Dugaan Permintaan Rp100 Juta, Vera Laporkan Oknum Polisi ke Propam Mabes Polri
- account_circle Redaksi
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Dugaan permintaan uang Rp100 juta untuk mengurus perkara Sukadi kini berbuntut pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Vera Sugi Lestari melaporkan seorang anggota kepolisian berinisial AIPTU KMF yang diduga menawarkan bantuan mengeluarkan alat berat dari barang bukti hingga mengupayakan penghentian perkara yang menjerat ayahnya.
Pengaduan tersebut tercatat diterima Propam Mabes Polri pada 20 November 2026 pukul 12.48 WIB. Bukti penerimaan pengaduan bernomor SPSP2/20261120001051 itu ditujukan kepada Kadivpropam Polri.
Dalam laporan tersebut, Vera mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota yang disebut bertugas sebagai penyidik Korwas PPNS Polda Lampung.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan permintaan uang. Vera juga mempersoalkan komunikasi yang diduga mengarah pada pembuatan surat penangguhan penahanan dan surat jaminan secara diam-diam, tanpa melibatkan atau mendengarkan pertimbangan kuasa hukum keluarga.
Kepada INC MEDIA, Vera membeberkan kronologi pertemuannya dengan anggota tersebut yang menurut pengakuannya terjadi sekitar 27 atau 28 Oktober 2026, setelah dirinya menjenguk Sukadi di ruang tahanan Tahti Polda Lampung.
Dugaan Permintaan Rp100 Juta Mulai Terungkap
Vera menceritakan, komunikasi awal terjadi melalui WhatsApp. Anggota tersebut kemudian mengajaknya bertemu setelah ia selesai menjenguk ayahnya.
Pertemuan berlangsung di sekitar embung, samping kantor Polda Lampung.
“Keluar dari Tahti, dia telepon saya, ‘Yuk kita ketemuan.’ Langsung saya diajak ke samping embung, samping kantor Polda,” ungkap Vera Kepada Wartawan INC MEDIA, Minggu (22/11/2026).
Dalam pertemuan itu, menurut Vera, pembicaraan mulai mengarah pada persoalan perkara Sukadi, termasuk masa penahanan dan kemungkinan alat berat milik ayahnya disita negara.
Vera mengaku oknum anggota tersebut kemudian menyampaikan nominal Rp100 juta sebagai imbalan untuk membantu mengurus perkara.
“‘Enggak apa-apa ya Rp100 juta? Kan daripada alat nanti disita negara dilelang,’ katanya gitu,” ujar Vera menirukan pembicaraan tersebut.
Tidak berhenti pada persoalan alat berat, Vera juga mengaku mendengar tawaran untuk mengupayakan penghentian perkara.
“‘Nanti saya bantu alat ini biar keluar. Alatnya kalau barang bukti keluar, terus nanti saya usahain juga biar kasus ini nanti dihentikan, dicabut,’ kata dia,” tutur Vera.
Menurut Vera, oknum anggota tersebut bahkan menyebut rencana berkomunikasi dengan jaksa terkait perkara yang menjerat ayahnya.
“Waktu pertemuan pertama, dia bilang mau kopdar sama jaksa. ‘Nanti kukabari lagi,’ katanya,” ungkap Vera.
Apabila keterangan tersebut terbukti, dugaan praktik menawarkan pengurusan perkara dengan imbalan uang tentu menjadi persoalan serius yang patut diperiksa secara profesional oleh institusi kepolisian.
Vera Mengaku Sempat Menawar Menjadi Rp50 Juta
Vera mengungkapkan, dirinya sempat menawar nominal yang disebutkan karena kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan memenuhi permintaan tersebut.
Ia mengaku menyampaikan penawaran itu melalui pesan komunikasi.
“‘Pak, bisa enggak sih kalau Rp50 juta aja? Keluarga enggak punya duit,’ gitu sih,” ungkap Vera.
Vera mengakui saat itu dirinya tidak memahami secara mendalam mekanisme penanganan perkara pidana. Ia mengaku menganggap orang yang menghubunginya memiliki kewenangan karena mengetahui yang bersangkutan terlibat dalam penanganan perkara ayahnya.
“Ya saya kan enggak tahu. Saya orang enggak ngerti hukum, saya tahunya dia itu penyidik. Mana saya dibawa ke situ, ya udah saya iya-iyain aja,” katanya.
Meski mengaku sempat melakukan komunikasi terkait nominal tersebut, Vera menegaskan belum pernah menyerahkan uang sebagaimana dugaan permintaan yang dilaporkannya.
Diduga Diminta Merahasiakan Komunikasi dari Kuasa Hukum
Persoalan semakin serius ketika Vera mengungkapkan adanya dugaan permintaan agar komunikasi mengenai tawaran bantuan tersebut dirahasiakan.
Menurut pengakuannya, oknum anggota yang dilaporkan meminta agar dirinya tidak menceritakan pembicaraan itu kepada siapa pun, termasuk kuasa hukum keluarga.
“‘Tapi kau diam-diam bae. Enggak usah bilang sama siapa-siapa, kuasa hukum enggak perlu tahu,’ katanya,” ujar Vera menirukan ucapan yang menurutnya disampaikan saat pertemuan.
Vera juga mengaku menerima pesan agar tidak berkomunikasi dengan pihak lain.
“Pokoknya kamu jangan komunikasi sama siapa pun. Ini jangan ke mana-mana,” kata Vera menirukan pesan yang diterimanya.
