Polri Ajak Masyarakat Cermat Sikapi Informasi di Ruang Digital

JAKARTA, INC MEDIA — Informasi di ruang digital bergerak sangat cepat. Karena itu, Polri mengajak masyarakat lebih cermat sebelum mempercayai, mengambil kesimpulan, maupun menyebarkan sebuah informasi di media sosial.

Masyarakat diimbau tidak hanya melihat isi atau jumlah unggahan yang beredar. Sumber informasi, waktu kejadian, lokasi, serta konteks konten juga perlu diperiksa agar masyarakat tidak terjebak informasi yang keliru.

Informasi di Ruang Digital Perlu Diverifikasi

Ajakan tersebut disampaikan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi digital masyarakat. Arus informasi yang semakin deras membuat satu konten dapat menyebar luas dalam waktu singkat.

Masalahnya, tidak semua konten yang ramai dibagikan merupakan informasi baru atau memiliki konteks yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Konten lama juga dapat kembali muncul dengan narasi berbeda.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi.

“Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan sebuah konten. Lihat sumbernya, cek waktunya, cek konteksnya, dan lakukan cross-check dengan informasi dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Konten Lama Bisa Muncul dengan Narasi Baru

Isir menuturkan, salah satu pola yang perlu mendapat perhatian adalah beredarnya kembali konten atau video lama dengan narasi baru.

Dalam sejumlah penelusuran, terdapat video yang sebelumnya telah beredar pada 2025 dan kembali muncul pada 2026 dengan konteks yang berbeda. Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat salah memahami sebuah peristiwa.

Menurut Isir, kemunculan kembali konten lama tidak otomatis berarti seluruh informasi yang menyertainya salah. Namun, masyarakat tetap perlu memeriksa apakah waktu, lokasi, dan narasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan fakta.

“Konten lama bisa saja kembali muncul dalam situasi yang berbeda. Karena itu, yang perlu kita pastikan bukan hanya apakah videonya nyata, tetapi juga apakah waktu, lokasi dan narasi yang menyertainya sesuai dengan kondisi sebenarnya,” jelasnya.

Jangan Ukur Kebenaran dari Jumlah Repost

Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan banyaknya akun yang mengunggah informasi sebagai bukti bahwa informasi tersebut telah terkonfirmasi.

Sebuah konten dapat direplikasi oleh banyak akun. Akibatnya, informasi terlihat semakin populer dan meyakinkan, meskipun sumber awal serta kebenarannya belum jelas.

Karena itu, pengguna media sosial perlu membedakan antara informasi yang viral dan informasi yang telah terverifikasi. Keduanya tidak selalu memiliki arti yang sama.

“Jangan menjadikan jumlah repost sebagai ukuran kebenaran. Semakin banyak informasi yang kita terima, justru semakin penting bagi kita untuk melakukan cek dan cross-check,” kata Isir.

Polri Dorong Masyarakat Lebih Kritis

Polri mendorong masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum memiliki kejelasan. Proses verifikasi perlu dilakukan sebelum seseorang mengambil kesimpulan atau meneruskan informasi kepada orang lain.

Sikap kritis menjadi semakin penting karena satu unggahan dapat diteruskan kepada banyak pengguna dalam waktu singkat. Jika informasi tersebut keliru, penyebarannya juga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas.

“Ruang digital adalah ruang kita bersama. Mari kita jaga dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, karena satu informasi yang kita bagikan dapat diteruskan kepada banyak orang,” pungkasnya.

Literasi Digital Jadi Perhatian

Polri menyatakan akan terus mendorong edukasi dan literasi digital sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, misinformasi, maupun disinformasi di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, menjaga kualitas informasi di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, aparat, atau platform media sosial. Masyarakat sebagai pengguna sekaligus penerima informasi memiliki peran penting.

Memeriksa sumber, memastikan waktu dan lokasi, memahami konteks, serta melakukan cross-check menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum membagikan sebuah konten.

Dengan kebiasaan tersebut, masyarakat diharapkan tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ruang digital yang sehat membutuhkan pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.