Antrean Panjang BBM Heboh, Bahlil Ungkap Penyebab dan Dugaan Penimbunan

MAKASSAR, INC MEDIA — Antrean BBM Makassar di sejumlah SPBU menjadi sorotan setelah kendaraan mengular dan mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok BBM, tetapi dipengaruhi perubahan pola konsumsi serta dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena antrean panjang terjadi di sejumlah titik SPBU. Fenomena ini muncul ketika sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih membeli BBM subsidi akibat perubahan harga.

Bahlil menjelaskan, peralihan atau shifting konsumsi tersebut membuat permintaan terhadap BBM subsidi meningkat. Lonjakan permintaan kemudian memberikan tekanan terhadap pelayanan di SPBU.

Antrean BBM Makassar Dipicu Perubahan Pola Konsumsi

Menurut Bahlil, terdapat perubahan perilaku konsumen yang sebelumnya tidak menggunakan BBM subsidi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi.

“Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai BBM subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar,” kata Bahlil dalam acara InTech SEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tekanan terhadap permintaan BBM subsidi. Dengan jumlah kendaraan yang mengakses SPBU meningkat, antrean pun semakin panjang.

Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu ditangani melalui pengaturan distribusi dan pengawasan konsumsi, bukan hanya dengan menambah pasokan.

Antrean BBM Makassar Juga Disorot karena Pengisian Berlebihan

Selain fenomena shifting, Bahlil mengungkap adanya kendaraan yang diduga menggunakan tangki berkapasitas sangat besar untuk mengisi BBM subsidi.

“Dan ternyata ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk bikin tangki gede besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ,” kata Bahlil.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan antrean tidak hanya menyangkut peningkatan jumlah konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, pengawasan di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan menemukan berbagai dugaan pelanggaran. Di antaranya kendaraan dengan tangki modifikasi, transaksi berulang dalam sehari, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan, hingga penggunaan beberapa barcode untuk melakukan transaksi.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena BBM subsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. Jika distribusinya disalahgunakan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi kesulitan memperoleh BBM.

Pemerintah Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Di tengah antrean BBM Makassar, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kemungkinan kelangkaan BBM.

Namun, Bahlil menegaskan persoalan antrean tersebut tidak berarti cadangan BBM nasional bermasalah. Ia menyebut cadangan nasional berada di kisaran 20 hari.

“Jadi, untuk cadangan nasional kita nggak ada masalah,” ujar Bahlil dalam acara InTechSEA di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pernyataan tersebut penting untuk meluruskan persepsi masyarakat agar antrean tidak berkembang menjadi kepanikan yang justru meningkatkan pembelian secara berlebihan.

Di sisi lain, Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurai antrean. Pertamina mencatat peningkatan kebutuhan solar sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026. Kondisi itu dipengaruhi aktivitas logistik, pelebaran disparitas harga, serta indikasi aktivitas pelangsiran.

Antrean BBM Makassar Mulai Ditangani

Untuk mengatasi kepadatan, Pertamina menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata penyaluran harian pada wilayah yang membutuhkan.

Selain itu, Pertamina menerapkan marshalling di SPBU dengan antrean padat untuk mengarahkan kendaraan menuju SPBU lain yang antreannya lebih rendah.

Sebanyak 16 SPBU di Kota Makassar juga akan mendapat tambahan jam operasional menjadi 24 jam. Dengan 11 SPBU yang sebelumnya telah beroperasi 24 jam, total terdapat 25 SPBU yang melayani masyarakat sepanjang hari.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Pertamina tidak hanya berupaya mengatasi antrean dari sisi pasokan, tetapi juga melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan dan pengawasan transaksi.

Pengawasan BBM Subsidi Harus Diperketat

Persoalan antrean BBM Makassar memberikan pesan penting bahwa distribusi BBM subsidi membutuhkan pengawasan berlapis.

Pemerintah perlu memastikan kendaraan yang membeli BBM subsidi sesuai dengan ketentuan. Penggunaan tangki modifikasi, transaksi berulang, penggunaan barcode tidak sesuai kendaraan, maupun pembelian dalam jumlah tidak wajar harus menjadi perhatian serius.

Pertamina juga telah memblokir ribuan nomor polisi yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan keterangan Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 6.023 nomor polisi telah diblokir terkait indikasi transaksi yang tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Dengan demikian, antrean BBM Makassar tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis pelayanan SPBU. Fenomena ini juga memperlihatkan pentingnya pengendalian konsumsi, ketepatan sasaran subsidi, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan.

Pemerintah dituntut memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari distribusi yang tidak tepat sasaran. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu menghindari pembelian berlebihan dan tetap mengikuti ketentuan pengisian BBM subsidi.

Penanganan yang konsisten diperlukan agar antrean tidak kembali berulang dan subsidi energi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.