Breaking News
light_mode

Fungsi Pengawasan DPRD Bandar Lampung Disorot, Jarkot: Jangan Jadi Tim Hore Kebijakan Anggaran!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Kinerja pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung menuai kritik keras. Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung menilai fungsi kontrol lembaga legislatif tersebut belum berjalan maksimal dalam mengawal berbagai kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.

Jarkot bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyebut DPRD hanya menjadi “tim hore” dalam menyikapi sejumlah kebijakan anggaran yang menuai polemik di tengah masyarakat. Organisasi tersebut juga menyerukan mosi tidak percaya sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai belum optimal menjalankan fungsi pengawasan.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan meliputi hibah kepada instansi vertikal, program umroh, hibah Yayasan Sekolah Siger, persoalan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga skema pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Fungsi Pengawasan DPRD Bandar Lampung Dipertanyakan

Menurut Jarkot, berbagai kebijakan anggaran yang menjadi perhatian publik seharusnya mendapatkan pengawasan serius dari DPRD. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Jarkot menilai DPRD tidak boleh sekadar hadir dalam pembahasan APBD secara formalitas. Lembaga tersebut harus mampu menguji urgensi program, ketepatan sasaran, manfaat, serta dampak setiap kebijakan anggaran terhadap masyarakat.

Ketua Jarkot Bandar Lampung, Heriawan yang akrab disapa Bang Awan, menilai lemahnya sikap kritis DPRD berpotensi memperlebar jarak antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

“Selama ini anggaran yang menuai banyak tanda tanya publik, mulai dari hibah instansi vertikal, anggaran umroh yang membengkak, alokasi yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga utang ke PT SMI, seolah melenggang tanpa koreksi tegas. Fungsi pengawasan dewan terlihat mandul, padahal mereka digaji dan dibiayai dari uang rakyat,” ujar Bang Awan.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap peran DPRD dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Bagi Jarkot, persoalan anggaran tidak cukup dijawab dengan narasi pembangunan maupun laporan penyerapan anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD harus mampu menjelaskan dasar kebijakan, mekanisme penganggaran, penerima manfaat, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Jarkot Ingatkan Masyarakat Tidak Mudah Terbuai Janji Politik

Kekecewaan terhadap kinerja pengawasan DPRD juga mendorong Jarkot mengajak masyarakat lebih kritis dalam menilai rekam jejak para wakil rakyat.

Bang Awan mengingatkan bahwa janji politik yang disampaikan saat kampanye harus menjadi komitmen yang terus ditagih setelah seseorang menduduki kursi legislatif.

“Kami mengajak dan mengimbau seluruh warga Bandar Lampung untuk tidak lagi percaya pada kisah-kisah palsu yang sering diobral saat masa kampanye anggota dewan. Janji membela rakyat dan mengawal uang rakyat sering kali hilang begitu duduk di kursi kekuasaan. Rakyat harus terus mengawal, mencatat, dan menagih pertanggungjawaban setiap wakil rakyat,” tegas Bang Awan.

Jarkot menilai masyarakat tidak boleh berhenti menjadi pemilih setelah pemilu selesai. Pengawasan terhadap kebijakan publik harus berlangsung sepanjang masa jabatan, terutama ketika menyangkut penggunaan uang negara.

Masyarakat juga didorong untuk meminta keterbukaan informasi, mencermati dokumen APBD, serta mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan warga.

Jarkot Matangkan Aksi ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung

Tidak berhenti pada kritik, Jarkot menyatakan akan memperkuat konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat untuk membawa persoalan tata kelola anggaran Kota Bandar Lampung ke tingkat nasional.

Rencana aksi lanjutan tersebut disebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, nelayan, hingga kalangan buruh.

Sejumlah lembaga yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung RI, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jarkot menghendaki agar berbagai kebijakan anggaran yang dipersoalkan mendapatkan pemeriksaan dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dorongan agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD benar-benar diwujudkan.

DPRD dan Pemkot Dituntut Memberikan Penjelasan Terbuka

Kritik Jarkot menjadi pengingat bahwa pengelolaan APBD bukan semata urusan administratif antara pemerintah daerah dan DPRD. Setiap kebijakan yang menggunakan uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

DPRD dituntut membuktikan bahwa fungsi pengawasan benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memberikan penjelasan transparan mengenai dasar, tujuan, mekanisme, dan manfaat dari setiap program anggaran yang menjadi perhatian masyarakat.

