Peserta Didik Polri Turun ke 6 Polda, Evaluasi Strategi Pencegahan Karhutla

JAKARTA, INC MEDIA – Pencegahan Karhutla menjadi perhatian serius Polri. Sebanyak 322 peserta didik Sespimti, Sespimmen, dan SPPK diterjunkan ke enam Polda atau enam provinsi melalui Satgas Edukasi Karhutla Gelombang Kedua.

Langkah ini tidak sekadar diarahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Polri juga menjadikan penugasan tersebut sebagai momentum mengevaluasi persoalan di lapangan sekaligus menyusun strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif.

Para peserta didik diberangkatkan setelah mengikuti pembekalan dan apel di Gedung Bhadawa Lantai 2 STIK-PTIK, Jakarta, Senin (7/9/2026). Mereka akan menjalankan tugas selama 10 hari sebagai bagian dari kurikulum pendidikan melalui Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) dan praktik kerja lapangan.

Pencegahan Karhutla Jadi Fokus Evaluasi

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra. S. M.Si. menegaskan, keterlibatan peserta didik dalam Satgas Gelombang Kedua memiliki tujuan yang lebih luas. Mereka tidak hanya diminta turun memberikan edukasi, tetapi juga mengidentifikasi persoalan yang menjadi pemicu maupun kendala dalam penanganan Karhutla.

“Karena mereka sudah menduduki pada eselon manajerial tingkat puncak, Sespimti, menengah untuk Sespimmen, dan SPPK, kita harapkan tidak hanya sekadar melakukan edukasi, tapi melakukan evaluasi dan mempelajari apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masing-masing wilayah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Komjen Pol. Panca dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Panca, evaluasi langsung di wilayah penugasan penting untuk melihat kondisi nyata yang dihadapi jajaran kepolisian. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga strategi pencegahan tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi setempat.

“Mereka nanti akan melakukan evaluasi bagaimana upaya dalam strategi manajemen operasi terkait dengan upaya pencegahan kebakaran hutan ini melalui pendekatan operasi,” katanya.

Peserta Didik Diminta Susun Strategi Operasi

Polri juga mengarahkan hasil penugasan agar tidak berhenti sebagai laporan kegiatan. Temuan di lapangan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan konsep operasi dan prosedur yang lebih matang untuk menghadapi potensi Karhutla pada masa mendatang.

“Mereka ke depan diharapkan nanti di lapangan bisa menyusun sebuah konsep operasi, khususnya dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan nanti mereka akan hadapi di lapangan,” ujar Komjen Pol. Panca.

Sebanyak 322 personel terlibat dalam kegiatan tersebut. Komposisinya terdiri atas 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK, serta 22 pendamping.

Mereka akan ditempatkan di enam Polda dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan Karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan personel saat kebakaran terjadi. Polri juga menilai pentingnya pemetaan persoalan, evaluasi manajemen operasi, edukasi masyarakat, serta kesiapsiagaan sejak dini.

Evaluasi Lapangan Jadi Masukan untuk Pemerintah

Komjen Pol. Panca mengatakan, hasil penugasan akan menjadi bahan masukan bagi Polri sekaligus pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kelak setelah nanti mereka kembali, mereka akan memberikan masukan secara intensif dari pendekatan keilmuan dan pendekatan konsep operasi yang diharapkan nanti menjadi masukan kita juga, baik ke Polri maupun kepada pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya.

Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan pencegahan Karhutla. Dengan demikian, pengalaman peserta didik selama berada di lapangan tidak hanya memberikan manfaat bagi proses pendidikan, tetapi juga dapat memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan.

Operasi Amanusa II Diperkuat

Sementara itu, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie mengatakan, pelaksanaan Satgas Edukasi Karhutla merupakan bagian dari pembelajaran langsung sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dalam penanganan Karhutla, Polri juga menggunakan Operasi Amanusa II yang secara khusus diarahkan untuk penanganan bencana alam. Sejumlah Polda sebelumnya telah menerapkan operasi tersebut, baik secara kewilayahan maupun terpusat.

“Dalam komposisi penanganan Karhutla, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberlakukan dengan Operasi Amanusa II. Operasi Amanusa II ini dikhususkan kepada penanganan bencana alam. Karhutla ini kan termasuk juga bencana alam,” ujar Komjen Pol. Roycke.

Polri akan menyesuaikan penggelaran operasi dengan perkembangan situasi di lapangan. Jika eskalasi Karhutla meningkat, operasi dapat diperkuat secara terpusat dengan melibatkan berbagai fungsi kepolisian.

“Ketika melihat eskalasi yang ada maka sesuai perintah Bapak Kapolri, kita akan melakukan penggelaran Operasi Amanusa II secara terpusat dengan melibatkan seluruh satuan fungsi yang ada di Kepolisian,” tegasnya.

Pencegahan Karhutla Tidak Cukup dengan Respons Darurat

Pengerahan 322 peserta didik melalui Satgas Edukasi Karhutla Gelombang Kedua memperlihatkan upaya Polri menggeser perhatian dari sekadar respons ketika kebakaran terjadi menuju strategi pencegahan yang lebih terukur.

Selama 10 hari penugasan, peserta didik diharapkan mampu menemukan persoalan nyata di lapangan, mempelajari pola penanganan yang sudah berjalan, serta mengidentifikasi ruang perbaikan.

Data dan temuan tersebut kemudian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen operasi, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, hingga penyusunan konsep penanganan Karhutla pada masa mendatang.

Bagi Polri, pencegahan Karhutla membutuhkan strategi yang tidak hanya reaktif. Pendekatan berbasis evaluasi, data lapangan, koordinasi lintas sektor, dan pemahaman terhadap karakteristik wilayah menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Dengan langkah tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Gelombang Kedua diharapkan mampu menghasilkan lebih dari sekadar kegiatan lapangan. Evaluasi yang dilakukan para peserta didik diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat kebijakan Polri serta pemerintah dalam menghadapi ancaman Karhutla secara lebih sistematis.| Red