Breaking News
light_mode

Gembok dan Rubik Gelar Demo di Kejati Lampung Terkait Dugaan KKN di Lampung Timur

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
  • print Cetak

Bandar Lampung (INC Media) — Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) dan Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan KKN di 6 (enam) satuan kerja (satker) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, selesa (14/1/2025).

Foto Dok INC Media : Agen PPOB termurah INC Pay, Download di Google Play Store Anda

Ketua RUBIK Lampung, Fery Yunizar mengatakan bahwa dari hasil investigasi tim nya dilapangan Setidaknya telah mencatat adanya kejanggalan – kejanggalan dibeberapa kegiatan yang dikelola oleh enam satker, diantaranya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Sekretariat DPRD dan juga Bapenda Lampung Timur.

“Kami mendesak Kejati Lampung untuk segera mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan pada kegiatan proyek yang ada di Lampung Timur dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada oknum-oknum pejabat yang terlibat atas dugaan KKN itu,” ujar Fery.

BACA JUGA : Masih Maraknya Korupsi Dana Desa, Ini yang Dilakukan Kejari di Berbagai Daerah

Fery juga menyampaikan bahwa sudah memiliki data yang dianggap sudah cukup untuk menjadi bahan dasar bagi Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan langkah-langkah strategis.

Lanjut Fery, pihaknya melihat adanya realisasi pekerjaan yang tidak relevan dengan pagu anggaran yang digelontorkan, dan ia mengindikasikan adanya dugaan KKN pada kegiatan-kegiatan yang dimaksud.

Ditempat yang sama, Andre Saputra selaku Ketua Gembok Lampung mengatakan sangat mengapresiasi Kinerja Kejati Lampung pada awal tahun 2025 ini yang telah memberikan kejutan-kejutan kepada masyarakat provinsi lampung dalam menangani perkara korupsi.

BACA JUGA : Kakon Gunung Raya Maksimalkan Pembangunan di Desanya, insfratruktur Jalan menjadi Prioritas 

“Terkhusus pada dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Timur beberapa hari yang lalu”, ujar andre

Ia berharap kejaksaan tinggi untuk segera mengembangkan kasus tersebut bukan hanya di dinas PUPR saja tetapi di satker – satker lainnya.

“Bahwa kita ketahui sosok kepala Kejati Lampung mempunyai integritas yang mumpuni dan di akui sekala nasional dalam membidangi pemberantasan korupsi,” ucap andre.

GEMBOK dan RUBRIK Lampung akan segera melaporkan hasil temuan dilapangan terkait kejanggalan – kejanggalan proyek yang di kelola oleh beberapa satker sebagai bahan dukungan bagi Kejati Lampung. (Red)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Idul Adha 1446 H, Polres Pesawaran Wujudkan Harmoni Lewat Sholat Ied Bersama

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA – Dalam semangat Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Pesawaran Polda Lampung menggelar pelaksanaan Sholat Ied berjamaah di Lapangan Apel Mapolres Pesawaran pada Jumat (6/6/2025) pagi. Kegiatan yang berlangsung dengan khidmat ini diikuti oleh Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K., didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Pesawaran Ny. Siska Heri, para Pejabat […]

  • Dugaan Pabrik Skripsi An-Nur Lampung Diusut, Kemenag Akui Proses Masih Berjalan

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    LAMPUNG, incmedia.site – Dugaan Pabrik Skripsi An-Nur Lampung terus menjadi sorotan publik setelah Kementerian Agama (Kemenag) RI mengakui bahwa laporan terkait dugaan praktik komersialisasi skripsi di Universitas Islam An-Nur Lampung masih dalam proses penanganan dan pendalaman. Kasus ini menyita perhatian karena menyangkut integritas dunia pendidikan tinggi. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik yang dipersoalkan tidak hanya […]

  • Tenaga Ahli Pemprov Lampung Sedot Rp18 Miliar APBD, Mirip Investasi Bodong

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    INC MEDIA — Belanja tenaga ahli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran (TA) 2025 menyedot anggaran hingga Rp18 miliar. Ironisnya, aliran anggaran ini dinilai tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kepentingan pribadi atau kelompok, ibarat skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan hasil. Alokasi anggaran jumbo ini muncul sebagai sisa dari rencana kerja (Renja) […]

  • 1.604 Aduan THR Masuk ke Kemnaker, Menaker: Perusahaan Bisa Kena Sanksi Berat!

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Jakarta, INC MEDIA – Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.604 aduan terkait pembayaran THR. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencakup konsultasi dan dugaan pelanggaran oleh perusahaan. “Kami sudah menindaklanjuti sekitar 60 persen laporan. Namun, masih ada 127 pengaduan yang sedang kami verifikasi lebih lanjut,” […]

  • Kabar Gembira, THR ASN dan Tenaga Non-ASN di Lampung Cair Mulai 18 Maret, Total Rp125 Miliar Digelontorkan!

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lampung, INC MEDIA – Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga non-ASN di Lampung! Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan dimulai pada 18 Maret 2025. Dalam konferensi pers pada Senin, 17 Maret 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa […]

  • Karhutla: Polri Tetapkan 113 Tersangka, Luas Lahan Terbakar Capai 4.741 Hektare

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA — Karhutla masih menjadi ancaman serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Hingga 4 September 2026, Polri telah menangani 169 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan dengan total areal terbakar mencapai 4.741,8915 hektare. Dari penanganan tersebut, polisi menetapkan 113 orang sebagai tersangka. Data tersebut menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus berjalan. […]

expand_less