Wakapolri Siapkan Siswa SIP, Sepolwan, SPN dan Taruna Akpol Dukung Perlinsos Digital

JAKARTA, INC MEDIA – Perlinsos digital menjadi bagian dari pembelajaran lapangan siswa pendidikan Polri. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mendorong Lemdiklat Polri menyiapkan siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), serta Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) agar turut membantu masyarakat mengakses layanan Perlindungan Sosial secara digital.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat kemampuan siswa Polri dalam menghadapi kebutuhan masyarakat di era digital.

Perlinsos Digital Masuk Latihan Kerja Siswa

Wakapolri meminta Lemdiklat Polri menjadikan Perlinsos digital sebagai salah satu bagian dari latihan kerja siswa di tengah masyarakat.

Latihan kerja siswa SIP dijadwalkan mulai Oktober 2026. Sementara siswa Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol akan dipersiapkan sesuai kalender pendidikan masing-masing pada November 2026.

Arahan itu disampaikan Wakapolri saat meninjau Sepolwan, didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, pada 24 Maret 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pengarahan Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengenai percepatan Perlinsos di Pusdalsis Mabes Polri pada hari yang sama.

Menteri Sosial menekankan pentingnya memperluas agen untuk mencapai target 48 juta keluarga terdaftar dan terverifikasi secara digital hingga 30 November 2026.

Sementara itu, Luhut mendorong keterlibatan jaringan TNI-Polri untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan data.

Siswa Polri Dibekali Kemampuan Pendataan

Wakapolri meminta latihan kerja tidak berhenti pada aspek teori. Siswa harus mendapatkan pengalaman langsung dalam membantu masyarakat menggunakan layanan digital.

“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, Perlinsos digital bukan sekadar tugas tambahan. Program tersebut menjadi bagian dari pembelajaran agar siswa mampu menggabungkan kompetensi kepolisian dengan kemampuan teknologi dan pelayanan publik.

Setidaknya terdapat tiga kemampuan utama yang harus dikuasai siswa, yakni pengoperasian gawai dan aplikasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat.

Siswa akan mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan perangkat digital, proses pendaftaran, pemutakhiran data, serta verifikasi sesuai prosedur.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian. Siswa harus memahami pentingnya menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi pribadi masyarakat.

“Yang kita ajarkan bukan hanya bagaimana mengoperasikan aplikasi. Mereka harus memahami proses pendataan, menjaga keamanan data masyarakat, dan mampu menjelaskan kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami,” jelas Wakapolri.

Perlinsos Digital Harus Tepat Sasaran

Wakapolri juga memberikan batasan yang jelas mengenai peran siswa dalam program tersebut.

Siswa hanya membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran data. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan.

“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.

Prinsip tersebut menjadi penting karena digitalisasi Perlinsos membutuhkan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi sebenarnya.

Menteri Sosial sebelumnya mengingatkan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk mendapatkan akses pendataan.

“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” ujar Menteri Sosial.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau akses teknologi memadai.

TNI-Polri Didorong Bantu Akses Layanan

Keterlibatan aparat di tingkat lapangan dinilai dapat membantu mempercepat proses pendataan. Jaringan TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi penghubung antara warga dan pemerintah.

“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah.”

Dalam konteks tersebut, siswa pendidikan Polri tidak hanya memperoleh pengalaman kerja lapangan. Mereka juga belajar bagaimana menghadirkan pelayanan yang mudah dipahami, tertib, dan bertanggung jawab.

Perlinsos Digital Selaras Transformasi Pendidikan Polri

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan pembekalan tersebut sejalan dengan transformasi pendidikan Polri yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Siswa telah terbiasa menggunakan laptop serta sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Learning Management System (LMS).

“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.

Menurutnya, latihan kerja menjadi momentum bagi siswa untuk menguji kemampuan tersebut secara langsung di tengah masyarakat.

Kemampuan menggunakan teknologi harus berjalan beriringan dengan ketelitian dalam pendataan dan kemampuan membangun komunikasi. Dengan demikian, pelayanan digital tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipahami dan diterima masyarakat.

Pendidikan Polri Harus Bermuara pada Pelayanan

Wakapolri menegaskan keterlibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam Perlinsos digital merupakan bagian dari perubahan paradigma pendidikan Polri.

Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan personel yang memahami aspek kepolisian. Siswa juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin apa yang dipelajari di lembaga pendidikan benar-benar dibawa ke lapangan. Mereka belajar kepolisian, belajar teknologi, belajar pendataan, dan belajar berkomunikasi. Semuanya harus bermuara pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Langkah tersebut menempatkan latihan kerja sebagai ruang pembelajaran yang lebih luas. Siswa tidak hanya diuji melalui teori, tetapi juga melalui kemampuan menerapkan pengetahuan secara langsung dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Akurasi data, keamanan informasi, kemampuan komunikasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar transformasi pelayanan sosial berjalan efektif dan tidak meninggalkan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses digital.