Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Cirebon, Wali Kota Tegaskan Kemerdekaan Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata

CIREBON, INC MEDIA – Upacara HUT ke-81 RI di Kota Cirebon menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk menegaskan kembali makna kemerdekaan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang berkualitas, serta kolaborasi dalam membangun daerah. Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat. Sejumlah unsur hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar hingga masyarakat.

Upacara HUT Ke-81 RI Diawali Doa untuk Korban Gempa NTT

Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam amanatnya mengajak seluruh peserta upacara menyampaikan simpati dan doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi musibah gempa bumi.

Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Effendi menilai momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga memperkuat solidaritas antarsesama anak bangsa.

“Saya ingin mengawali pertemuan kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, Indonesia merupakan satu kesatuan. Karena itu, musibah yang menimpa masyarakat di daerah lain harus menjadi perhatian bersama.

“Jarak wilayah seharusnya tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan senantiasa melindungi,” lanjutnya.

Upacara HUT Ke-81 RI Jadi Momentum Evaluasi Pemerintahan

Setelah mengajak peserta mendoakan masyarakat terdampak bencana, Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai 81 tahun perjalanan Indonesia dengan cara yang lebih konkret.

Menurutnya, tantangan bangsa telah berubah. Jika dahulu kemerdekaan harus diperjuangkan dari kolonialisme secara fisik, kini bangsa Indonesia menghadapi persaingan ekonomi, perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian.

“Pemerintahan dituntut untuk matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan. Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian tata kelola yang transparan,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan di era modern tidak cukup hanya dirayakan secara seremonial. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kemerdekaan Harus Dibuktikan Melalui Pelayanan Publik

Effendi menegaskan, pemerintah harus mampu menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam kinerja. Pelayanan publik, menurutnya, harus bergerak dari sekadar rutinitas administratif menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Bersama Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, ia menyatakan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.

“Menjaga kemerdekaan di era modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon sepanjang 2026. Di sektor kesehatan, Kota Cirebon memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33 persen.

Capaian itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Pengendalian Inflasi Jadi Bagian dari Kerja Nyata

Di sektor ekonomi, Pemerintah Kota Cirebon meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri.

Effendi menilai pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik. Stabilitas harga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Daya beli masyarakat adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Penataan Sungai Sukalila Terus Berjalan

Pemerintah Kota Cirebon juga terus mendorong penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan pada segmen pertama telah melampaui 51 persen. Penataan tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai bagian dari infrastruktur pengendali air sekaligus ruang terbuka.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Pengelolaan lingkungan dan keteraturan ruang juga membutuhkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat.

Upacara HUT Ke-81 RI Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Warga

Effendi menegaskan pembangunan Kota Cirebon tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan kota yang aman, nyaman, tertata, dan berkelanjutan.

“Tata kelola kota saat ini menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Pesan tersebut sekaligus memperluas makna kemerdekaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui kebijakan dan pelayanan, sementara masyarakat memiliki peran melalui partisipasi, kepedulian, serta kontribusi sesuai kapasitas masing-masing.

Wali Kota: Nasionalisme Adalah Kerja Keras

Menutup amanatnya, Wali Kota Cirebon mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui tindakan nyata.

ASN didorong menghadirkan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Pelajar diminta terus meningkatkan kapasitas diri. Sementara pelaku usaha dan UMKM diharapkan terus mengambil peran sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Setelah upacara selesai, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja, pelayanan, inovasi, kepedulian, dan kolaborasi.

“Nasionalisme kita hari ini adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi memajukan daerah,” pungkasnya. (Wahidin/rls)

Sumber Narahubung: Admin Prokompim
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon
Instagram: @prokompimkotacirebon