Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Tekankan Infrastruktur yang Manfaatnya Langsung Dirasakan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mendorong agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus menjadi salah satu prioritas, terutama yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga.

Menurut Maulidah, pembahasan Raperda APBD 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada besaran anggaran dan daftar program pembangunan. Lebih dari itu, setiap alokasi belanja harus memiliki sasaran yang jelas, menjawab persoalan di lapangan, serta memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.

Raperda APBD 2027 Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat

Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, pembangunan jalan dan perbaikan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.

Ia menyoroti akses jalan yang menghubungkan permukiman warga dengan sekolah, puskesmas, pasar, serta sentra pertanian. Infrastruktur tersebut bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Selain jalan, Maulidah juga menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Penanganan drainase dan kawasan yang kerap dilanda banjir juga perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan.

“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali hujan turun,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui jumlah proyek yang dikerjakan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Anggaran Terbatas, Prioritas Harus Terukur

Maulidah memahami bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, tidak semua kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menyusun program tanpa skala prioritas yang jelas. Sebaliknya, pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan kegiatan yang paling mendesak, memiliki jangkauan manfaat luas, dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.

Menurut Maulidah, setiap program infrastruktur yang masuk dalam pembahasan Raperda APBD 2027 perlu dilengkapi kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif dan tidak berhenti pada penyerapan anggaran semata.

DPRD Dorong Pengawasan Pembangunan Lebih Optimal

Maulidah juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam perencanaan pembangunan. Kejelasan lokasi dan sasaran program akan memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawal penggunaan anggaran publik.

Ia mencontohkan persoalan jalan rusak yang berlangsung bertahun-tahun, saluran irigasi yang tidak berfungsi, hingga kawasan permukiman yang berulang kali mengalami banjir. Persoalan-persoalan tersebut perlu dipetakan dan diperjuangkan agar masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi, atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Pengawasan, lanjutnya, menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya.

Keberhasilan APBD Diukur dari Manfaatnya

Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya mengejar realisasi belanja, tetapi juga mengutamakan kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan publik. Oleh sebab itu, setiap keputusan anggaran harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar memenuhi target administratif.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Dorongan tersebut menjadi pengingat bahwa pembahasan APBD harus menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan matang, sasaran terukur, dan pengawasan yang kuat diharapkan mampu memperbaiki akses pelayanan, menggerakkan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pewarta: Tim Redaksi INC MEDIA