Minyak Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Mualem Pacu Hilirisasi untuk Dongkrak Kesejahteraan Petani

BANDA ACEH, INC MEDIA – Pemerintah Aceh mendapat momentum baru untuk memperkuat sektor perkebunan dan industri minyak atsiri. Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai salah satu komoditas yang dapat disimpan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha nilam untuk memperkuat posisi tawar, memperoleh akses pembiayaan, serta mengatur waktu penjualan agar tidak selalu bergantung pada fluktuasi harga pasar.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh agar mempercepat langkah hilirisasi nilam dan menyiapkan seluruh kebutuhan penerapan SRG di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Kepmendag 2055 Tahun 2026 Jadi Landasan

Penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani keputusan tersebut pada 26 Oktober 2026. Kementerian Perdagangan kemudian mengumumkan penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG pada 5 November 2026.

Dengan keputusan itu, minyak nilam tercatat sebagai komoditas ke-31 yang dapat disimpan dalam gudang SRG nasional. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata niaga salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki pasar di industri parfum, kosmetik, aromaterapi, dan produk berbahan alam.

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengusulan.

“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.

SRG Buka Peluang Petani Mengatur Waktu Penjualan

Masuknya minyak nilam ke dalam skema SRG dinilai dapat menjawab salah satu persoalan yang selama ini dihadapi petani dan penyuling, yakni ketidakstabilan harga serta lemahnya posisi tawar ketika harga pasar mengalami penurunan.

Melalui sistem tersebut, minyak nilam yang memenuhi persyaratan dapat disimpan di gudang SRG dengan standar mutu yang ditetapkan. Pengelola kemudian menerbitkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan.

Resi gudang juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, pemilik komoditas memiliki alternatif memperoleh modal kerja tanpa harus terburu-buru menjual hasil produksinya ketika harga sedang rendah.

“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.

Menurutnya, skema tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani sekaligus mendorong peningkatan nilai ekonomi minyak nilam Aceh, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Pemerintah Aceh Siapkan Ekosistem Hilirisasi

Nurlis menjelaskan, proses pengusulan minyak nilam sebagai komoditas SRG berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya sebagai pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam ke dalam skema SRG.

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengusulan minyak nilam sebagai komoditas SRG hingga penguatan industri pengolahan dan akses pasar. Upaya tersebut kemudian berlanjut sampai terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.

Nurlis menyebut, pengaturan SRG memiliki tujuan mendukung produktivitas, menjaga kualitas, mendorong stabilitas harga jual, serta meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya dengan terbitnya aturan. Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, rantai pasok, dan akses pembiayaan.

Karena itu, Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait segera membangun koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi sentra produksi nilam.

“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.

Aceh Jaya Disiapkan Jadi Lokasi Awal Operasional SRG

Sebagai langkah konkret, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh merencanakan peluncuran operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026.

Kabupaten tersebut diproyeksikan menjadi titik awal penerapan sistem penyimpanan dan pembiayaan minyak nilam di Aceh. Pelaksanaannya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, serta akses pembiayaan perbankan.

“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.

Ia menegaskan, masuknya minyak nilam ke dalam daftar komoditas SRG merupakan hasil sinergi Pemerintah Aceh, pelaku usaha, dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.

Pemerintah Aceh berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada aspek administratif. Implementasi di lapangan harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, penyuling, dan pelaku industri pengolahan.

“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis.

Dengan masuknya minyak nilam ke dalam Sistem Resi Gudang, Aceh kini memiliki peluang lebih besar untuk membangun tata niaga yang terukur dan berdaya saing. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas dan kelembagaan siap, sehingga manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sentra produksi.

Pewarta: Helmy

Optimasi SEO Yoast

• Frasa kunci fokus: Minyak Nilam SRG
• Judul SEO: Minyak Nilam SRG Resmi Ditetapkan, Mualem Percepat Hilirisasi Aceh
• Slug: minyak-nilam-srg-mualem-hilirisasi-aceh
• Meta description: Minyak Nilam SRG resmi ditetapkan Kemendag. Mualem instruksikan percepatan hilirisasi untuk memperkuat posisi tawar dan kesejahteraan petani Aceh.
• Kategori: Ekonomi, Pemerintahan, Pertanian
• Tag: Minyak Nilam, Sistem Resi Gudang, SRG Aceh, Muzakir Manaf, Mualem, Hilirisasi Nilam, Petani Nilam, Pemerintah Aceh, Kemendag, Bappebti, Aceh Jaya, INC MEDIA