DPRD Pringsewu
transparansi anggaran Pringsewu: 3 Kali Demo, Aliansi Mahasiswa-LSM-Ormas Desak Reformasi OPD
- calendar_month 2 jam yang lalu
- 0Komentar
PRINGSEWU, INC MEDIA – transparansi anggaran Pringsewu kembali menjadi sorotan utama setelah gelombang aksi demonstrasi terjadi hingga tiga kali dalam satu bulan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta Sekretariat DPRD Pringsewu, Lampung, Kamis, 18 Juni 2026. Aksi tersebut melibatkan gabungan Aliansi Mahasiswa, LSM, dan Ormas yang secara konsisten menyuarakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan […]
Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 Disorot, Ratusan Massa Trinusa Siap Kepung DPRD dan Kejari
- calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
- 0Komentar
Ratusan Massa Trinusa Bergerak, Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 Jadi Sorotan PRINGSEWU, incmedia.site – Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 kembali menjadi sorotan publik. Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara (Trinusa) dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkumpul di kawasan Tugu Gajah, Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, sebelum bergerak menuju Sekretariat DPRD dan […]
Mark-up Anggaran DPRD: Bola Panas Kini di Kejari Pringsewu, Publik Tuntut Ketegasan
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- 0Komentar
PRINGSEWU, INC MEDIA – Dugaan Mark-up anggaran DPRD Pringsewu kini memasuki babak krusial. Setelah laporan resmi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASWIN diserahkan, penanganan dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD tahun 2025 resmi berada di tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu. Langkah ini menandai pergeseran dari isu publik menjadi proses hukum yang menuntut ketelitian, keberanian, dan integritas […]
Dugaan Penyimpangan Anggaran: DPC ASWIN Pringsewu Laporkan Sekretariat DPRD ke Kejati Lampung
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- 0Komentar
PRINGSEWU, INC MEDIA – Dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2025 resmi dilaporkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Pringsewu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak boleh ditawar. Langkah Hukum ASWIN: Respons atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Pelaporan ini bukan […]



