Mualem Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga 31 Januari 2027
- account_circle Redaksi
- calendar_month 6 jam yang lalu
- print Cetak
BANDA ACEH, INC MEDIA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipatif Pemerintah Aceh untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, seiring perkembangan kondisi cuaca serta prediksi curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Penetapan status siaga darurat itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, keputusan tersebut juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 mengenai Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui kebijakan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi bencana.
Salah satu instruksi penting adalah memastikan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota berlangsung selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara cepat.
Pemerintah Aceh turut meminta penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur terkait guna memastikan penanganan berjalan terpadu dan tidak terhambat persoalan koordinasi.
Tak hanya itu, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mempercepat respons ketika bencana terjadi.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan mendapat instruksi untuk menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya apabila dibutuhkan.
Penetapan status siaga darurat ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana selama masa berlaku status tersebut.
Dengan masa siaga yang berlangsung hingga 31 Januari 2027, Pemerintah Aceh diharapkan mampu memastikan sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta respons penanganan bencana berjalan optimal.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting agar potensi bencana tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.
Pewarta: Helmy
INC MEDIA – Tegas, Objektif dan Terpercaya.
- Penulis: Redaksi
