Breaking News
light_mode

Pemulihan Bencana Aceh: 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan, Sejumlah Infrastruktur Belum Pulih

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA – Pemulihan bencana hidrometeorologi di Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam tahapan penanganan dengan status berbeda, sementara sejumlah infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan sektor ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut dipaparkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Konferensi pers tersebut dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.

Status Penanganan Bencana Aceh: 17 Daerah Masih Berproses

Berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana.

Dari jumlah tersebut, lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat daerah berstatus darurat, dan delapan lainnya memasuki masa transisi darurat.

Sementara itu, dua daerah, yakni Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Besar, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Aceh kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 844 jiwa atau 265 kepala keluarga masih harus mengungsi.

Banjir melanda empat kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen.

Sebagian rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam. Sementara itu, kondisi banjir di Aceh Selatan sebagian telah surut. Adapun dampak di Kabupaten Bireuen masih dalam proses pendataan.

Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya menyelesaikan dampak bencana sebelumnya, tetapi juga mengantisipasi bencana susulan akibat perubahan cuaca.

Pemerintah Aceh Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem

Menghadapi potensi peningkatan curah hujan dan bencana hidrometeorologi, Pemerintah Aceh telah menetapkan masa siaga darurat tingkat provinsi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Taufik menjelaskan, pemerintah memperkuat sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat.

Langkah tersebut mencakup pemantauan wilayah rawan bencana, koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan BPBA, serta pemetaan titik terdampak, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan satuan tugas. Selain itu, percepatan evakuasi dan penyelamatan warga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan darurat.

Ketersediaan logistik, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya turut menjadi perhatian pemerintah.

Perlindungan terhadap kelompok rentan juga harus dipastikan, terutama lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Taufik menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan akurat agar masyarakat dapat mengambil langkah antisipasi dengan tepat.

Capaian Pemulihan Bencana Aceh: Jalan Nasional dan Jembatan Pulih 100 Persen

Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan sejumlah capaian rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun penanganan bencana.

Berdasarkan data per 18 November 2026, pemulihan jalan nasional telah mencapai 100 persen. Seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak kini kembali berfungsi.

Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas telah kembali fungsional atau mencapai 94,32 persen.

Pemulihan jembatan nasional juga mencapai 100 persen, yakni 23 dari 23 unit. Namun, kondisi berbeda terlihat pada jembatan daerah yang baru mencapai 58,93 persen. Dari total 655 unit, sebanyak 386 jembatan telah kembali berfungsi.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur nasional telah mencapai hasil maksimal, tetapi pekerjaan pada infrastruktur daerah masih membutuhkan percepatan.

Bantuan Rumah dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah mencatat realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen. Bantuan jaminan hidup (Jadup) mencapai 99,09 persen, sedangkan bantuan stimulan ekonomi terealisasi 99,06 persen.

Untuk bantuan perbaikan rumah, pemerintah telah menangani 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang.

Total anggaran yang dialokasikan untuk bantuan perbaikan rumah tersebut mencapai Rp653,70 miliar.

Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan seluruhnya kepada 18.422 rekening penerima.

Pemulihan juga menyasar fasilitas ekonomi masyarakat. Dari 127 pasar rakyat yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.

Di sektor pertanian, bencana berdampak terhadap 57.171 hektare lahan sawah yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan pemulihan 31.464 hektare lahan sawah. Hingga 18 November 2026, sebanyak 24.322 hektare telah selesai dipulihkan atau mencapai 77,30 persen dari target.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, dampak bencana tercatat meliputi 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.

Listrik dan Telekomunikasi Pulih, Normalisasi Sungai Masih Rendah

Pada sektor infrastruktur dasar dan utilitas, Safrizal menyampaikan bahwa layanan kelistrikan telah pulih 100 persen.

Seluruh 156 SPBU, 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), 131 agen LPG, dan 3.815 menara BTS juga telah kembali berfungsi atau beroperasi.

Meski sejumlah layanan dasar telah pulih, masih terdapat pekerjaan infrastruktur yang memerlukan perhatian serius.

Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen. Dari target 1.434 unit, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun.

Sementara itu, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen. Dari target 72 unit, sebanyak 54 unit telah selesai.

Pekerjaan normalisasi sungai dan muara menjadi salah satu pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan.

Dari target normalisasi 31 sungai, baru 10 sungai yang selesai ditangani atau mencapai 32,26 persen.

Adapun normalisasi muara baru menyelesaikan dua dari 23 muara, setara 8,70 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan fasilitas yang rusak. Penanganan sungai dan muara juga menjadi bagian penting untuk mendukung pengurangan risiko banjir ke depan.

Anggaran dan Koordinasi Rehabilitasi Terus Diperkuat

Dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, sejumlah agenda strategis turut dibahas.

Pembahasan mencakup penyempurnaan rencana induk, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap (huntap), serta keberlanjutan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Dari sisi anggaran, realisasi bantuan Kementerian Sosial tercatat mencapai 99,2 persen atau sebesar Rp2,12 triliun dari total pagu Rp2,14 triliun pada tahun anggaran 2026.

Pemerintah memastikan masyarakat yang belum menerima bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, maupun bantuan stimulan ekonomi tetap akan dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.

Posko wilayah juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

Dengan masih adanya pekerjaan infrastruktur, pemulihan sektor ekonomi, serta kebutuhan bantuan masyarakat yang belum seluruhnya terselesaikan, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan Aceh.

Pemerintah diharapkan terus memastikan setiap program berjalan tepat sasaran sehingga masyarakat terdampak tidak hanya memperoleh bantuan sementara, tetapi juga mendapatkan kepastian pemulihan kehidupan, tempat tinggal, dan sumber penghidupan secara berkelanjutan.

Pewarta: Helmy

INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Kesadaran Hukum Warga, DPW LPH Lampung dan DPD PPWI Lampung Gelar Edukasi Pemerintahan di Desa Muncak

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    PESAWARAN, incmedia.site – Edukasi Hukum Desa Muncak menjadi fokus kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Peduli Hukum (LPH) Provinsi Lampung bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung di Desa Muncak, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum, tata kelola pemerintahan desa, serta hak dan kewajiban warga […]

  • Gaji Naik! Ini Daftar UMK Terbaru di Lampung per April 2025

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lampung, INC MEDIA — Kabar baik bagi para pekerja di Lampung! Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan perubahan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025. Melalui SK Gubernur Lampung Nomor G/850/V.08/HK/2024, UMK untuk Kota Bandar Lampung dan beberapa wilayah lain dipastikan naik. Penetapan ini mengikuti keputusan sebelumnya mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 6,5 […]

  • Hotman Dilaporkan: Usai PWI, Kini MIO Indonesia Polisikan Hotman Paris Terkait Dugaan Penghinaan Wartawan

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Hotman Dilaporkan kembali menjadi sorotan publik setelah pengacara Hotman Paris Hutapea kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kali ini, laporan diajukan oleh Media Independen Online (MIO) Indonesia atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan menyusul pernyataannya saat konferensi pers yang dinilai merendahkan insan pers. Laporan tersebut menambah daftar pengaduan terhadap Hotman Paris. […]

  • Polda Aceh Musnahkan 2.538 Cartridge Vape Mengandung Etomidate

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Banda Aceh, INC MEDIA – Polda Aceh musnahkan 2.538 cartridge vape yang mengandung etomidate hasil pengungkapan kasus narkotika sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari langkah kepolisian memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan zat berbahaya di wilayah Aceh. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh melaksanakan pemusnahan barang bukti tersebut secara terbuka. […]

  • Kedekatan Aries Sandi Dengan AHY akan Berdampak Positif Bagi Percepatan Pembangunan Pesawaran 

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Calon Bupati Pesawaran nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra, diketahui memiliki hubungan baik dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga merupakan Ketua umum partai Demokrat. Kedekatan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Pesawaran, terutama dalam bidang infrastruktur jika pasangan […]

  • Sejuta Doa untuk Negeri, Kemenag Lampung Satukan Enam Pemuka Agama: Perkuat Toleransi dan Persaudaraan

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Kerukunan antarumat beragama bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan doa bersama bertajuk “Sejuta Doa untuk Negeri” yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung di Aula Saibatin, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat toleransi, merawat keberagaman, sekaligus memanjatkan […]

expand_less