Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Ketersediaan Solar Subsidi di Aceh, Kapolda Dinilai Hadirkan Harapan Baru

BANDA ACEH, INC MEDIA — Membaiknya ketersediaan solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik, Dr. Nazrul Zaman. Kondisi tersebut dinilai memberikan harapan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Nazrul menilai, ketersediaan solar yang relatif mencukupi di sejumlah wilayah, mulai dari jalur barat selatan hingga daerah lainnya di Aceh, membuat perjalanan pengguna kendaraan diesel terasa lebih tenang.

“Sekarang perjalanan menggunakan mobil diesel mengelilingi Aceh terasa lebih tenang. Masyarakat mulai mendapati solar tersedia dalam jumlah yang relatif mencukupi di SPBU sepanjang perjalanan,” ujar Nazrul kepada media di Banda Aceh, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi catatan positif bagi Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang telah menjabat sekitar tiga bulan. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan perbaikan distribusi BBM subsidi tetap memerlukan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten.

“Di tengah persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini meresahkan masyarakat, membaiknya ketersediaan solar ini menghadirkan harapan bahwa penataan dan pengawasan yang serius dapat membawa perubahan nyata,” katanya.

Dampak bagi Masyarakat Menjadi Ukuran

Nazrul berpandangan, keberhasilan kepemimpinan seharusnya dinilai dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, ketersediaan BBM yang lebih terjaga merupakan salah satu hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

“Bagi rakyat, keberhasilan pemimpin bukan diukur dari banyaknya pernyataan atau seremoni, melainkan dari persoalan yang berhasil diatasi. Ketika pengendara tidak lagi dihantui kecemasan kehabisan solar di tengah perjalanan, manfaat kepemimpinan dapat dirasakan secara langsung,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kondisi positif tersebut tidak hanya berlangsung sementara atau terbatas di wilayah tertentu. Pemerataan pasokan, ketepatan sasaran penerima subsidi, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat perlu terus menjadi perhatian.

“Apresiasi ini bukan berarti persoalan sudah sepenuhnya selesai. Ketersediaan BBM subsidi harus terus dijaga, distribusinya diawasi, dan penyalurannya dipastikan tepat sasaran,” kata Nazrul.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Perlu Konsisten

Selain menjaga ketersediaan pasokan, Nazrul menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Praktik penimbunan, penyalahgunaan penyaluran, atau tindakan lain yang melanggar ketentuan dapat merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi.

Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

“Jangan sampai ada ruang bagi mafia BBM untuk mempermainkan distribusi, menimbun pasokan, atau menyalahgunakan subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu berdasarkan bukti yang kuat,” tegasnya.

Nazrul juga berharap Kapolda Aceh senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjalankan amanah, termasuk dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di Aceh.

“Kita mendoakan Kapolda Aceh agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjaga amanah serta menghadapi praktik mafia BBM di Aceh,” tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Apresiasi terhadap perubahan yang dirasakan masyarakat, menurutnya, tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi BBM subsidi.

“Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar dipuji, tetapi pemimpin yang konsisten membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Apresiasi diberikan atas perubahan yang dirasakan hari ini, sementara dukungan dan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan perubahan itu tetap bertahan pada masa mendatang,” tutup akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) tersebut.

Pewarta: Helmy