Dugaan Penimbunan BBM di Garuntang Disorot, Polda Lampung Diminta Bongkar Jaringan hingga Aktor Pengendali

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Dugaan penimbunan BBM di kawasan Parkiran Multicon, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Garuntang, Kampung Kuala Kramat, Bandar Lampung, menjadi sorotan. Temuan sejumlah truk besar, puluhan jerigen berisi cairan yang diduga solar, hingga aktivitas pemindahan bahan bakar memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kendaraan maupun orang-orang yang terlihat melakukan aktivitas di lapangan. Jika dugaan tersebut terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rantai distribusi, termasuk pihak yang diduga mengoordinasikan, membiayai, menampung, hingga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Polda Lampung diharapkan mengambil langkah tegas, profesional, dan transparan. Penindakan harus menyentuh aktor pengendali di balik dugaan praktik ilegal, bukan hanya menyasar pelaksana yang berada di lapisan paling bawah.

Temuan Dugaan Penimbunan BBM di Parkiran Multicon

Informasi mengenai aktivitas tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mengarah ke area Parkiran Multicon. Lokasi yang semestinya berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan itu diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM.

Saat melakukan peninjauan langsung, awak media menemukan sejumlah truk besar terparkir di lokasi. Tim juga melihat puluhan jerigen berisi cairan yang diduga merupakan BBM jenis solar.

Tidak hanya itu, awak media menyaksikan aktivitas pemindahan bahan bakar dari truk ke dalam jerigen. Aktivitas tersebut memunculkan dugaan adanya praktik penampungan dan pemindahan BBM yang perlu diperiksa legalitas serta asal-usulnya.

Temuan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, keberadaan kendaraan, jerigen, dan aktivitas pemindahan bahan bakar merupakan informasi awal yang layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan aparat berwenang.

Nama Erik Disebut sebagai Koordinator, Perlu Klarifikasi

Ketika awak media berupaya menggali informasi mengenai pihak yang mengelola aktivitas di lokasi, seorang warga menyebut nama seseorang yang diduga mengoordinasikan kegiatan tersebut.

Warga itu menyampaikan:

“Erik Bang yang mengkoordinasi di sini.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Awak media belum dapat memastikan identitas, kedudukan, maupun peran orang bernama Erik tersebut dalam aktivitas yang ditemukan.

Karena itu, aparat kepolisian perlu meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan serta memeriksa kemungkinan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut.

Penelusuran tidak seharusnya berhenti pada satu nama. Aparat perlu mengungkap siapa pemilik BBM, dari mana pasokan diperoleh, ke mana bahan bakar disalurkan, siapa penerima hasil penjualan, dan bagaimana mekanisme transaksi berlangsung.

Dugaan Keterlibatan Oknum TNI AL Jangan Diabaikan

Informasi lain yang turut mencuat adalah dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas di lokasi tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, INC MEDIA belum memperoleh bukti maupun konfirmasi resmi yang dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dugaan ini harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh menjadi tuduhan terhadap institusi TNI AL maupun individu tertentu tanpa bukti.

Jika ditemukan indikasi keterlibatan anggota TNI, aparat berwenang perlu berkoordinasi dengan institusi terkait untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana.

Polda Lampung Harus Telusuri Jaringan, Bukan Sekadar Permukaan

Dugaan penimbunan BBM di Garuntang menjadi ujian bagi keseriusan pengawasan distribusi energi bersubsidi di Lampung.

Ketegasan Polri dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang menyeluruh. Polda Lampung diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan jerigen, tetapi juga membongkar kemungkinan jaringan yang berada di belakang aktivitas tersebut.

Ada sejumlah aspek penting yang patut ditelusuri penyidik, antara lain:

1. Asal-usul BBM: Memeriksa sumber pasokan dan memastikan apakah bahan bakar berasal dari distribusi resmi atau hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2. Kendaraan pengangkut: Mengidentifikasi pemilik truk, pihak yang mengoperasikan kendaraan, serta riwayat pengangkutan bahan bakar.
3. Pengelola lokasi: Memeriksa siapa yang menguasai, menyewa, atau bertanggung jawab atas penggunaan area parkiran tersebut.
4. Jaringan distribusi: Menelusuri pembeli, penerima, penyalur, serta tujuan akhir BBM.
5. Aliran transaksi: Memeriksa bukti pembayaran, komunikasi, rekening, dan aliran keuntungan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sesuai prosedur hukum.
6. Dugaan perlindungan: Memverifikasi informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.

Penegakan hukum tidak boleh hanya menghasilkan penindakan terhadap pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali utama tidak tersentuh.

Apabila ditemukan bukti yang cukup, setiap pihak yang memiliki peran dalam tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatannya.

Ancaman Hukum Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Praktik penyimpanan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM tanpa izin atau dengan menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

1. Pasal 53 UU Migas

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin yang dipersyaratkan.

Untuk penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

Sementara itu, kegiatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar. Kegiatan niaga tanpa izin usaha niaga dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

2. Pasal 55 UU Migas

Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah, pelaku dapat dijerat Pasal 55.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

3. Pasal 56 UU Migas

Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya sesuai ketentuan pasal tersebut.

Selain itu, Pasal 58 UU Migas juga mengatur kemungkinan pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.

Penerapan pasal-pasal tersebut harus disesuaikan dengan hasil penyidikan, jenis kegiatan, status perizinan, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak. Keberadaan jerigen dan truk semata tidak otomatis membuktikan tindak pidana.

Pemeriksaan Menyeluruh Menjadi Ujian Penegakan Hukum

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya. BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan sektor yang berhak menerima manfaatnya.

Jika benar terjadi penyalahgunaan, praktik semacam itu bukan sekadar persoalan administrasi distribusi energi. Penyimpangan tersebut berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan mengganggu ketepatan sasaran subsidi pemerintah.

Karena itu, Polda Lampung diharapkan segera melakukan penyelidikan berdasarkan temuan lapangan dan informasi masyarakat. Pemeriksaan juga perlu melibatkan instansi teknis terkait untuk memastikan jenis, asal, serta status BBM yang ditemukan.

Hingga berita ini diterbitkan, INC MEDIA belum memperoleh keterangan resmi dari pengelola Parkiran Multicon, sosok bernama Erik yang disebut warga, maupun institusi TNI AL terkait informasi tersebut.

INC MEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Publik kini menunggu langkah nyata aparat: apakah dugaan aktivitas tersebut hanya akan berhenti pada pemeriksaan di lokasi, atau ditelusuri secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang sesungguhnya berada di balik rantai distribusi tersebut.

Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti dan perannya. Jangan sampai yang terlihat di permukaan ditindak, sementara aktor pengendali di belakangnya justru luput dari pemeriksaan.