital daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan membahas perkembangan inflasi, potensi risiko stabilitas harga, serta strategi menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan.

Para kepala daerah juga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah.

Komitmen itu mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi kerja sama antardaerah, serta mitigasi risiko yang dapat mengganggu pasokan pangan dan stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan.

“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.

Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Digitalisasi transaksi diharapkan dapat membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pada saat yang sama, penggunaan transaksi non-tunai dapat diperluas di tengah masyarakat.

Wihujeng mengatakan TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern serta pelayanan publik yang semakin mudah diakses.

“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Cirebon bersama pemerintah daerah di kawasan Ciayumajakuning berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan modernisasi transaksi pemerintahan.

Tantangan pada Semester II 2026 akan semakin membutuhkan koordinasi. Terutama ketika permintaan masyarakat meningkat dan risiko gangguan distribusi mulai muncul. Dalam kondisi tersebut, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah membaca perubahan dan memastikan intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sumber: Admin Prokompim
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon