Enam Bulan Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Pesawaran Mandek, Keluarga Pertanyakan Alasan Terlapor Sakit

PESAWARAN, LAMPUNG, INC MEDIA — Penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Pesawaran menuai sorotan. Hampir enam bulan sejak dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesawaran, keluarga korban mempertanyakan belum adanya tindakan penangkapan terhadap terlapor. Alasan yang selama ini disampaikan penyidik disebut karena terlapor sedang sakit.

Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan serius mengenai kepastian hukum dan keseriusan penanganan perkara yang menyangkut perlindungan anak.

Keluarga korban mengaku telah berulang kali mendatangi Polres Pesawaran maupun menghubungi penyidik melalui pesan WhatsApp untuk memperoleh informasi perkembangan laporan. Namun, menurut keterangan keluarga, jawaban yang diterima berulang kali masih berkaitan dengan kondisi kesehatan terlapor.

“Sudah berbulan-bulan jawabannya sama: pelaku sakit, belum bisa dijemput. Kami bertanya, sakit apa? Sejak kapan? Siapa yang memeriksa? Tapi tidak ada penjelasan jelas. Ini alasan yang sangat tidak masuk akal untuk kasus pencabulan anak di bawah umur,” ucap salah satu anggota keluarga korban dengan nada gemetar.

Penanganan Kasus Dugaan Pencabulan Anak Dipertanyakan

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kapan seseorang akan ditangkap. Lebih dari itu, masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Keluarga mempertanyakan apakah penyidik telah melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan keberadaan terlapor, memeriksa kondisi kesehatannya, serta melanjutkan proses penyidikan.

Mereka menilai alasan sakit tidak semestinya menjadi penghambat tanpa batas waktu. Apabila kondisi kesehatan memang menjadi kendala, penyidik dapat mempertimbangkan mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi medis dan ketentuan hukum.

Keluarga juga meminta kejelasan mengenai tindakan penyidikan yang telah dilakukan selama hampir enam bulan tersebut.

Alasan Terlapor Sakit Perlu Dijelaskan Secara Profesional

Keluarga mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kondisi kesehatan terlapor. Mereka meminta penyidik memastikan kebenaran informasi tersebut melalui pemeriksaan medis yang sah.

Menurut keluarga, apabila terlapor benar-benar mengalami gangguan kesehatan, seharusnya tersedia langkah penanganan yang dapat dipertimbangkan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan.

“Sakit pun bisa diperiksa. Bisa dijemput tim medis ke tempatnya. Bisa dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tapi membiarkannya bebas selama enam bulan? Itu bukan penanganan kasus, itu melindungi pelaku,” tegas perwakilan keluarga.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan keluarga atas belum adanya kepastian yang mereka harapkan.

Namun demikian, penilaian mengenai alasan medis maupun tindakan hukum terhadap terlapor tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kewenangan penyidik. Polres Pesawaran perlu memberikan penjelasan resmi agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Perlindungan Anak Tidak Boleh Menjadi Formalitas

Di tengah proses hukum yang belum memberikan kepastian bagi keluarga, perhatian utama seharusnya tetap tertuju pada keselamatan dan pemulihan korban.

Keluarga menyampaikan bahwa anak tersebut masih mengalami ketakutan setelah peristiwa yang dilaporkan. Mereka khawatir kondisi psikologis korban semakin terganggu apabila penanganan perkara terus berlarut-larut tanpa kejelasan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penyidik tidak hanya dituntut mengumpulkan alat bukti dan melakukan pemeriksaan. Perlindungan identitas, keamanan, pendampingan, serta pemulihan psikologis korban juga harus menjadi perhatian serius.

Keluarga mengaku telah memenuhi permintaan penyidik terkait dokumen dan bukti yang diperlukan. Mereka juga menyatakan siap menghadirkan saksi apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Bagi keluarga, tuntutannya sederhana: jangan biarkan laporan tersebut kehilangan kepastian hanya karena waktu terus berjalan.

UU Perlindungan Anak Mengatur Ancaman Pidana Tegas

Secara hukum, dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 17 Tahun 2016, mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.

Ketentuan tersebut berlaku apabila unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut terbukti terpenuhi.

Selain penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi bagian dari kerangka perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan pemulihan korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penanganan perkara semacam ini harus dilakukan secara cermat, profesional, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Desakan kepada Kapolres Pesawaran dan Kapolda Lampung

Atas kondisi tersebut, keluarga korban menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran Polres Pesawaran:

1. Meminta Kapolres Pesawaran mengevaluasi penanganan perkara oleh Unit PPA, termasuk perkembangan penyidikan selama hampir enam bulan.
2. Meminta penyidik memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dilakukannya penjemputan atau pemeriksaan terhadap terlapor.
3. Memastikan kondisi kesehatan terlapor melalui mekanisme pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Segera mengambil langkah hukum sesuai hasil penyidikan, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
5. Menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pemulihan psikologis korban.
6. Memastikan tidak ada perlakuan istimewa maupun intervensi yang menghambat proses penegakan hukum.

Desakan tersebut juga patut menjadi perhatian Kapolda Lampung agar melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara yang menyangkut perlindungan anak di wilayah hukumnya.

Kapolri Baru Dituntut Perkuat Komitmen Pelayanan Polri

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri kini berada di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Momentum kepemimpinan baru ini semestinya memperkuat komitmen pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Penanganan laporan masyarakat, terlebih perkara yang melibatkan anak sebagai korban, tidak boleh berjalan tanpa kepastian informasi.

Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dibangun melalui tindakan nyata. Bukan hanya melalui slogan pelayanan, melainkan juga melalui kesungguhan penyidik dalam menuntaskan setiap laporan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi INC MEDIA belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Pesawaran mengenai perkembangan penyidikan, dasar pertimbangan belum dilakukannya tindakan terhadap terlapor, maupun keterangan medis yang menjadi alasan penundaan tersebut.

INC MEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Pesawaran maupun penyidik Unit PPA Polres Pesawaran untuk memberikan penjelasan secara utuh dan berimbang.

Publik menunggu penjelasan. Keluarga menunggu kepastian. Dan yang paling penting, hak anak atas perlindungan dan keadilan tidak boleh diabaikan.

Pewarta: Doni Ramadana