Polri Tegaskan Keselamatan Masyarakat Jadi Hukum Tertinggi dalam Operasi Aman Nusa

CIKEAS, JAWA BARAT, INC MEDIA – Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam menghadapi bencana alam maupun potensi konflik sosial. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi menjadi dasar kepolisian menyiapkan personel, peralatan, serta dukungan lintas wilayah melalui Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II.

Penegasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir setelah apel gelar pasukan di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026). Apel tersebut dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden terkait kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana.

“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Keselamatan Masyarakat Jadi Prinsip Utama Polri

Polri menyiapkan dua operasi kontingensi dengan fokus berbeda. Operasi Aman Nusa I diarahkan untuk menghadapi potensi konflik sosial. Sementara Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.

Kesiapan ini menjadi penting karena ancaman bencana dapat muncul secara bersamaan di berbagai wilayah. Polri tidak hanya menyiapkan kekuatan di daerah yang terdampak, tetapi juga membangun pola dukungan antarpolda.

Isir mengatakan Polri masih mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Penanganan kini mulai bergerak menuju tahap pemulihan.

Pada saat yang sama, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga menjadi perhatian. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas. Polri memperkuat satuan tugas penyuluhan dan edukasi untuk memetakan persoalan sekaligus menangani akar penyebab karhutla.

Polri Siaga Hadapi Aktivitas Gunung Api

Selain gempa dan karhutla, Polri mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia.

Gunung yang menjadi perhatian antara lain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, hingga Gunung Ibu di Maluku Utara.

Kondisi tersebut membuat kepolisian di wilayah terkait meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons dapat diberikan secara cepat apabila aktivitas vulkanik berkembang dan berdampak terhadap masyarakat.

“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.

Kesiapan Polri tidak berhenti pada pengerahan personel. Kepolisian juga mengecek berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasi di lapangan.

Dukungan tersebut mencakup satuan tugas sosialisasi dan edukasi, pencarian dan pertolongan, serta kemampuan teknis untuk menghadapi bencana maupun konflik sosial.

5.582 Personel Mabes Polri Disiapkan

Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan apel gelar pasukan juga memastikan kesiapan kekuatan personel dari Mabes Polri.

Sebanyak 5.582 personel disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan ketika menghadapi bencana.

“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Menurut Laksana, kekuatan tersebut tidak hanya berupa personel. Polri juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung agar proses penanganan bencana dapat berlangsung efektif.

Peralatan yang disiapkan antara lain helikopter, fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, water treatment, kendaraan kesehatan, hingga personel psikologi yang dapat memberikan layanan trauma healing kepada korban.

“Bukan hanya personel yang dibackupkan di sana, tetapi peralatan juga. Baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat,” jelasnya.

Polda Saling Perkuat Saat Bencana

Laksana menjelaskan Polri juga menyiapkan personel dengan kemampuan khusus untuk mendukung pencarian, evakuasi, hingga perawatan korban.

Kekuatan tersebut dapat digerakkan ke Polda yang terdampak apabila situasi membutuhkan tambahan personel dan peralatan.

“Dan apabila Polda yang tidak terkena dampak bencana bisa membantu Polda yang terdampak bencana,” katanya.

Pola perbantuan lintas wilayah tersebut bukan hal baru. Polri telah menerapkannya dalam sejumlah penanganan bencana sebelumnya.

Polda yang wilayahnya tidak terdampak dapat mengirimkan personel untuk memperkuat Polda yang mengalami bencana. Dengan demikian, kekuatan di lapangan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

“Polda yang tidak terdampak ini di-BKO-kan ke Polda yang terdampak untuk menambah kekuatan,” ujar Laksana.

Polri Minta Masyarakat Tidak Mudah Percaya Informasi

Di tengah potensi bencana, Polri juga meminta masyarakat menjaga ketenangan. Isir mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat ikut menjaga keamanan serta ketertiban.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, layanan hotline 110 dapat digunakan untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan.

“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.

Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di ruang digital. Informasi mengenai aktivitas gunung api, bencana, maupun penutupan bandara perlu diverifikasi sebelum disebarluaskan.

Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi dari pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan.

“Masyarakat tetap tenang karena negara dan pemerintah memastikan untuk bisa hadir,” tegasnya.

Operasi Aman Nusa Jadi Instrumen Kesiapsiagaan

Kesiapan personel, peralatan, serta mekanisme perbantuan lintas wilayah menunjukkan bahwa Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II disiapkan sebagai instrumen kontingensi.

Polri berupaya memastikan setiap Polda memiliki kemampuan merespons situasi secara cepat. Ketika sebuah wilayah menghadapi bencana, kekuatan dari wilayah lain dapat digerakkan untuk membantu.

Namun, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada aparat. Koordinasi pemerintah, masyarakat, relawan, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan warga.

Prinsip yang ditegaskan Polri pun jelas: keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan.

Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.