Breaking News

LSM Gempur Bongkar Dugaan Skandal Proyek Wisata Pemancingan: APBD Hanya Jadi Bancakan?

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
  • print Cetak

Tubaba, INC MEDIA – Proyek pembangunan taman wisata pemancingan yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2024 kini menjadi sorotan tajam. Masyarakat mulai mencium aroma kejanggalan dalam proyek ini, yang diduga hanya menjadi ajang bancakan anggaran daerah.

Foto Dok INC Media : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

Tak tinggal diam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dan Tubaba ikut bersuara lantang. Ketua LSM Gempur, Ahmad Saripudin, menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan menyelidiki proyek yang menuai banyak keluhan ini.

“Dari berbagai pemberitaan yang beredar, ada banyak indikasi permasalahan pada proyek taman wisata pemancingan tersebut. Ini bukan sekadar isu, melainkan fakta yang butuh tindak lanjut serius. APH harus segera bertindak, minimal dengan memanggil pihak rekanan dan PUPR untuk klarifikasi,” ujar Ahmad Saripudin saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin (10/03/2025).

BACA JUGA : BPK Ungkap Hibah Bermasalah Pemkab Tubaba, Miliaran Rupiah Mengalir ke Polres dan Kejaksaan

Tak berhenti di situ, Ahmad juga mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum jika tak ada tindakan nyata.

“Jika diperlukan, kami akan turun langsung melakukan investigasi lapangan sebelum mengajukan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Tim Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tubaba,” tegasnya.

Proyek Sarat Masalah?

Proyek yang dijalankan oleh CV. Global Konstruksi sebagai pelaksana dan CV. Laras Cipta sebagai konsultan pengawas ini menelan anggaran sebesar Rp 312.832.000. Namun, alokasi dana tersebut justru menimbulkan kecurigaan karena beberapa indikasi berikut:

Jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Dugaan mark-up anggaran yang menyebabkan hasil proyek tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan.

BACA JUGA : Pembangunan Taman Wisata Pemancingan Tubaba Dinilai Gagal Total, Dana Besar Diduga Dikorupsi!

Proyek terkesan mangkrak sebelum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Diduga proyek ini hanya ‘akal-akalan’ Pemkab tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga.

Dengan begitu banyak kejanggalan, masyarakat kini menantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Apakah APH akan bergerak cepat mengusut dugaan penyimpangan proyek wisata pemancingan ini? Atau proyek ini akan berlalu begitu saja seperti banyak kasus lainnya?

Kita tunggu kelanjutan kisahnya! (Tim)

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Realisasi Dana Desa Tiyuh Mulya Sari 2024 Dipertanyakan, Diduga Terjadi Mark-Up, Kepalo Tiyuh Bungkam

    Realisasi Dana Desa Tiyuh Mulya Sari 2024 Dipertanyakan, Diduga Terjadi Mark-Up, Kepalo Tiyuh Bungkam

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, INC MEDIA – Realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024 di Tiyuh Mulya Sari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menuai sorotan dan pertanyaan publik. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik yang bersumber dari DD tahun ini diduga menjadi ajang korupsi, dengan indikasi kuat adanya praktik mark-up dalam berbagai kegiatan. Saat […]

  • Realitas Pembangunan Kota Metro: Antara Janji Kampanye dan Fakta Lapangan

    Realitas Pembangunan Kota Metro: Antara Janji Kampanye dan Fakta Lapangan

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Realitas Pembangunan Kota Metro Kembali Disorot Metro, INC MEDIA — Realitas Pembangunan Kota Metro kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah janji kampanye seperti jalan mulus, penanganan banjir, serta peningkatan kualitas fasilitas publik dinilai belum sepenuhnya terwujud. Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat, berbagai persoalan seperti polemik Tenaga Harian Lepas (THL), banjir yang masih berulang, hingga pembangunan infrastruktur […]

  • Polda Lampung Bongkar Sindikat BBM Ilegal, Masyarakat Diimbau Aktif Melapor ke 110

    Polda Lampung Bongkar Sindikat BBM Ilegal, Masyarakat Diimbau Aktif Melapor ke 110

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Penimbunan BBM Ilegal Pesawaran, Polda Lampung Bongkar Sindikat Raksasa Rugikan Negara Ratusan Miliar Pesawaran, INC MEDIA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung bersama Satuan Brimobda Lampung berhasil membongkar sindikat penimbunan dan pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Pesawaran. Operasi yang digelar pada Rabu, 8 April 2026 itu menyasar tiga gudang di […]

  • Gelar Rapat Ahir Tahun, DPC PWRI Lamsel Fokus Pada Program Kerja 2025 Dan Peran Pers Dalam Pilkada 2024

    Gelar Rapat Ahir Tahun, DPC PWRI Lamsel Fokus Pada Program Kerja 2025 Dan Peran Pers Dalam Pilkada 2024

    • calendar_month Senin, 21 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA — Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat akhir tahun, serta pembahasan program kerja PWRI tahun 2025, di kantor PWRI Kabupaten Lampung Selatan Senin (21/10/2024). Adapun agenda rapat tersebut diantaranya rapat evaluasi akhir tahun  dan  program kerja DPC PWRI Lampung Selatan di tahun 2025 […]

  • Pengawasan THR 2026: Ombudsman RI Dorong Kemnaker Perketat Pengawasan Pembayaran

    Pengawasan THR 2026: Ombudsman RI Dorong Kemnaker Perketat Pengawasan Pembayaran

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA — Pengawasan THR 2026 menjadi sorotan serius menjelang Hari Raya. Ombudsman RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 agar hak pekerja terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi maladministrasi, keterlambatan pembayaran, hingga pelanggaran hak normatif pekerja yang […]

  • Penyiraman Air Keras – 4 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Aktivis KontraS

    Penyiraman Air Keras – 4 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Aktivis KontraS

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      Jakarta, INC MEDIA — Penyiraman Air Keras terhadap aktivis akhirnya menemukan titik terang setelah aparat menetapkan empat oknum TNI sebagai tersangka. Kasus ini kembali memantik perhatian publik terkait perlindungan aktivis dan penegakan hukum yang transparan. Kronologi Penyiraman Air Keras Peristiwa penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS tersebut terjadi dalam situasi yang diduga terencana. […]

expand_less