Pelantikan DPW PBB Aceh, Dek Fadh Apresiasi Kepengurusan Baru Periode 2025–2030
- account_circle Redaksi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

BANDA ACEH, INC MEDIA – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyatakan optimistis Partai Bulan Bintang (PBB) mampu bangkit dan kembali merebut kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) pada Pemilu 2029.
Optimisme tersebut disampaikan Dek Fadh saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Aceh periode 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PBB Aceh di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Momentum pelantikan kepengurusan baru itu dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mempersiapkan mesin politik menghadapi kontestasi Pemilu 2029.
Dalam kepengurusan tersebut, Mismaruddin dipercaya menjabat Ketua DPW PBB Aceh, sedangkan Bahrul Ulum mengemban amanah sebagai Sekretaris Wilayah DPW PBB Aceh.
Dek Fadh Targetkan PBB Kembali Duduki Kursi Legislatif
Dalam sambutannya, Dek Fadh menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru PBB Aceh. Ia berharap kepemimpinan yang baru mampu membawa perubahan dan mengembalikan kekuatan politik PBB di Tanah Rencong.
Menurutnya, PBB memiliki peluang untuk kembali memperoleh kepercayaan masyarakat apabila mampu memperkuat organisasi, membangun komunikasi politik, serta melakukan konsolidasi hingga tingkat daerah pemilihan.
“Kami ingin selalu berjalan bersama. Kami yakin pada 2029 PBB akan terus bersama kami. Minimal satu daerah pemilihan (dapil) satu kursi dari PBB,” kata Dek Fadh.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran target politik yang ingin dicapai PBB pada Pemilu 2029. Partai berlambang bulan dan bintang itu diharapkan mampu menempatkan kadernya di lembaga legislatif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dek Fadh juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan kepada PBB dalam menghadapi agenda politik mendatang.
“Kami di Pemerintah Aceh siap memberi amunisi kepada PBB untuk 2029. Pada intinya saya yakin, nakhoda baru PBB ini akan membawa partai semakin besar di Aceh,” ujarnya.
PBB Didorong Bangun Kekuatan Politik di Aceh
Lebih lanjut, Dek Fadh secara khusus berharap PBB dapat kembali merebut kepercayaan masyarakat dan memperoleh representasi di lembaga legislatif.
Ia menilai kepengurusan baru harus mampu menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal kebangkitan organisasi. Konsolidasi kader, penguatan struktur partai, serta kerja politik yang menyentuh kepentingan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut.
“Saya yakin PBB akan menduduki kembali kursi DPRA dan kursi DPRK di Aceh,” tegasnya.
Target tersebut tentu membutuhkan kerja organisasi yang terukur. PBB harus mampu memperkuat basis dukungan, mempersiapkan calon legislatif potensial, serta membangun kedekatan dengan masyarakat di setiap daerah pemilihan.
Dengan demikian, optimisme yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh dapat diterjemahkan menjadi langkah politik dan konsolidasi yang konkret menjelang Pemilu 2029.
Yuri Kemal Fadhlullah Lantik Pengurus DPW PBB Aceh
Pelantikan pengurus DPW PBB Aceh periode 2025–2030 dilakukan oleh Penjabat Ketua Umum DPP PBB, Yuri Kemal Fadhlullah, SH, MH.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP PBB.
Sejumlah tokoh lainnya turut hadir, di antaranya Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dan Anggota DPRA Ilmiza Saaduddin Djamal, bersama jajaran pengurus serta kader PBB.
Kehadiran sejumlah tokoh tersebut menambah bobot kegiatan pelantikan sekaligus Rakerwil sebagai agenda konsolidasi organisasi di tingkat wilayah.
Melalui kepengurusan baru, PBB Aceh diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi, meningkatkan soliditas kader, serta menyusun strategi politik yang lebih efektif dalam menghadapi Pemilu 2029.
Pelantikan dan Rakerwil ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan menjadi momentum bagi PBB untuk membangun kembali kekuatan politiknya di Aceh.
Optimisme telah disampaikan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan kemampuan organisasi dalam merebut kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kursi legislatif yang menjadi target politik partai tersebut.
Pewarta: Helmy
- Penulis: Redaksi



