Kawal Aspirasi, Tangkal Disinformasi, Polri Dorong Ruang Demokrasi Tetap Aman

JAKARTA, INC MEDIA – Polri memperkuat strategi pengamanan sekaligus pelayanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum dengan menempatkan komunikasi, dialog, dan literasi informasi sebagai bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi.

Penguatan tersebut dibahas dalam Dialog Penguatan Internal Polri ke-3 Tahun 2026 bertema “Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi: Penguatan Literasi Informasi dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis” yang berlangsung di Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).

Forum ini menjadi ruang evaluasi dan penguatan pemahaman personel Polri mengenai pelayanan penyampaian aspirasi, literasi informasi, serta langkah pencegahan terhadap disinformasi yang dapat memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri Dorong Pelayanan Aspirasi Lebih Humanis

Sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir yang dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa hak masyarakat menyampaikan aspirasi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas ruang informasi.

“Tema ini menempatkan dua tanggung jawab yang harus berjalan bersama, yaitu menjamin ruang bagi aspirasi masyarakat dan menjaga agar ruang informasi tidak dikuasai oleh disinformasi yang dapat memperkeruh situasi,” ujar Trunoyudo saat membacakan sambutan Kadivhumas Polri, Selasa (29/9).

Dalam forum tersebut, Polri menyoroti perubahan pendekatan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Pengamanan tidak semata-mata diarahkan pada tindakan pengendalian, tetapi juga pelayanan yang mengutamakan komunikasi awal, dialog, serta langkah preemtif dan preventif.

Trunoyudo menjelaskan transformasi tersebut sebagai perubahan pendekatan dari sekadar mengawal dan mengamankan menjadi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari mulai adanya kegiatan dalam mengawal demokrasi atau penyampaian aspirasi dan mengumumkan pendapat menjadi melayani. Artinya pelayanan di sini kita lihat yang dikedepankan adalah bagaimana secara humanis, yaitu dengan komunikasi-komunikasi awal, dialogis, artinya komunikasi dua arah sebagai penentu. Dan tentunya ini bersifat preemtif dan preventif,” kata Trunoyudo.

Literasi Informasi Jadi Kunci

Perkembangan teknologi digital membuat pola penyebaran informasi berubah secara signifikan. Foto, video, siaran langsung, komentar, hingga narasi dapat beredar luas dalam waktu singkat melalui berbagai platform digital.

Kondisi tersebut membuat kemampuan masyarakat dalam memeriksa informasi menjadi semakin penting. Informasi perlu dilihat berdasarkan sumber, konteks, kredibilitas, dan tingkat verifikasinya sebelum diteruskan kepada publik.

Trunoyudo menegaskan bahwa penguatan literasi informasi tidak dimaksudkan untuk membatasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

“Prinsipnya Polri mengawal demokrasi untuk masyarakat Indonesia dan tidak ada hal-hal yang sifatnya membatasi ruang dari Komdigi dan Polri. Tetapi sifatnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kecepatan informasi harus berjalan bersama dengan kemampuan masyarakat membedakan informasi yang terverifikasi dan informasi yang belum memiliki kepastian.

Negosiasi dan Mediasi Dikedepankan

Pendekatan komunikasi juga menjadi perhatian dalam penanganan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Dirsampahta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib mengatakan Polri mengedepankan negosiasi dan mediasi sebagai bagian dari pendekatan teknis dalam menghadapi dinamika di lapangan.

“Secara teknis tentunya kita lebih mengedepankan kepada negosiasi atau mediasi. Sehingga kita sudah bentuk negosiator yang bersertifikasi sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi,” ujar Ngajib.

Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi sebagai salah satu instrumen untuk mencegah eskalasi dan mencari solusi dalam situasi yang membutuhkan pengelolaan aspirasi secara dialogis.

Hubungan Polri dan Masyarakat Perlu Diperkuat

Dosen Komunikasi Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, Margareta Manalu, menilai hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif.

Menurutnya, hubungan tersebut dapat membuka ruang kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika penyampaian aspirasi maupun perkembangan informasi di ruang digital.

“Polri juga mencoba sekali melakukan hubungan, memperbaiki atau menjalin hubungan dengan masyarakat. Karena dengan adanya relationship yang baik, kita bisa berkolaborasi untuk apapun itu,” kata Margareta.

Ia menambahkan, dialog publik yang mempertemukan aparat, masyarakat, mahasiswa, dan unsur lainnya perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Selain menjadi bahan evaluasi bagi institusi, forum semacam ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam memahami dinamika komunikasi publik.

Humas Polri Dituntut Cepat dan Akurat

Dalam menghadapi derasnya arus informasi digital, fungsi Humas memiliki posisi strategis. Kecepatan merespons isu perlu disertai ketepatan, keterbukaan, dan proses verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam hal ini, fungsi Humas memiliki peran strategis untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan terverifikasi. Komunikasi publik Polri tidak boleh hanya reaktif setelah isu membesar, tetapi harus responsif dan menjadi bagian dari deteksi dini, klarifikasi, edukasi, dan membangun kepercayaan publik,” ujar Trunoyudo.

Dialog Penguatan Internal Polri ke-3 Tahun 2026 tersebut diikuti jajaran Polri mulai tingkat Mabes, Polda hingga Polres, baik secara langsung maupun virtual.

Peserta berasal dari berbagai fungsi, antara lain Divhumas, Korps Sabhara Baharkam Polri, Korps Brimob, serta fungsi terkait lainnya. Kegiatan juga melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperluas ruang dialog mengenai demokrasi, literasi informasi, dan komunikasi publik.

Melalui forum tersebut, Divhumas Polri mendorong kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas fungsi dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Penguatan deteksi dini, pencegahan disinformasi, komunikasi dialogis, serta penyampaian informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan terverifikasi menjadi bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi tetap berjalan secara aman dan bertanggung jawab.