Kapolda Aceh dan Kasdam IM Pimpin Apel, TNI-Polri Perkuat Penanganan Karhutla dan Pengamanan HDA

Banda Aceh, INC MEDIA — Karhutla Aceh menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memastikan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21.

Apel berlangsung di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat, 14 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Damkar, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Karhutla Aceh Harus Dicegah Sejak Dini

Kapolda Aceh menegaskan apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurut dia, apel menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi ancaman karhutla sekaligus menjaga keamanan rangkaian HDA.

Ia menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Aceh memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga September 2026. Potensi fenomena El Nino dalam kategori lemah juga perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada wilayah dengan lahan kering, gambut, perkebunan, hutan, dan semak belukar.

Data Januari hingga Juli 2026 menunjukkan luas hutan dan lahan yang terbakar di Aceh telah mencapai lebih dari 291,1 hektare. Kebakaran terbanyak tercatat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara.

Kondisi tersebut, kata Kapolda, harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak menunggu api membesar sebelum mengambil tindakan.

“Jangan sampai kita baru bertindak setelah api membesar. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, deteksi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, dan penanganan harus dilaksanakan secepat mungkin ketika terjadi kebakaran. Karhutla ini ancaman bersama. Penanganannya memerlukan keseriusan, kecepatan, ketegasan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa,” ujarnya

Sinergi TNI-Polri Tangani Karhutla Aceh

Irjen Ruddi meminta seluruh personel dan instansi terkait mengutamakan langkah pencegahan. Sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara masif, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dari tingkat desa. Peran Bhabinkamtibmas perlu diperkuat karena personel tersebut berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis untuk mendeteksi potensi kebakaran maupun aktivitas pembakaran lahan.

“Perkuat sinergitas dan soliditas antarinstansi dalam satu gerakan dan satu tujuan, serta tegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” pesannya.

Penegakan hukum, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar faktor penyebab dan potensi pelanggaran hukum.

Pengamanan HDA ke-21 Jadi Prioritas

Selain Karhutla Aceh, apel tersebut juga mematangkan kesiapan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Momentum tersebut menandai 21 tahun perjalanan perdamaian Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Tahun ini, HDA mengusung tema “Pelaksanaan Penyelesaian Konflik secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan dan Bermartabat dalam Kerangka NKRI”.

Kapolda menilai tema tersebut memiliki pesan penting bagi seluruh masyarakat Aceh. Perdamaian tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus dijaga melalui keharmonisan, persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, serta jaminan rasa aman bagi masyarakat.

“Bagi Polri, tugas kita menjaga agar rangkaian peringatan HDA berjalan aman dan tertib, dan juga menjaga roh perdamaian itu sendiri. Jangan sampai ada tindakan, ucapan, atau sikap kita yang justru mencederai nilai-nilai perdamaian yang selama ini telah kita jaga,” harapnya.

Personel Diminta Profesional dan Humanis

Dalam pengamanan HDA, Kapolda meminta seluruh personel mengedepankan profesionalisme dan humanisme. Aparat juga diminta mengoptimalkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk isu provokatif yang dapat mengganggu suasana perdamaian.

Pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Di akhir amanatnya, Irjen Ruddi menegaskan pencegahan karhutla dan pengamanan HDA merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat harus berjalan efektif.

Kesiapan tersebut menjadi penting agar dua agenda besar—penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan serta peringatan 21 tahun perdamaian Aceh—dapat berjalan beriringan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagi Aceh, pencegahan karhutla bukan hanya soal menjaga hutan dan lahan. Hal itu juga menyangkut keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta ketegasan negara dalam menjaga ruang hidup. Sementara pengamanan HDA merupakan bagian dari upaya merawat perdamaian agar tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat Aceh.