APBD Lampung 2027 Dibahas, DPRD Soroti Efektivitas Belanja dan Dampak bagi Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap penting. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Rabu (21/10/2026).

Dalam pembahasan tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, pengelolaan utang, hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbagai masukan itu menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, pendapatan daerah pada APBD 2027 direncanakan sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,93 triliun. Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Angka tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran, terutama untuk memastikan perhitungan pendapatan, alokasi belanja, dan kebutuhan pembiayaan tersusun secara realistis serta dapat dipertanggungjawabkan.

APBD Lampung 2027: PAD dan Efektivitas Belanja Jadi Sorotan

Rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I ini memberikan ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga ketepatan penetapan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Peningkatan PAD menjadi perhatian karena kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, efektivitas belanja juga menentukan sejauh mana anggaran mampu memperbaiki infrastruktur, memperkuat pelayanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Infrastruktur dan Kesejahteraan

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah sekaligus memastikan alokasi anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah perhatian mencakup penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penguatan dukungan bagi petani, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Fraksi ini juga menyoroti pengelolaan utang daerah, penataan sumber daya manusia aparatur, pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, dan transparansi penyaluran hibah.

Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pencapaian target penurunan stunting menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

Masukan tersebut menegaskan bahwa prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas, termasuk akses terhadap infrastruktur yang layak, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor produktif.

Fraksi PKB Minta APBD Sehat dan Berpihak kepada Rakyat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya APBD yang sehat secara fiskal, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah serta penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhatian turut diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam aspek pembiayaan, Fraksi PKB menyoroti kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah dan kecukupan anggaran penanganan keadaan darurat.

Fraksi tersebut juga mendorong penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran agar setiap program memiliki indikator serta target kinerja yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya tingkat penyerapan dana.

Fraksi NasDem Dorong Digitalisasi dan Optimalisasi Aset

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi daerah, penguatan sektor pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Dalam sektor pariwisata, pengembangan kawasan dinilai perlu didukung fasilitas umum dan konektivitas yang memadai. Dukungan tersebut penting agar aktivitas pariwisata mampu membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Lima Fraksi Lainnya Sampaikan Pemandangan Umum

Selain PDI Perjuangan, PKB, dan NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan pemandangan umum.

Dokumen pandangan fraksi-fraksi tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat dan kepada Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bagian dari proses pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan serta rekomendasi yang disampaikan sebelum pembahasan memasuki tahapan berikutnya.

APBD Lampung 2027 Harus Terukur dan Berdampak Nyata

Pembahasan APBD merupakan tahapan strategis untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Karena itu, penetapan target pendapatan, efektivitas belanja, dan pengendalian pembiayaan perlu dilakukan secara cermat.

Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu memastikan bahwa prioritas anggaran mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan.

Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pembangunan. Hasil pelaksanaan program, kualitas layanan yang diterima masyarakat, dan ketepatan penggunaan uang publik menjadi aspek penting dalam menilai manfaat anggaran daerah.

Melalui pembahasan bersama, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah memperkuat pelayanan publik, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lampung.(*)