Situasi tersebut kemudian membuatnya merasa khawatir. Ia menilai keputusan terkait perkara ayahnya tidak seharusnya diambil tanpa berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum.
“Saya takut nanti saya mengambil keputusan yang salah karena saya enggak boleh komunikasi dengan siapa-siapa,” katanya.
Vera mengaku mulai menghindari pertemuan lanjutan karena merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut.
Surat Penangguhan Penahanan Dipersoalkan
Selain dugaan permintaan uang, Vera juga mempersoalkan proses pembuatan dokumen penangguhan penahanan dan surat jaminan.
Ia mengaku sempat mengikuti arahan untuk membuat permohonan penangguhan penahanan bagi ayahnya. Namun, setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, ia memutuskan membuat surat pencabutan permohonan tersebut.
Menurut Vera, surat pencabutan dibuat pada 13 November 2026 dan diterima pihak Polda Lampung pada 16 November 2026.
Ia keberatan apabila namanya tetap dicantumkan sebagai penjamin penahanan, sementara dirinya mengaku telah mencabut permohonan tersebut.
“Saya dirugikan, di mana nama saya dijadikan penjamin. Saya keberatan sebagai penjamin, sedangkan saya tidak mengakui itu,” tegas Vera.
Dalam pengaduan kepada Propam Mabes Polri, persoalan pengarahan pembuatan surat permohonan penangguhan penahanan dan surat jaminan secara rahasia juga menjadi bagian dari hal yang dimintakan pemeriksaan.
Karena itu, Vera berharap Propam tidak hanya memeriksa dugaan permintaan uang, tetapi juga menelusuri proses komunikasi, pembuatan dokumen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Keluarga Tegaskan Tidak Pernah Berniat Mencabut Kuasa Hukum
Vera turut menegaskan bahwa keluarga tidak pernah memiliki niat mencabut kuasa hukum yang selama ini mendampingi perkara Sukadi.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk memperjelas sikap keluarga terhadap pendampingan hukum yang telah berjalan.
“Kami dari pihak keluarga, saya yang mewakili keluarga maupun tersangka tidak pernah punya niatan sedikit pun dan tidak mengakui surat pencabutan apa pun. Kami tidak pernah ada niatan untuk mencabut kuasa atas para kuasa hukum kami,” ujarnya.
Bagi keluarga, keberadaan penasihat hukum merupakan bagian penting dalam memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Vera: Saya Melaporkan karena Cinta Institusi Polri
Vera menegaskan bahwa pengaduan ke Propam bukan bentuk kebencian terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, ia menganggap laporan tersebut sebagai upaya mendorong pembenahan dan menjaga integritas Polri.
“Motivasi saya untuk melaporkan ini yang pertama karena bentuk upaya kecintaan saya kepada institusi Polri. Praktik-praktik seperti ini sangat mencederai citra Polri,” kata Vera.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan pengurusan perkara yang disertai permintaan uang, terlebih apabila komunikasi tersebut meminta mereka menjauh dari kuasa hukum.
“Jangan mudah terpengaruh. Kita usahakan komunikasi dengan orang yang mengerti. Jangan sampai kemudian kita jatuh seperti saya hampir tertipu oleh oknum ini,” ujarnya.
Vera berharap Propam Mabes Polri menindaklanjuti pengaduannya secara transparan, objektif, dan profesional. Ia juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan diperiksa sesuai ketentuan hukum dan aturan internal Polri.
Propam Diminta Telusuri Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Kasus yang dilaporkan Vera berkaitan dengan perkara Sukadi, yang sebelumnya disebut Kementerian Kehutanan sebagai pemilik alat berat dalam dugaan aktivitas pengerjaan jalan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung Barat. Sementara Trimo Nurrohim disebut sebagai operator alat berat tersebut.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada perkara yang menjerat Sukadi, tetapi juga pada dugaan praktik pengurusan perkara yang disampaikan Vera kepada Propam.
Apabila terbukti terdapat anggota yang menawarkan pengurusan perkara dengan imbalan uang atau menyalahgunakan kewenangannya, institusi kepolisian perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam penanganan pengaduan masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
INC MEDIA akan meminta klarifikasi kepada AIPTU KMF, Propam Mabes Polri, serta Polda Lampung mengenai dugaan permintaan uang Rp100 juta, komunikasi yang disampaikan Vera, proses pembuatan dokumen penangguhan penahanan, dan perkembangan pengaduan tersebut.
Media ini menegaskan bahwa seluruh tuduhan dalam pemberitaan masih merupakan keterangan dan pengakuan pelapor yang perlu diverifikasi. Pihak yang dilaporkan maupun institusi terkait tetap memiliki hak jawab dan ruang klarifikasi secara proporsional sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Rls/INC MEDIA)
Kategori: Hukum dan Kriminal, Nasional
TAG: Dugaan Permintaan Uang, Vera Sugi Lestari, Propam Mabes Polri, Polda Lampung, AIPTU KMF, Perkara Sukadi, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Penangguhan Penahanan, Lampung
Frasa Kunci Fokus: Dugaan Permintaan Rp100 Juta
Slug: dugaan-permintaan-rp100-juta-vera-laporkan-oknum-polisi-propam
Meta Deskripsi: Dugaan permintaan Rp100 juta untuk mengurus perkara Sukadi dilaporkan Vera ke Propam Mabes Polri. Ia meminta pemeriksaan secara transparan.
- Penulis: Redaksi



