Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 Disorot, Ratusan Massa Trinusa Siap Kepung DPRD dan Kejari

Ratusan Massa Trinusa Bergerak, Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 Jadi Sorotan

PRINGSEWU, incmedia.site – Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 kembali menjadi sorotan publik. Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara (Trinusa) dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkumpul di kawasan Tugu Gajah, Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, sebelum bergerak menuju Sekretariat DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu untuk menggelar aksi unjuk rasa damai.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2025. Massa menuntut adanya keterbukaan informasi publik, transparansi penggunaan anggaran, serta langkah hukum yang tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Dugaan Anggaran DPRD Pringsewu 2025 Diminta Dibuka Secara Transparan

Saat dikonfirmasi awak media, perwakilan LSM Trinusa berharap pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu bersedia menemui massa aksi dan memberikan penjelasan secara terbuka atas berbagai tuntutan yang disampaikan.

Ia menegaskan agar tidak ada lagi alasan yang dinilai menghambat akses informasi publik, termasuk dalih dinas luar kota maupun alasan kerahasiaan data.

“Uang yang dikelola adalah uang rakyat. Jangan sampai satu rupiah pun dikorupsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” tegas perwakilan massa aksi.

Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks hukum, pengelolaan keuangan negara dan daerah wajib dilakukan secara transparan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila ditemukan unsur melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka dapat berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor.

Kejari Pringsewu Didesak Bergerak Cepat

Selain menyasar Sekretariat DPRD, massa Trinusa juga mendesak Kejaksaan Negeri Pringsewu agar segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Pihak Trinusa mengingatkan agar proses penanganan laporan tidak berjalan lambat dan tetap mengedepankan asas profesionalitas serta kepastian hukum.

Menurut massa aksi, penegakan hukum yang cepat dan terbuka penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Aparat Kawal Aksi Tetap Kondusif

Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan massa membawa atribut organisasi serta spanduk berisi tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Meski jumlah massa cukup besar, situasi terpantau tetap kondusif.

Aparat kepolisian tampak menempatkan personel di sejumlah titik kumpul dan jalur yang dilalui massa guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama aksi berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, massa masih bersiap bergerak menuju lokasi tujuan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak terkait.

Sebelumnya, DPC LSM Trinusa diketahui telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polres Pringsewu sebagai bagian dari prosedur penyampaian pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Media ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan akan berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu maupun Kejari Pringsewu guna memperoleh penjelasan berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Doni)