Breaking News
light_mode

Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di UEA, Korban TPPO Rugi Rp20 Juta, Polresta Cirebon Tetapkan Tersangka

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 28 menit yang lalu
  • print Cetak

CIREBON, INC MEDIA – Iming-iming pekerjaan dengan gaji minimal Rp6 juta per bulan di Uni Emirat Arab (UEA) justru berujung kerugian bagi seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon. Korban berinisial SM (51) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah direkrut dan diberangkatkan secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Ironisnya, setelah tiba di negara tujuan, korban tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan dan harus menanggung biaya kepulangan hingga Rp20 juta yang akhirnya dibayarkan oleh keluarganya.

Polresta Cirebon mengungkap perkara tersebut dan menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya praktik perekrutan pekerja migran ilegal yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Dijanjikan Gaji Rp6 Juta, Korban Diberangkatkan ke Uni Emirat Arab

Kasus dugaan TPPO ini bermula pada Juli 2026. Saat itu, tersangka RY menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab.

Untuk meyakinkan korban, tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat. Korban juga dijanjikan langsung memperoleh pekerjaan setelah tiba di negara tujuan dengan gaji minimal Rp6 juta setiap bulan.

Korban yang berharap mendapatkan penghasilan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kemudian mengikuti tawaran tersebut.

Tersangka meminta korban menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk mengurus pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke sebuah penampungan di wilayah Bekasi.

Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan menuju Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Tiba di Negara Tujuan, Korban Justru Tidak Mendapat Pekerjaan

Persoalan muncul setelah korban tiba di Uni Emirat Arab. Alih-alih langsung bekerja sesuai kesepakatan awal, korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan.

Alasan yang disampaikan kepada korban adalah tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan janji awal yang disampaikan saat proses perekrutan. Korban yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan dan penghasilan tetap akhirnya meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Namun, proses pemulangan tidak berjalan mudah. Korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta.

Keluarga korban akhirnya menanggung pembayaran tersebut hingga SM berhasil kembali ke Tanah Air.

Peristiwa ini memperlihatkan risiko serius yang dapat dihadapi calon pekerja migran ketika proses perekrutan dan pemberangkatan tidak dilakukan melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tersangka Diduga Raup Keuntungan Rp4 Juta

Dalam proses penyidikan, polisi menemukan bahwa tersangka diduga telah mengetahui proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah.

Hal tersebut termasuk persoalan moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab sebagaimana disebutkan dalam keterangan perkara.

Meski mengetahui adanya persoalan tersebut, tersangka tetap menjalankan perekrutan karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, RY dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Polresta Cirebon Perkuat Pencegahan TPPO

Selain melakukan penegakan hukum, Polresta Cirebon juga memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menyasar calon pekerja migran di tempat pelatihan maupun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilakukan di lingkungan sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Cirebon.

Dalam penanganan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini.

Setelah korban kembali ke Indonesia, pendampingan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Job Fair Jadi Bagian Program Pencegahan Pengangguran

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran).

Dalam program tersebut, Polresta Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses informasi lowongan pekerjaan sekaligus membantu masyarakat memperoleh peluang kerja yang lebih jelas dan legal.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Edukasi, akses informasi pekerjaan, serta koordinasi lintas instansi juga harus diperkuat.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan proses keberangkatan cepat.

Calon pekerja migran perlu memastikan legalitas perekrut, perusahaan penempatan, kontrak kerja, serta kejelasan pekerjaan di negara tujuan.

Jangan sampai harapan memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan melalui praktik perdagangan orang.

Pewarta: Asep Suparman

INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gembok dan Rubik Gelar Demo di Kejati Lampung Terkait Dugaan KKN di Lampung Timur

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung (INC Media) — Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) dan Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan KKN di 6 (enam) satuan kerja (satker) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, selesa (14/1/2025). Ketua RUBIK Lampung, Fery Yunizar mengatakan bahwa dari hasil investigasi […]

  • Masih Maraknya Korupsi Dana Desa, Ini yang Dilakukan Kejari di Berbagai Daerah

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta (INC Media) — Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa dan jajarannya di perangkat pemerintahan desa masih saja marak terjadi. Kejaksaan Negeri di berbagai daerah pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya penegakan hukum termasuk pencegahan korupsi terus dilakukan. Di Kabupaten Bone misalnya, Dilansir dari desapedia.id, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone telah menetapkan 3 […]

  • Kalah Telak Dari Aries Sandi, Kini Nanda Menggantungkan Mimpi Jadi Bupati Pesawaran ke MK

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran (INC Media) — Mimpi Nanda Indira untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan sang suami Dendi Ramadhona, sebagai Bupati Pesawaran periode 2025-2030 belum berakhir, meski dirinya mengalami kekalahan dalam Pilkada 27 November 2024 lalu. Dengan selisih perolehan suara yang sangat jauh dari lawan politiknya Aries Sandi, kini Nanda Indira menggantungkan harapan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui […]

  • 43 Lembaga Pendidikan Pesantren Terima SK Izin Pendirian dari Kemenag

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta ( INC Media) — Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama hari ini menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pendirian bagi 43 lembaga pendidikan pesantren. Jumlah ini terdiri atas 4 Ma’had Aly, 23 Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan 16 Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Penyerahan SK Izin Pendirian berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta, […]

  • Kodim 0410/KBL Gelar Rapat Anggota Tahunan Primer Koperasi Kartika Gatam 10 Tahun 2024

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung (INC Media) — Dalam rangka tutup buku Tahun 2024, Primer Koperasi (Primkop) Kartika Gatam 10 Kota Bandar Lampung, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bertempat di Markas Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, pada Rabu (15/01/2025). Rapat Anggota Tahunan merupakan rapat yang penting untuk pengembangan koperasi. Dalam RAT tersebut dibahas laporan pertanggung jawaban pengurus, rencana kerja, […]

  • Polda Lampung: Penanganan Kasus Korban Riyas Nuraini Terus Berjalan dan Perlu Kehati-hatian

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC Media — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menegaskan terus menangani dan mengusut kasus dugaan pembunuhan korban Riyas Nuraini.  Pernyataan tersebut disampaikan saat jajaran Penjabat Utama (PJU) Polda Lampung menyambut dan menerima ratusan kader Fatayat NU yang menggelar aksi solidaritas dan doa bersama Riyas Nuraini di Mapolda Lampung, Rabu (4/12/2024).   […]

expand_less