Kemendagri Minta Pemda Segera Bentuk Satgas untuk Penertiban Ormas Nakal
- account_circle Haris Efendi
- calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
- print Cetak
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat konferensi pers di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
JAKARTA, INC MEDIA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendata organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan masyarakat dan para investor. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang dapat mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
Foto Dok. Haris Efendi: Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda
“Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).
BACA JUGA: Polresta Bandar Lampung Bongkar 24 Kasus Narkoba: 28 Tersangka Diciduk dalam Sebulan
Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017, dijelaskan terkait ormas yang terdaftar secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
Apabila ormas terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan. Sementara itu, ormas yang terdaftar di Kemendagri akan dikenakan sanksi keras, mulai dari pencabutan status terdaftar hingga tindakan hukum pidana. Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
“Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua, mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
BACA JUGA : Mobil Dinas Menunggak Pajak 4 Tahun, Netizen: Hukum Hanya untuk Rakyat Biasa?
Sebagai informasi, ormas kembali menjadi sorotan setelah sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka. Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, hingga pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.**
- Penulis: Haris Efendi
