Kapolda Aceh Ungkap Langkah Strategis Polri Tangani Bencana Hidrometeorologi

Banda Aceh, INC MEDIA — Penanganan bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Polda Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengungkapkan sejumlah langkah strategis Polri dalam menghadapi bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu, 12 September 2026.

Forum tersebut mengangkat tema “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.” Pembahasan tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana mempercepat pemulihan masyarakat dan membangun kembali ketahanan komunitas.

Penanganan Bencana Hidrometeorologi Dilakukan Berkelanjutan

Ruddi menegaskan, Polri, khususnya Polda Aceh, tidak berhenti bekerja setelah fase tanggap darurat berakhir. Menurutnya, berbagai langkah tetap dilakukan pada fase pascabencana untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Penanganan bencana hidrometeorologi, jelas Ruddi, dilakukan melalui sejumlah tahapan yang terukur. Proses tersebut diawali dengan asesmen dan pemetaan kondisi di lapangan.

Tahapan itu mencakup identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan masyarakat, hingga analisis potensi risiko. Setelah itu, Polri melakukan intervensi kemanusiaan dan psikososial.

Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, bakti kesehatan, dukungan psikososial, trauma healing, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional,” ungkap Ruddi, yang juga merupakan salah satu alumni Lemhannas P3N XXV.

265 Sumur Bor untuk Warga Terdampak

Selain pemulihan infrastruktur, Polri juga mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih.

Ruddi menyebut Polri telah membangun 265 titik sumur bor bagi warga yang terdampak bencana. Pembangunan tersebut berasal dari beberapa program.

Sebanyak 10 titik dibangun melalui program Kapolri. Kemudian 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Ketersediaan air bersih juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Penanganan Bencana Hidrometeorologi dan Ketahanan Nasional

Ruddi menjelaskan, berbagai tindakan Polri tersebut dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional atau Astagatra.

Dari aspek keamanan, intervensi kemanusiaan dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan pembangunan hunian tetap (huntap) diharapkan mampu membantu masyarakat memulihkan kondisi sosial serta memperkuat kohesi komunitas yang terdampak.

“Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan respons yang tidak berhenti pada evakuasi dan bantuan darurat. Pemulihan infrastruktur, kebutuhan dasar, kondisi psikologis masyarakat, hingga aktivitas ekonomi harus berjalan secara beriringan.

IKAL Aceh Dorong Pertukaran Gagasan Strategis

Ketua DPD IKAL Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi kehadiran para peserta dalam Forum Ngopi Kebangsaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah bagi alumni Lemhannas untuk bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi Aceh dan bangsa Indonesia.

Syahrizal menjelaskan, jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan bersifat dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh.

Sementara secara keseluruhan, alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang.

“DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis,” ujar Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Forum tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi bencana. Pemerintah, aparat keamanan, akademisi, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa memiliki peran dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif.

Bagi Aceh, rekonstruksi pascabencana bukan hanya persoalan membangun kembali fasilitas yang rusak. Proses tersebut juga berkaitan dengan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, rasa aman, serta kemampuan masyarakat menghadapi potensi bencana berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana hidrometeorologi diharapkan tidak berhenti sebagai respons terhadap krisis, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.