Hingga berita ini disusun, pernyataan Jarkot merupakan kritik dan penilaian organisasi terhadap kinerja DPRD serta kebijakan anggaran pemerintah daerah. Berbagai persoalan yang disorot tetap memerlukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

INC MEDIA membuka ruang bagi DPRD Kota Bandar Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas kritik yang disampaikan Jarkot.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan: APBD merupakan uang publik. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, manfaat yang terukur, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji masyarakat.

(Rls/INC MEDIA)


SLUG: fungsi-pengawasan-dprd-bandar-lampung

META DESKRIPSI: Fungsi pengawasan DPRD Bandar Lampung disorot Jarkot. Sejumlah kebijakan anggaran dipersoalkan dan aksi ke lembaga nasional dimatangkan.

TAG: DPRD Bandar Lampung, Jarkot Bandar Lampung, Eva Dwiana, APBD Bandar Lampung, anggaran umroh, PT SMI, KPK, Pemkot Bandar Lampung, pengawasan anggaran, INC MEDIA

KATEGORI: Politik, Pemerintahan, Hukum

FRASA KUNCI FOKUS: Fungsi Pengawasan DPRD

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Monev Pembangunan Dana Desa 2024 di Pekon Fajar Baru Tetap Berjalan Lancar Meski Tanpa Kehadiran Camat

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pringsewu (Incmedia.site) — Meskipun Camat Pagelaran Utara tidak dapat hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kualitas bangunan yang telah direalisasikan melalui anggaran dana desa 2024 tahap 2 yang digelar di Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, kegiatan tersebut tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Kepala Pekon Fajar Baru, Idham Cholid, atau […]

  • Pekon Bumi Ratu Gelar Program ‘Jum’at Bersih’ untuk Jaga Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pringsewu (INC Media) — Kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga mencerminkan iman. Itulah filosofi yang diterapkan oleh Diantoro, Kepala Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sebagai pemimpin, ia sangat peduli dengan kebersihan di wilayahnya, mulai dari kantor Pekon, Gedung Masyarakat, hingga lingkungan warga. Untuk mewujudkan itu, Diantoro menginstruksikan agar aparat pekon terus menjaga […]

  • Kemenag Dorong profesionalisasi pengelolaan wakaf melalui sertifikasi Nazir

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Padang, INC Media — Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong profesionalisasi pengelolaan wakaf melalui sertifikasi nazir. Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi umat. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama RI (kemenag.go.id). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan hal ini dalam Sertifikasi Nazir Wakaf Batch 6 […]

  • PBH Peradi Siap Dampingi Masyarakat Lampung Hadapi Kasus Hukum

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    PBH Peradi Siap Bantu Masyarakat Hadapi Masalah Hukum Komitmen Hadir untuk Warga Tidak Mampu Bandarlampung, INC MEDIA – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bandarlampung menyatakan siap mendampingi masyarakat Lampung dalam menghadapi persoalan hukum. Wakil Ketua PBH Peradi, Indra Sukma, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk membela dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. “Kita hadir […]

  • Perundungan Siswi SMP Berlanjut: Dinas Pendidikan Turun Hari Ini, Sekolah Disorot Minim Respons

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Perundungan Siswi SMP Kian Terungkap, Penanganan Disorot Publik Lampung Selatan, INC MEDIA— Perundungan siswi SMP di SMP Purnama, Desa Purwodadi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, memasuki babak lanjutan. Kasus yang sebelumnya diungkap orang tua korban ini kini menjadi perhatian serius publik setelah korban disebut mengalami tekanan psikologis hingga enggan kembali bersekolah. Dugaan perundungan yang […]

  • Respon Cepat Polisi 110, Polisi Evakuasi Penemuan Jenazah Perempuan di Kos Kesambi Cirebon

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    CIREBON KOTA, INC MEDIA – Respon Cepat Polisi 110 kembali menunjukkan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Jajaran Polres Cirebon Kota bergerak cepat setelah menerima laporan adanya dugaan penemuan jenazah seorang perempuan di sebuah rumah kos di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Menerima laporan tersebut, personel Polres Cirebon Kota […]

expand_less