transparansi anggaran Pringsewu: 3 Kali Demo, Aliansi Mahasiswa-LSM-Ormas Desak Reformasi OPD

PRINGSEWU, INC MEDIA – transparansi anggaran Pringsewu kembali menjadi sorotan utama setelah gelombang aksi demonstrasi terjadi hingga tiga kali dalam satu bulan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta Sekretariat DPRD Pringsewu, Lampung, Kamis, 18 Juni 2026. Aksi tersebut melibatkan gabungan Aliansi Mahasiswa, LSM, dan Ormas yang secara konsisten menyuarakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Aksi Berulang Tekankan transparansi anggaran Pringsewu

Dalam setiap aksi yang digelar, massa menegaskan dua tuntutan utama yang tidak berubah. Pertama, mereka mendesak adanya keterbukaan penuh terkait pengelolaan keuangan daerah. Isu transparansi anggaran Pringsewu menjadi titik tekan utama karena massa menilai masih terdapat ketertutupan dalam proses perencanaan hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mereka menuntut agar Pemkab dan DPRD Pringsewu membuka akses data anggaran secara rinci. Mulai dari perencanaan program, alokasi belanja, hingga realisasi penggunaan dana publik. Menurut mereka, keterbukaan tersebut menjadi syarat mutlak untuk memastikan efektivitas dan mencegah potensi pemborosan anggaran daerah.

Sorotan Kinerja OPD dan Struktur Birokrasi

Tuntutan kedua menyentuh aspek kelembagaan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Massa menilai struktur birokrasi saat ini tidak lagi efektif dan cenderung stagnan. Salah satu kritik yang mengemuka adalah adanya pejabat yang terlalu lama menduduki jabatan yang sama tanpa rotasi yang signifikan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan produktivitas kerja, memperlambat inovasi, serta membuka potensi terjadinya pola birokrasi yang tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar itu, para demonstran mendesak Bupati Pringsewu untuk melakukan perombakan total struktur OPD. Mereka menilai langkah reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

Pernyataan Tegas Massa Aksi

Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menyampaikan sikap tegas terkait keberlanjutan aksi mereka.

“Kami tidak bosan turun ke jalan sampai tuntutan ini didengar dan ditindaklanjuti. Transparansi anggaran harus nyata, efisiensi harus dilakukan, dan struktur OPD harus diubah total agar pemerintahan di Pringsewu bekerja lebih baik dan melayani masyarakat dengan benar,” tegas salah satu orator dalam aksinya.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa isu transparansi anggaran Pringsewu bukan sekadar tuntutan simbolik, melainkan desakan serius terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Tekanan Publik dan Respons Pemerintah

Hingga saat ini, aksi yang berulang tersebut menjadi tekanan politik dan administratif bagi pemerintah daerah serta DPRD Pringsewu. Publik kini menanti langkah konkret dari Bupati dan lembaga legislatif dalam merespons tuntutan yang telah disuarakan secara konsisten.

Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan pengamanan dalam setiap aksi guna memastikan situasi tetap kondusif, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Penutup

Rangkaian demonstrasi yang terjadi secara berulang menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Isu transparansi anggaran Pringsewu kini menjadi agenda penting yang menuntut jawaban nyata, bukan sekadar wacana politik.