Laporan TPPO: Polda Aceh Tangani Empat Perkara, Delapan Orang Jadi Korban
- account_circle Redaksi
- calendar_month 5 jam yang lalu
- print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA – Penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian serius Polda Aceh. Bersama Polres jajaran, kepolisian kini menangani empat laporan dugaan TPPO. Tiga laporan telah memasuki tahap penyidikan, sementara satu laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Pengungkapan penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Terlebih, para terduga pelaku diduga menggunakan berbagai modus perekrutan tenaga kerja dengan menawarkan pekerjaan dan iming-iming gaji besar untuk menarik calon korban.
Dalam penanganannya, Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.
Empat Laporan TPPO, Tiga Masuk Tahap Penyidikan
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, menyampaikan perkembangan penanganan empat laporan tersebut dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, tiga laporan ditangani langsung oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh. Sementara satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat.
“Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian, melalui Wadirreskrimum, AKBP Andi Rahmansyah.
Andi menegaskan, penanganan perkara perdagangan orang menjadi salah satu prioritas kepolisian. Langkah tersebut sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui Quick Wins 8, yang turut menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan persoalan pekerja migran Indonesia (PMI).
Delapan Korban dan Delapan Terduga Pelaku
Dari empat laporan yang ditangani, kepolisian mencatat delapan orang menjadi korban TPPO dan delapan orang lainnya berstatus terduga pelaku.
Berdasarkan hasil penanganan sementara, para terduga pelaku diduga menggunakan sejumlah modus untuk merekrut korban. Tawaran pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK).
Peran masing-masing terduga pelaku juga berbeda. Ada yang diduga bertindak sebagai perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Mereka diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dengan menawarkan penghasilan yang cukup besar. Iming-iming tersebut berpotensi membuat calon korban mengabaikan kejelasan perusahaan, legalitas perekrutan, maupun prosedur penempatan tenaga kerja.
Modus semacam ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Sebab, tawaran pekerjaan yang terlihat menjanjikan belum tentu menjamin keamanan dan perlindungan bagi calon pekerja.
Polda Aceh Kumpulkan Barang Bukti dan Kembangkan Perkara
Dalam proses penanganan perkara, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mendukung pembuktian dan pengembangan kasus.
Barang bukti tersebut antara lain tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji.
Andi menegaskan, penyidik tidak akan berhenti pada penanganan laporan yang sudah diterima. Kepolisian juga akan terus mengembangkan perkara guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang.
“Dalam penanganan perkara ini, kami juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji. Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Andi, yang didampingi Kasubdit IV Renakta Kompol May Diana Sitepu.
Pengembangan perkara menjadi penting untuk menelusuri keterlibatan setiap pihak, termasuk pihak yang diduga berperan dalam proses perekrutan, penampungan, pembiayaan, hingga pengiriman korban.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Kerja Ilegal
Selain penegakan hukum, Polda Aceh mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa informasi perusahaan dan prosedur perekrutan yang jelas.
Masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri juga diminta memastikan seluruh proses penempatan melalui jalur resmi serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perekrutan ilegal yang berpotensi berujung pada eksploitasi dan perdagangan orang.
Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah TPPO. Apabila mengetahui adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan atau diduga ilegal, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada kantor kepolisian terdekat.
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui layanan Call Center 110.
Penanganan empat laporan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan tindakan kepolisian. Pengawasan, edukasi, kehati-hatian calon pekerja, serta koordinasi antarlembaga harus berjalan beriringan.
Pencegahan sejak proses perekrutan menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya.
Pewarta: Helmy INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.
- Penulis: Redaksi



