Breaking News
light_mode

Tambang Galian C Diduga Tanpa Izin di Pringsewu, Warga Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
  • print Cetak

PRINGSEWU, incmedia.site Tambang Galian C yang beroperasi di kawasan Jalan Sektor Wates, wilayah selatan Desa Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas penambangan yang terlihat masih berlangsung di lokasi tersebut diduga belum mengantongi dokumen lingkungan maupun perizinan operasional yang sah. Meski telah beberapa kali menjadi perhatian masyarakat dan diberitakan media, kegiatan penambangan disebut masih terus berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, lokasi tambang tersebut disebut dikelola oleh seseorang berinisial SN dan dijaga oleh RH. Warga menilai aktivitas penambangan tetap dilakukan meskipun sebelumnya telah mendapat sorotan dari masyarakat.

Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola terkait status legalitas operasional tambang tersebut. Karena itu, dugaan mengenai tidak adanya izin masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait yang berwenang.

Aktivitas Tambang Galian C Masih Berlangsung

Berdasarkan pantauan yang tergambar dari lokasi, terlihat aktivitas alat berat jenis ekskavator yang sedang melakukan pengerukan material tanah dan batuan. Sejumlah kendaraan truk juga tampak berada di area tambang untuk mengangkut hasil galian.

Area penambangan terlihat membentuk tebing-tebing curam dengan bukaan lahan yang cukup luas. Selain itu, tumpukan material hasil galian dan jalur lalu lintas kendaraan pengangkut tampak aktif digunakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Tambang Galian C dan Dugaan Koordinasi Antar Lokasi

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran serupa juga terjadi di sejumlah lokasi tambang Golongan C lainnya di Kabupaten Pringsewu.

Menurut sumber yang dihimpun, kegiatan penambangan tersebut disebut terkoordinasi dalam sebuah wadah perkumpulan yang dipimpin oleh seseorang berinisial JY. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan maupun instansi terkait guna memastikan kebenarannya.

Masyarakat menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Dampak Tambang Galian C Secara Umum

Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa perencanaan lingkungan yang memadai dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sejumlah dampak dapat muncul, antara lain:

  • Meningkatnya risiko longsor akibat perubahan kontur lahan dan tebing yang curam.
  • Kerusakan vegetasi serta berkurangnya daya resap air di kawasan sekitar.
  • Potensi sedimentasi pada saluran air dan sungai saat musim hujan.
  • Gangguan debu dan kebisingan yang berdampak pada kenyamanan masyarakat.
  • Kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan bertonase berat.
  • Potensi berkurangnya penerimaan daerah apabila aktivitas usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban administrasi yang berlaku.

Karena itu, pengawasan dan penegakan aturan menjadi penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi serta memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Warga Minta Penegakan Hukum Berjalan Transparan

Kondisi yang terjadi memicu reaksi masyarakat setempat. Warga meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas aktivitas tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kami meminta seluruh aparat penegak hukum tidak hanya diam melihat hal ini. Jangan sampai ada kesan perlindungan khusus sehingga para pelaku merasa kebal hukum dan terus merugikan kepentingan umum,” tegas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi yang berwenang di bidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat memberikan kepastian hukum melalui langkah pengawasan dan verifikasi yang transparan.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak pengelola tambang maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai status perizinan dan legalitas operasional lokasi penambangan tersebut.



 

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dapur MBG Tak Higienis, KSP Dudung Ancam Suspend SPPG di Jakarta Barat

    Dapur MBG Tak Higienis, KSP Dudung Ancam Suspend SPPG di Jakarta Barat

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sidak KSP Temukan Masalah Serius di Dapur Program Makan Bergizi Grati Jakarta, INC MEDIA — Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat. Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan kondisi dapur MBG tak higienis yang dinilai […]

  • Kemendagri Minta Pemda Segera Bentuk Satgas untuk Penertiban Ormas Nakal

    Kemendagri Minta Pemda Segera Bentuk Satgas untuk Penertiban Ormas Nakal

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat konferensi pers di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025). JAKARTA, INC MEDIA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendata organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan masyarakat dan para investor. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala […]

  • MWCNU Jati Agung Siap Go Digital, Sosialisasi Aplikasi Jadi Fokus Utama

    MWCNU Jati Agung Siap Go Digital, Sosialisasi Aplikasi Jadi Fokus Utama

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle arif
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC Media – Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Jati Agung terus berinovasi untuk memperkuat eksistensi organisasi dan meningkatkan layanan kepada warga Nahdliyyin. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memulai digitalisasi program kerja melalui pembuatan aplikasi yang akan mengintegrasikan kepengurusan MWCNU dengan ranting dan banom-banom di bawahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar […]

  • Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila Awali Tugas dengan Silaturahmi dan Motivasi Pegawai

    Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila Awali Tugas dengan Silaturahmi dan Motivasi Pegawai

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pringsewu (incmedia.site) — Mengawali hari pertama berkantor setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, langsung bergerak cepat dengan bersilaturahmi ke jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. Ia akan mendampingi Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, dalam memimpin daerah tersebut. Kegiatan silaturahmi ini berlangsung di Kantor Bupati Pringsewu pada Senin (24/2/2025) dan disambut hangat […]

  • Aries Sandi : Saya Tidak Mencari Status Kedudukan yang Tinggi, Melainkan Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat

    Aries Sandi : Saya Tidak Mencari Status Kedudukan yang Tinggi, Melainkan Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Dihadapan ratusan masyarakat pasangan bakal calon (Bacalon) Bupati Pesawaran Aries Sandi – Supriyanto menyatakan komitmennya untuk meningkat fasilitas kesehatan secara merata. Aries Sandi mengatakan, saat menjabat pada periode 2010-2015 dirinya sangat konsen pada sektor kesehatan yang ada di Kecamatan dengan membangun sejumlah puskesmas dengan fasilitas yang lengkap. “Jika saya dan pak […]

  • Usut Tuntas Proyek SIMRS RSUD Dr Abdul Moeloek

    Usut Tuntas Proyek SIMRS RSUD Dr Abdul Moeloek

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) meminta dan mendesak pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI untuk segera meningkatkan status laporan masyarakat terkait dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum […]

expand_less