UMKM Naik Kelas, Pemkot Cirebon Dorong Pelaku Usaha Perkuat Bisnis melalui AKSARA Jabar 2026

CIREBON, INC MEDIA – UMKM naik kelas menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon melalui pelaksanaan Regional Offline AKSARA (Akselerasi Wirausaha) Jawa Barat 2026. Program tersebut tidak sekadar diarahkan untuk menambah pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola bisnis, legalitas, akses pembiayaan, jejaring hingga perluasan pasar.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo membuka Regional Offline AKSARA Jabar 2026 di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026). Sekitar 50 pelaku usaha dari berbagai sektor mengikuti kegiatan tersebut.

UMKM Naik Kelas Tak Cukup Mengandalkan Modal

Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif dipilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi pelaksanaan AKSARA Jabar 2026. Bagi pemerintah daerah, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus membuka akses terhadap pasar yang lebih luas.

Effendi Edo menilai posisi geografis Kota Cirebon memberikan keuntungan strategis. Aktivitas perdagangan dan jasa yang terus berkembang menjadi modal penting bagi pertumbuhan kewirausahaan lokal.

Potensi tersebut terlihat dari beragam sektor usaha yang berkembang, mulai dari kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa hingga bisnis berbasis inovasi.

Namun, potensi saja tidak cukup. Pelaku UMKM harus mampu mengubah usaha yang semula berjalan secara sederhana menjadi bisnis yang memiliki sistem, perencanaan dan target pertumbuhan yang jelas.

“Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Regional Offline AKSARA Jawa Barat 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat kapasitas wirausaha sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kita,” ujar Wali Kota.

Menurut Effendi, persoalan UMKM untuk naik kelas tidak selalu berkaitan dengan modal. Banyak usaha sebenarnya telah memiliki produk berkualitas, tetapi belum mempunyai fondasi manajemen yang kuat.

“Persoalan UMKM untuk naik kelas tidak selalu berakar pada minimnya modal. Banyak pelaku usaha kita yang produknya berkualitas, tetapi belum ditopang oleh sistem bisnis yang kokoh,” jelasnya.

Tata Kelola Menjadi Kunci UMKM Naik Kelas

Effendi menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM. Salah satunya adalah pencatatan keuangan yang belum tertata karena keuangan pribadi dan usaha masih bercampur.

Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memiliki perencanaan pertumbuhan yang terukur. Pemahaman terhadap perubahan pasar juga masih perlu diperkuat.

Kondisi tersebut membuat sebagian UMKM kesulitan ketika harus menawarkan bisnis kepada calon mitra maupun investor.

Karena itu, pemerintah memandang pendampingan sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan. AKSARA diharapkan mampu menjadi jembatan untuk memperkuat model bisnis, legalitas usaha, akses pembiayaan dan kesiapan menghadapi investor.

“Momentum hari ini adalah ruang transisi. Kita ingin pelaku usaha bergeser dari sekadar menjalankan rutinitas transaksi harian menuju entitas ekonomi yang memiliki fondasi yang kuat, adaptif terhadap perubahan pasar, dan mempunyai proyeksi pertumbuhan yang terukur,” katanya.

AKSARA Jabar Dorong Produk Lokal Menembus Pasar

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan AKSARA menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan kewirausahaan di Jawa Barat.

Sekitar 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan latar belakang usaha yang beragam. Mereka berasal dari sektor makanan dan minuman, ekonomi kreatif, platform digital, toko, fashion, kesehatan, pendidikan, akomodasi, industri hingga pertanian.

Dedi menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi lokal. Menurut dia, kegiatan pemerintah maupun berbagai agenda daerah seharusnya dapat menjadi ruang promosi sekaligus pasar bagi produk UMKM.

“Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi lokal, atau istilahnya gaspol, gunakan potensi lokal. Kalau ada event, gunakan potensi lokal yang ada di daerah tersebut,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa pelatihan saja tidak cukup. Produk yang telah dihasilkan pelaku usaha harus memiliki akses pasar yang jelas.

“Jadi bukan hanya memberikan materi, tetapi bagaimana kita sinkronisasikan produk yang sudah ada dengan market. Produk lokal dari Cirebon, Kuningan dan daerah lainnya harus bisa memiliki pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Belanja Pemerintah Bisa Jadi Stimulus
Dedi juga mendorong pemanfaatan belanja pemerintah sebagai salah satu stimulus bagi UMKM lokal.

Menurutnya, penyesuaian belanja pemerintah tidak semestinya menutup seluruh peluang produk daerah. Kebutuhan seperti merchandise dan berbagai perlengkapan kegiatan dapat menjadi ruang bagi UMKM untuk masuk ke rantai pengadaan sekaligus memperkenalkan produknya.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan UMKM bukan hanya bagaimana menghasilkan produk, tetapi bagaimana memastikan produk tersebut memiliki konsumen.

Dengan demikian, ekosistem UMKM perlu dibangun secara menyeluruh. Pemerintah, dunia usaha, mentor, komunitas dan pelaku UMKM harus memiliki ruang kolaborasi yang lebih kuat.

Dari Bertahan Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Dedi berharap peserta AKSARA tidak berhenti pada kemampuan mempertahankan usaha. Target yang lebih besar adalah melahirkan wirausaha yang mampu berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kita harus bangga dengan teman-teman yang hadir. Mereka bukan hanya menciptakan usaha untuk dirinya sendiri, tetapi diharapkan nantinya mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik di bidang makanan dan minuman, ekonomi kreatif, digital, fashion maupun bidang lainnya,” tuturnya.

Cirebon, kata Dedi, memiliki modal kuat untuk menjadi ruang pertumbuhan kewirausahaan. Kota ini tidak hanya memiliki kekuatan sejarah dan kuliner, tetapi juga peluang besar pada sektor ekonomi kreatif dan usaha lokal.

Pemerintah berharap kolaborasi yang dibangun melalui AKSARA dapat menghasilkan dampak nyata, bukan berhenti sebagai agenda seremonial.

“Kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor usaha dan membuka ruang kolaborasi lintas instansi. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda satu hari, tetapi menghasilkan jaringan bisnis baru, pengetahuan manajerial yang bisa diterapkan, serta keberanian untuk mengeksekusi rencana pengembangan usaha,” ungkapnya.

Pada akhirnya, keberhasilan program UMKM naik kelas akan terlihat dari kemampuan pelaku usaha memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, membangun tata kelola profesional dan membuka lapangan kerja.

“Harapannya, Jawa Barat memiliki semakin banyak wirausaha baru yang naik kelas. Ketika usaha berkembang, maka akan muncul kebutuhan tenaga kerja baru dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.

Sumber: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon