LHP BPK 2021–2024 Disorot BPAN, 76 Paket Pengadaan ATK Senilai Rp2,1 Miliar Diduga Dipecah

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Dugaan pemecahan paket pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp2,1 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Badan Penelitian Aset Negara Republik Indonesia (BPAN-RI) Provinsi Lampung. Persoalan ini mencuat setelah BPAN menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 yang disebut memuat temuan berulang terkait pengadaan tersebut.

Sorotan BPAN mengarah kepada Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. Perhatian tersebut berkaitan dengan posisinya ketika masih menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Pada Senin (9/11/2026), DPD BPAN-RI Provinsi Lampung secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Marindo Kurniawan. Surat bernomor 022/LP/INV-BPAN/LPG/XI/2026 tersebut telah diterima pihak Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima dan stempel penerimaan.

Ketua Tim Investigasi DPD BPAN Aliansi Indonesia Provinsi Lampung, Julio, menegaskan bahwa surat tersebut ditujukan langsung kepada Marindo untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian lembaganya.

“Kami kirim langsung ke Marindo Kurniawan, bukan ke institusi kosong. Karena saat temuan itu terjadi, dia pucuk pimpinannya. Sekarang dia Sekda, pertanggungjawaban lamanya tidak ikut hilang,” tegas Julio.

LHP BPK 2021–2024 Jadi Dasar Sorotan BPAN

BPAN Lampung menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dugaan penyimpangan pengadaan disebut muncul dalam rentang empat tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelaahan yang disampaikan BPAN terhadap LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 hingga 2024, lembaga tersebut menyoroti dugaan pemecahan paket pengadaan atau split procurement.

BPAN menyebut terdapat 76 paket pengadaan ATK dengan total nilai sekitar Rp2,1 miliar. Lembaga itu mempertanyakan apakah pembagian paket tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau justru berpotensi menghindari mekanisme pengadaan yang semestinya.

Berikut sejumlah poin yang menjadi perhatian BPAN:

1. Dugaan pemecahan paket: Pembagian pengadaan yang menurut BPAN perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

2. Jumlah paket: Sebanyak 76 paket pengadaan ATK.

3. Total anggaran: Sekitar Rp2,1 miliar.
4. Rentang waktu: Tahun Anggaran 2021 hingga 2024.

BPAN juga menyoroti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, menjadi salah satu regulasi yang perlu dicermati dalam menilai persoalan tersebut.

Namun, dugaan pelanggaran maupun unsur kesengajaan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengulangan temuan. Penilaian tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen, penjelasan pihak terkait, serta pengujian oleh lembaga berwenang.

Empat Pertanyaan BPAN Menunggu Jawaban Marindo Kurniawan

Dalam surat klarifikasi tersebut, BPAN meminta penjelasan mengenai empat persoalan utama.

Pertama, mengapa persoalan yang menjadi sorotan dalam LHP BPK Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 disebut berulang, dan bagaimana tindak lanjutnya ketika Marindo masih memimpin BPKAD?

Kedua, siapa pihak yang menetapkan mekanisme pembagian 76 paket pengadaan ATK senilai Rp2,1 miliar tersebut? BPAN juga mempertanyakan dasar pertimbangan dan tujuan pembagian paket itu.

Ketiga, bagaimana bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, termasuk langkah korektif, pertanggungjawaban administrasi, serta penyelesaian yang telah dilakukan?

Keempat, apakah terdapat dokumen resmi yang dapat menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

Bagi BPAN, jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada perdebatan atau pernyataan sepihak.

“Kalau bersih, jawab dengan data. Kalau diam setelah surat diterima, publik berhak curiga. Surat ini bukti awal sebelum kami bawa resmi ke Kejaksaan Agung RI dan KPK,” tambah Julio.

BPAN Siapkan Dokumen untuk Dilaporkan ke Kejagung dan KPK

BPAN Lampung menyatakan telah menyiapkan dokumen analisis dan matriks temuan yang akan digunakan sebagai bahan penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum.

Lembaga tersebut menyebut Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang akan dituju apabila klarifikasi yang diminta tidak diperoleh secara memadai.

Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap dugaan memiliki dasar dokumen yang dapat diuji, bukan sekadar tudingan. Aparat penegak hukum nantinya dapat menilai apakah terdapat pelanggaran administratif, penyimpangan prosedur pengadaan, atau unsur tindak pidana yang memenuhi ketentuan hukum.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan BPK juga perlu dibaca secara utuh, termasuk rekomendasi pemeriksaan, tanggapan entitas, dan status tindak lanjutnya. Sebab, temuan pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana maupun keterlibatan pribadi pejabat tertentu.

Hak Jawab Sekda Lampung Tetap Terbuka

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM, terkait surat klarifikasi dan substansi dugaan yang disampaikan BPAN Lampung.

INC MEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Sekda Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Redaksi juga mendorong agar penjelasan disertai dokumen pendukung sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif. Hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan.

(Tim Redaksi INC MEDIA)