Amankan Hak Warga, Abdul Aziz Desak Pemprov Lampung Perjelas Titik Layanan Perlindungan Sosial Digital

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Aziz, meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan layanan perlindungan sosial digital hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia menilai, kejelasan titik layanan dan kesiapan petugas pendamping menjadi faktor penting agar masyarakat tidak kehilangan hak hanya karena terkendala teknologi, jaringan internet, maupun ketidaksesuaian data kependudukan.

Abdul Aziz menegaskan, pemerintah tidak boleh sekadar mendorong masyarakat melakukan pendaftaran secara digital tanpa menyiapkan fasilitas pendampingan yang mudah dijangkau.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul rapat koordinasi percepatan registrasi perlindungan sosial digital pada 6 November 2026. Dalam rapat itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan bahwa proses pendaftaran sistem akan diintegrasikan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menyederhanakan mekanisme registrasi.

Namun, menurut Abdul Aziz, penerapan sistem digital harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan, terutama warga yang tidak memiliki telepon pintar, tinggal di wilayah dengan keterbatasan sinyal, atau menghadapi persoalan ketidakcocokan data.

“Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, terkendala akses sinyal di desanya, atau mengalami ketidakcocokan data, pelayanan harus tetap berjalan maksimal. Warga cukup datang ke titik layanan terdekat, lalu biarkan petugas yang membantu mengecek serta memandu langkah selanjutnya,” tegas Abdul Aziz.

Pemprov Lampung Diminta Perjelas Alur Pengaduan

Lebih lanjut, Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan layanan perlindungan sosial digital tidak berhenti pada tataran kebijakan.

Menurutnya, aparatur desa dan kelurahan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Hal tersebut mencakup pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan yang harus diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), maupun persoalan data dan kepesertaan perlindungan sosial yang menjadi ranah Dinas Sosial.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat yang mengajukan koreksi data harus mendapatkan bukti pelaporan serta akses untuk mengetahui perkembangan penyelesaian aduannya.

Dengan demikian, warga tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian mengenai status laporan maupun langkah penyelesaian yang sedang dilakukan pemerintah.

Transparansi Pengaduan Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan

Abdul Aziz menilai, keberhasilan pelaksanaan sistem perlindungan sosial digital tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang berhasil melakukan registrasi.

Pemerintah juga harus mengukur seberapa banyak pengaduan yang berhasil diselesaikan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan setiap persoalan warga.

Ia mendorong pemerintah daerah membuka rekapitulasi perkembangan penanganan pengaduan secara transparan, dengan tetap melindungi informasi pribadi masyarakat, termasuk Nomor Induk Kependudukan.

“Dari sisi pengawasan, indikator keberhasilannya ada pada berapa banyak aduan yang tuntas dan berapa lama waktu tunggu warga. Pemda bisa membuka rekapitulasi progres ini secara transparan tanpa memuat informasi sensitif seperti NIK. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi dan mengevaluasi di titik mana proses layanan ini masih tersendat,” pungkasnya.

Dorongan tersebut menjadi pengingat bahwa digitalisasi pelayanan publik harus diikuti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan mekanisme pengaduan yang jelas.

Sebab, tujuan utama sistem perlindungan sosial bukan sekadar mempermudah administrasi pemerintah, melainkan memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dan perlindungan sosial secara adil, mudah, serta tidak diskriminatif.*