Sinergi Pemberantasan Narkotika, Kapolda Aceh Perketat Pengawasan Jalur Rawan

Banda Aceh, INC MEDIA – Pemberantasan narkotika di Aceh membutuhkan sinergi lintas sektor yang lebih kuat. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika sekaligus memperketat pengawasan terhadap berbagai jalur yang berpotensi dimanfaatkan pelaku.

Pengawasan tersebut mencakup pelabuhan, bandar udara, jalur laut, jalur darat hingga jalur tikus yang kerap menjadi celah bagi jaringan narkotika untuk memasukkan maupun mengedarkan barang terlarang.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda Aceh melalui Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika, Selasa, 8 September 2026.

Pemberantasan Narkotika Hadapi Modus Baru

Menurut Kapolda Aceh, tantangan pemberantasan narkotika tidak hanya berkaitan dengan jalur distribusi konvensional. Perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi juga dapat dimanfaatkan pelaku untuk mencari cara baru dalam menjalankan aksinya.

Karena itu, aparat dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus operandi yang terus berkembang. Salah satunya adalah pemanfaatan produk seperti vape dan liquid yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran zat berbahaya atau narkotika.

“Kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan modus operandi baru, termasuk pemanfaatan vape, liquid, dan produk lain yang dapat digunakan sebagai sarana peredaran zat berbahaya atau narkotika. Sehingga, perlu adanya sinergisitas semua pihak untuk melakukan pemberantasannya,” kata Kapolda Aceh melalui Wakapolda Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika, Selasa, 8 September 2026.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan operasi penindakan. Pengawasan, deteksi dini, edukasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran.

Edukasi Jadi Benteng Pemberantasan Narkotika

Wakapolda Aceh juga mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Lingkungan keluarga menjadi salah satu benteng pertama. Selanjutnya, pencegahan perlu diperkuat di sekolah, kampus, tempat kerja, gampong, hingga komunitas masyarakat.

Pendekatan tersebut penting karena penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu. Persoalan ini juga dapat merusak masa depan generasi muda, mengganggu produktivitas masyarakat, serta menciptakan persoalan sosial dan keamanan yang lebih luas.

Selain edukasi, pemerintah bersama masyarakat juga didorong memperkuat program gampong atau desa bebas narkoba. Program tersebut diharapkan menjadi gerakan berbasis masyarakat yang mampu memperkuat perlindungan terhadap generasi muda.

Putus Jaringan hingga Sumber Keuangan

Pemberantasan narkotika juga harus menyasar kekuatan ekonomi jaringan. Penindakan terhadap pelaku lapangan dinilai belum cukup apabila sumber pendanaan dan aset hasil kejahatan masih dapat bergerak.

Karena itu, penanganan perkara perlu dilakukan secara komprehensif. Aparat penegak hukum didorong tidak berhenti pada pengungkapan barang bukti dan pelaku, tetapi juga menelusuri aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

“Kemudian juga dirasa perlu pengembangan penanganan perkara narkotika secara komprehensif, termasuk penelusuran aset dan penerapan tindak pidana pencucian uang, agar jaringan narkotika dapat diputus hingga ke sumber kekuatan ekonominya,” tegasnya.

Strategi tersebut menjadi penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Ketika keuntungan ekonomi dan aset yang menopang operasional jaringan dapat ditelusuri, aparat memiliki peluang lebih besar untuk memutus rantai kejahatan secara menyeluruh.

Masyarakat Diminta Berani Melapor

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran strategis dalam pemberantasan narkotika. Informasi dari lingkungan sekitar dapat membantu kepolisian mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal.

Karena itu, masyarakat diminta tidak takut maupun ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena jaringan narkotika dapat bergerak secara tersembunyi dan memanfaatkan berbagai celah. Informasi dari warga dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum.

Kolaborasi Lintas Instansi Diperkuat

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan narkotika.

Apresiasi diberikan kepada Direktorat Reserse Narkoba, seluruh satuan kerja terkait, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, Bea dan Cukai, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi dan elemen masyarakat.

Kolaborasi lintas institusi menjadi faktor penting dalam menghadapi jaringan narkotika yang memiliki pola operasi kompleks. Sinergi diperlukan mulai dari pencegahan, pengawasan jalur distribusi, penindakan, proses hukum, hingga pemulihan dan perlindungan masyarakat.

“Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus dipelihara dan ditingkatkan. Mari kita jadikan Bumi Serambi Mekkah ini sebagai daerah yang aman, sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa perang terhadap narkotika membutuhkan kerja bersama. Kepolisian, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, keluarga, lembaga pendidikan, hingga masyarakat harus berada dalam satu barisan.

Aceh membutuhkan sistem pencegahan dan penindakan yang konsisten. Pengawasan jalur rawan harus diperkuat, edukasi harus diperluas, sementara jaringan dan sumber kekuatan ekonominya harus terus dibongkar.

Dengan langkah yang terintegrasi, pemberantasan narkotika diharapkan tidak sekadar menghasilkan pengungkapan kasus, tetapi mampu memutus jaringan sekaligus mencegah munculnya mata rantai baru.

Jurnalis: Helmy