DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Desak Pemprov Transparan dan Terbuka
- account_circle Redaksi
- calendar_month 5 jam yang lalu
- print Cetak
BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lampung In mendapat sorotan DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi I DPRD Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Aziz, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membangun sistem pengaduan yang transparan, terukur, dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
Menurut Aziz, masyarakat tidak cukup hanya diberikan fasilitas untuk menyampaikan laporan. Pemerintah juga harus memastikan setiap aduan memiliki kejelasan status, instansi penanggung jawab, serta kepastian waktu tindak lanjut.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Tanpa kejelasan proses, warga berpotensi tidak mengetahui apakah laporan mereka telah diterima, sedang diproses, atau justru belum mendapatkan penanganan.
“Misalnya, warga Lampung Timur melapor soal jalan rusak. Setelah mengirim laporan, mereka perlu tahu aduannya sudah diterima oleh siapa, kapan akan dicek, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika penanganannya membutuhkan waktu, warga juga perlu dikabari alasannya,” ujar Aziz.
Koordinasi Antarinstansi Harus Diperkuat
Selain transparansi status laporan, Aziz menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Lampung dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, pengaduan masyarakat tidak seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, laporan yang berkaitan dengan urusan pemerintah kabupaten atau kota harus dapat diteruskan secara langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang.
Mekanisme tersebut diperlukan agar masyarakat tidak dipersulit oleh birokrasi maupun harus berulang kali menyampaikan laporan kepada instansi berbeda.
Aziz juga mendorong Pemprov Lampung menerbitkan rekapitulasi pengaduan masyarakat secara berkala. Data tersebut setidaknya memuat jumlah laporan yang masuk, laporan yang telah diselesaikan, serta pengaduan yang masih menunggu tindak lanjut.
Keterbukaan data itu, menurutnya, tetap harus memperhatikan perlindungan identitas dan kerahasiaan informasi pribadi pelapor.
DPRD Minta Ada Evaluasi Kinerja Penanganan Aduan
Aziz menegaskan, rekapitulasi pengaduan bukan sekadar laporan administratif. Data tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus bahan pengawasan DPRD terhadap kinerja perangkat daerah.
Dengan mengetahui jenis persoalan yang paling banyak dilaporkan masyarakat, DPRD dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih serius.
“Dari rekapitulasi itu, DPRD bisa melihat aduan mana yang paling sering muncul dan mana yang sudah lama menunggu. Hal itu yang perlu kami tanyakan kepada dinas terkait supaya warga mendapat kepastian,” katanya.
Dorongan tersebut menempatkan transparansi pengaduan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
Pemprov Lampung perlu memastikan aplikasi Lampung In tidak berhenti sebagai saluran penerimaan laporan, tetapi juga menjadi sarana yang memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat.
Sebab, keberhasilan sistem pengaduan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya laporan yang diterima, melainkan juga dari kecepatan respons, kejelasan penanganan, dan penyelesaian persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.
- Penulis: Redaksi
