KAPOLDA LAMPUNG DIDESAK USUT DUGAAN GUDANG TRANSIT SOLAR SUBSIDI DI BANDAR LAMPUNG, INISIAL AD DISEBUT WARGA TERKAIT BRIMOB
- account_circle Redaksi
- calendar_month 16 jam yang lalu
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Dugaan aktivitas penampungan dan pemindahan solar bersubsidi di tengah permukiman padat penduduk, Jalan Darussalam, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan. Kapolda Lampung diminta turun tangan memastikan informasi masyarakat tersebut ditelusuri secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Persoalan ini bukan sekadar keberadaan sebuah gudang yang diduga menjadi tempat transit bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah informasi yang disampaikan warga mengarah pada dugaan adanya pola distribusi berulang, pemindahan BBM ke kendaraan tangki, hingga pengiriman menuju gudang lain yang disebut berukuran lebih besar.
Sorotan semakin mengemuka setelah muncul penyebutan seseorang berinisial AD yang oleh warga disebut sebagai pemilik atau pihak yang mengendalikan gudang tersebut. Warga juga menyampaikan dugaan bahwa AD memiliki keterkaitan dengan Korps Brigade Mobil (Brimob).
Informasi tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi. Karena itu, identitas, status kedinasan, maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian.
POLA DISTRIBUSI BBM MENJADI PERTANYAAN
Berdasarkan keterangan warga, solar yang diduga berasal dari SPBU dibawa menuju gudang di Jalan Darussalam. Selanjutnya, BBM tersebut disebut dipindahkan ke kendaraan tangki berwarna biru-putih sebelum dikirim menuju gudang lain.
Warga menyebut aktivitas tersebut berlangsung berulang dan kerap dilakukan pada malam hari. Solar yang masuk ke lokasi juga dikabarkan tidak disimpan terlalu lama karena segera dipindahkan ke kendaraan pengangkut.
“Kami sudah lama melihat pola seperti itu. Barang tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama di gudang ini, seolah-olah sengaja dipindahkan secara cepat ke tangki biru putih agar sulit dibuktikan saat ada pemeriksaan,” ujar salah seorang warga Darussalam, Minggu (15/11/2026).
Keterangan tersebut menjadi informasi awal yang perlu diuji aparat penegak hukum. Apabila benar terjadi pemindahan solar bersubsidi di luar ketentuan, aparat harus menelusuri bagaimana BBM diperoleh, siapa pemasoknya, siapa yang menguasai kendaraan pengangkut, serta ke mana BBM tersebut didistribusikan.
Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada bangunan gudang, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi tidak tersentuh.
INISIAL AD DISEBUT, DUGAAN KETERKAITAN BRIMOB PERLU DIUNGKAP
Informasi mengenai inisial AD menjadi salah satu aspek yang membutuhkan klarifikasi serius.
Warga menyebut AD diduga sebagai pihak yang mengendalikan gudang sekaligus mengaitkannya dengan institusi Brimob. Namun, sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh bukti maupun keterangan resmi yang dapat memastikan status kedinasan dan peran AD dalam aktivitas tersebut.
Kapolda Lampung melalui jajaran terkait diharapkan memastikan apakah informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota Polri tersebut benar atau tidak.
Jika ternyata tidak benar, klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas melanggar hukum, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Integritas institusi kepolisian tidak boleh menjadi ruang perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
KAPOLDA LAMPUNG DIMINTA TELUSURI RANTAI PASOK
Dugaan aktivitas gudang transit solar bersubsidi ini membutuhkan pemeriksaan menyeluruh. Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung perlu menelusuri sejumlah aspek penting, di antaranya:
- Asal-usul solar yang diduga masuk ke gudang.
- SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan.
- Identitas pemilik dan pengemudi kendaraan tangki biru-putih.
- Dokumen pengangkutan serta legalitas kegiatan penyimpanan dan pemindahan BBM.
- Identitas pengelola gudang dan pihak yang bertanggung jawab.
- Lokasi tujuan akhir distribusi BBM.
- Kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam mata rantai pasokan.
Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi terbukti, penanganan harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran berdasarkan bukti dan keterlibatan masing-masing.
GUDANG DI TENGAH PEMUKIMAN, KESELAMATAN WARGA DIPERTARUHKAN
Selain persoalan dugaan distribusi BBM, lokasi gudang yang berada di tengah permukiman padat penduduk juga perlu mendapat perhatian dari instansi terkait.
Penyimpanan dan pemindahan bahan bakar memiliki risiko kebakaran serta bahaya keselamatan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan standar pengamanan.
Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup kondisi fasilitas, kapasitas penyimpanan, sistem keselamatan, serta perizinan kegiatan di lokasi tersebut.
Masyarakat sekitar tidak boleh dibiarkan menanggung risiko dari aktivitas yang legalitas dan standar keselamatannya masih dipertanyakan.
ANCAMAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SOLAR BERSUBSIDI
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Apabila dugaan keterlibatan anggota Polri juga terbukti, penanganan internal dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Namun, penerapan sanksi pidana maupun etik tetap harus berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan terpenuhinya unsur pelanggaran.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN APARAT
Atas informasi yang berkembang, Kapolda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Polsek Tanjung Karang Barat, serta Bidpropam Polda Lampung diharapkan memberikan perhatian dan melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Penanganan perkara tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi. Penelusuran harus diarahkan pada asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, kendaraan yang digunakan, pihak yang menguasai gudang, hingga tujuan akhir distribusi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi INC MEDIA belum memperoleh keterangan resmi dari AD, Polda Lampung, maupun Satuan Brimob terkait informasi tersebut.
INC MEDIA membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Redaksi juga siap memuat penjelasan resmi apabila terdapat informasi atau bukti yang dapat meluruskan dugaan yang berkembang.
Publik berhak mengetahui apakah aktivitas tersebut memiliki dasar legalitas atau justru terdapat pelanggaran yang harus diproses sesuai hukum.
Kapolda Lampung diharapkan memastikan persoalan ini tidak berhenti sebatas pemeriksaan formalitas. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasilnya. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun keterlibatan oknum aparat, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi.
Sebab, hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, pangkat, ataupun kedudukan seseorang.
Tim Investigasi INC MEDIA
- Penulis: Redaksi



