AJP dan Gemul Lampung Barat Tegaskan Pentingnya Kode Etik Jurnalistik di Era Digital

LIWA, LAMPUNG BARAT, INC MEDIA — Kode Etik Jurnalistik menjadi fondasi penting untuk menjaga kredibilitas pers di tengah derasnya arus informasi digital. Kecepatan publikasi tidak boleh mengalahkan akurasi, independensi, dan keberimbangan dalam menyajikan berita kepada masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi santai bertajuk “Ngopi Bareng” antara Ketua Alianza Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, Sugeng Purnomo, dan Ketua DPD LSM Gerakan Masyarakat untuk Lampung (Gemul) Lampung Barat, Irfan Fajri, di Liwa, Lampung Barat.

Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara organisasi pers dan lembaga swadaya masyarakat untuk membahas tanggung jawab sosial media, pentingnya verifikasi informasi, serta peran pers dalam mengawal pembangunan daerah.

Keduanya menilai, pers memiliki posisi strategis dalam demokrasi. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara profesional, berlandaskan fakta, dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta ketentuan perundang-undangan.

Kode Etik Jurnalistik Menjadi Tolok Ukur Profesionalisme Wartawan

Ketua AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa wartawan tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi dengan cepat. Setiap berita harus melalui proses jurnalistik yang mengutamakan pemeriksaan fakta, keberimbangan, dan independensi.

“Wartawan bekerja bukan hanya untuk memproduksi berita, melainkan untuk menyajikan fakta yang teruji dan berimbang (cover both sides). Profesionalisme seorang jurnalis diuji dari sejauh mana ia patuh terhadap KEJ,” ujar Sugeng.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas jurnalistik tidak semata-mata diukur dari jumlah berita yang diterbitkan atau kecepatan sebuah informasi menjadi viral. Kredibilitas media justru tumbuh ketika wartawan mampu memisahkan fakta dari opini, menguji keterangan narasumber, dan memberikan ruang yang adil kepada pihak-pihak terkait.

Dalam praktiknya, wartawan juga perlu melakukan konfirmasi sebelum menerbitkan informasi yang berpotensi merugikan nama baik seseorang atau lembaga. Jika terdapat kekeliruan, media harus bersedia melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut bukan bentuk pelemahan terhadap fungsi kontrol pers. Sebaliknya, verifikasi dan keberimbangan merupakan bagian dari tanggung jawab media untuk memastikan bahwa kritik yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gemul: Pers Harus Kritis, tetapi Tetap Beretika

Ketua DPD LSM Gemul Lampung Barat, Irfan Fajri, menyambut baik dialog yang membahas peningkatan profesionalisme insan pers. Ia menilai pers memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Masyarakat membutuhkan pers yang kritis namun tetap beretika. Ketika wartawan berpegang teguh pada etika dan hukum, berita yang dihasilkan tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki daya dorong yang positif bagi kemajuan daerah,” tegas Irfan.

Menurut pandangan tersebut, kritik jurnalistik tetap diperlukan untuk mengungkap persoalan publik, mengawasi penggunaan anggaran, dan mendorong pejabat menjalankan kewajibannya. Namun, kritik harus bertumpu pada data dan fakta, bukan dugaan yang disajikan seolah-olah sebagai kebenaran.

Pers juga perlu menjaga independensi dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Dengan begitu, media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa kehilangan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, keterbukaan terhadap kritik juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Pejabat publik, lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat perlu memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pertanyaan jurnalistik sepanjang berkaitan dengan kepentingan publik dan sesuai ketentuan hukum.

Landasan Hukum Kode Etik Jurnalistik dan Keterbukaan Informasi

Penerapan Kode Etik Jurnalistik memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur fungsi, peran, dan tanggung jawab pers dalam kehidupan demokrasi.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pasal 7 ayat (2) juga menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi wartawan untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan melalui regulasi Dewan Pers mengatur prinsip-prinsip mendasar dalam kerja jurnalistik.

Pasal 1 menekankan sikap independen serta kewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 3 mengatur kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Adapun Pasal 11 mengatur kewajiban wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan tersebut turut mendukung kerja jurnalistik, khususnya dalam mengawasi kebijakan, penggunaan anggaran, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan yang diatur undang-undang. Karena itu, wartawan harus memahami perbedaan antara informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

AJP dan Gemul Dorong Pers yang Berintegritas

Diskusi “Ngopi Bareng” antara AJP dan Gemul Lampung Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara insan pers dan elemen masyarakat.

Peningkatan kualitas jurnalistik membutuhkan komitmen berkelanjutan. Wartawan perlu terus meningkatkan kemampuan verifikasi, memahami regulasi, memperkuat literasi digital, serta menghindari penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Media juga harus memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan, terutama ketika informasi tersebut menyangkut dugaan pelanggaran atau persoalan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Pada saat yang sama, profesionalisme tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemberitaan kritis. Pers tetap harus berani mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, selama dilakukan melalui proses jurnalistik yang bertanggung jawab.

INC MEDIA memandang bahwa pers yang kuat bukanlah pers yang sekadar keras dalam mengkritik, melainkan pers yang mampu membuktikan setiap informasi, menjaga independensi, dan bersikap adil terhadap semua pihak.

Di tengah tantangan era digital, integritas menjadi modal utama untuk mempertahankan kepercayaan publik. Kecepatan dapat membuat berita segera dibaca, tetapi akurasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistiklah yang menentukan kredibilitas sebuah media.

Dengan komitmen tersebut, pers di Lampung Barat diharapkan terus menjadi mitra kritis masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. (Red/rls)