Pj Sekda Aceh Bahas Pelibatan Pihak Ketiga untuk Percepat Pembersihan Sedimentasi Sungai

BANDA ACEH, INC MEDIA – Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan sedimentasi sungai yang dinilai berpotensi memperburuk dampak banjir. Salah satu langkah yang dibahas ialah membuka peluang pelibatan pihak ketiga dalam pekerjaan pembersihan sedimentasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).

Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Sejumlah asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait turut mendampingi. Sementara itu, perwakilan kementerian dan lembaga mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Sedimentasi Sungai Jadi Perhatian Pascabanjir

Dalam pemaparannya, Safrizal menjelaskan bahwa koordinasi tersebut digelar menyikapi banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi. Penumpukan material di alur sungai berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, percepatan pembersihan sedimentasi dinilai perlu dilakukan dengan dukungan berbagai sumber daya, termasuk membuka peluang keterlibatan pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis dan peralatan pendukung.

Namun, percepatan pekerjaan tidak boleh mengabaikan aspek tata kelola. Mekanisme pelibatan pihak ketiga harus disusun secara jelas agar setiap tahapan pelaksanaan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelibatan Pihak Ketiga Harus Sesuai Aturan

Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga dalam pembersihan sedimentasi sungai. Pembahasan ini penting untuk memastikan pekerjaan benar-benar berorientasi pada penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai.

Dukungan pihak ketiga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, baik melalui penyediaan sumber daya, peralatan, maupun tenaga dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, serta ketentuan mengenai pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.

Aspek tersebut perlu menjadi perhatian agar kegiatan pembersihan sedimentasi tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dampak lingkungan dan tata kelola material yang diangkat dari alur sungai.

Pemerintah Aceh Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Keikutsertaan Pj. Sekda Aceh bersama jajaran perangkat daerah dalam rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.

Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan sedimentasi dapat berjalan efektif, terukur, serta sesuai kebutuhan wilayah terdampak. Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait turut mengikuti pembahasan sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air.

Penanganan sedimentasi sungai tidak hanya berkaitan dengan pengerjaan fisik, tetapi juga membutuhkan perencanaan, pengawasan, dan tata kelola yang akuntabel.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan langkah pembersihan sedimentasi dapat dipercepat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan. Upaya ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pemulihan wilayah Aceh serta mengurangi potensi persoalan akibat menurunnya kapasitas aliran sungai.

Pewarta: Helmy