Dugaan Pernikahan Anak di Lematang Disorot: Berita Acara KUA dan Kecamatan Memunculkan Kontradiksi
- account_circle Redaksi
- calendar_month 8 menit yang lalu
- print Cetak

LAMPUNG SELATAN, INC MEDIA – Dugaan pernikahan anak di Lematang menjadi sorotan serius setelah muncul perbedaan keterangan antara Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang dan dokumen berita acara hasil verifikasi yang diterima redaksi. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut dugaan perkawinan seorang anak berusia 15 tahun dengan pria berusia 42 tahun, tetapi juga menyangkut transparansi pemerintahan, prosedur verifikasi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak.
Perbedaan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) benar-benar tidak mengetahui peristiwa yang diduga berlangsung pada 31 Agustus 2026, atau baru mengetahui dan mendalami persoalan tersebut setelah muncul laporan dan permintaan verifikasi?
Di tengah polemik itu, satu hal tidak boleh diabaikan: hak, keselamatan, pendidikan, serta masa depan anak harus menjadi prioritas utama.
Kronologi Dugaan Pernikahan Anak di Lematang
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, dugaan akad nikah antara KL (15) dan AS (42) berlangsung pada 31 Agustus 2026 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah seorang warga berinisial Lia, Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
AS diketahui telah beristri dan memiliki tiga orang anak.
Fadli, yang disebut sebagai orang yang memandu prosesi akad nikah tersebut, sebelumnya mengaku bahwa prosesi itu benar-benar dilaksanakan. Ia juga menyebut pelaksanaannya atas instruksi Kepala Desa Lematang.
Pengakuan tersebut menjadi informasi penting yang perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait. Redaksi tidak menempatkan pengakuan tersebut sebagai kesimpulan hukum, melainkan sebagai keterangan yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Polemik kemudian mendapat perhatian KUA Kecamatan Tanjung Bintang.
Berdasarkan pemberitaan pada laman resmi Kementerian Agama, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang, Puji Purwanto Adung, bersama Camat Tanjung Bintang, Heri Purnomo, dan Kepala Desa Lematang, Fikriyadi, melakukan koordinasi serta verifikasi di KUA Kecamatan Tanjung Bintang pada 2 November 2026.
Dalam keterangan tersebut, Kementerian Agama menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepada pihak-pihak terkait, perkawinan dimaksud tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Pernyataan KUA: Tidak Menyaksikan Akad Nikah
Saat dikonfirmasi media pada 9 November 2026, Kepala KUA Tanjung Bintang, Puji Purwanto Adung, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kajian terhadap keabsahan perkawinan, bukan menyaksikan langsung prosesi akad nikah.
“Kami hanya melakukan kajian keabsahan pernikahannya. Kami tidak menyaksikan pernikahannya, itu hanya kajian. Itu permintaan Pak Camat dan diteruskan ke Pak Bupati, kemudian turun Dinas PPA atas perintah Pak Bupati,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Tidak menyaksikan langsung suatu peristiwa berbeda dengan tidak mengetahui peristiwa tersebut setelah memperoleh informasi dan melakukan verifikasi.
Namun, penjelasan mengenai dasar pemeriksaan, sumber keterangan, pihak yang dimintai keterangan, serta kesimpulan hasil kajian tetap penting untuk diketahui publik.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang melalui Camat Heri Purnomo menyampaikan bahwa pihak kecamatan maupun KUA tidak mengetahui adanya akad nikah yang diduga berlangsung pada 31 Agustus 2026.
“Terkait hasil verifikasi KUA, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang telah menerima dan menindaklanjutinya melalui koordinasi dan verifikasi bersama pada tanggal 2 November 2026, yang dituangkan dalam berita acara,” demikian keterangan pihak kecamatan.
Berita Acara Justru Memunculkan Pertanyaan Baru
Persoalan semakin menarik perhatian setelah redaksi menerima salinan dokumen bertajuk “Berita Acara” tertanggal 2 November 2026.
Dokumen tersebut diketahui memuat tanda tangan Agus Arifudin dari KUA Tanjung Bintang dan Rangga Giri Wibowo dari pihak Kecamatan Tanjung Bintang.
Dalam dokumen itu disebutkan adanya peristiwa pernikahan pada Agustus 2026 di Desa Lematang yang dipandu oleh Fadli. Dokumen tersebut juga memuat kesimpulan bahwa perkawinan dimaksud tidak sah, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku.
Keberadaan dokumen tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi.
Jika pihak kecamatan dan KUA menyatakan tidak mengetahui adanya akad nikah sebelum proses verifikasi, dari mana informasi mengenai peristiwa tersebut diperoleh? Siapa yang memberikan keterangan? Bagaimana proses pemeriksaan dilakukan? Dan apa dasar yang digunakan untuk menyimpulkan status perkawinan tersebut?
Perlu ditegaskan, perbedaan antara tidak mengetahui sebelum verifikasi dan mengetahui setelah verifikasi merupakan dua keadaan yang berbeda. Karena itu, redaksi meminta agar para penandatangan berita acara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi dan dasar penyusunannya.
Dokumen administrasi pemerintahan tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Setiap keterangan di dalamnya harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan tafsir yang keliru.
Dugaan Pernikahan Anak: Ada Ketentuan Hukum yang Harus Diperhatikan
Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
Pasal 7 ayat (2) memang membuka kemungkinan pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Namun, dispensasi bukan izin yang dapat diberikan secara informal oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, ataupun pihak lain.
Artinya, apabila KL benar berusia 15 tahun ketika peristiwa tersebut berlangsung, harus dipastikan apakah terdapat penetapan dispensasi kawin dari pengadilan yang berwenang serta bagaimana proses perkawinan tersebut dilaksanakan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara dalam melindungi anak.
Pasal 26 mengatur kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak.
Jika ditemukan unsur tindak pidana terhadap anak, aparat penegak hukum wajib menilai peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan ketentuan pidana yang relevan. Namun, dugaan perkawinan anak tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana tertentu. Unsur perbuatan, hubungan para pihak, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.
Bupati Sudah Turun Tangan, Jangan Berhenti pada Verifikasi
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan bahwa Bupati Lampung Selatan telah meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan pendampingan terhadap persoalan tersebut.
Langkah ini patut menjadi bagian penting dalam memastikan anak memperoleh perlindungan secara menyeluruh.
Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada koordinasi, klarifikasi, dan penyusunan berita acara. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah anak telah mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan dari tekanan pihak lain, akses pendidikan, serta layanan sosial dan hukum apabila diperlukan.
Dinas PPPA juga perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak justru menempatkan anak sebagai pihak yang disalahkan atau mengalami tekanan berulang akibat pemberitaan maupun pemeriksaan yang tidak ramah anak.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Siapa Bertanggung Jawab? Publik Menunggu Penjelasan
Keterangan Fadli yang mengaku memandu akad nikah atas instruksi Kepala Desa Lematang juga membutuhkan pendalaman. Perlu dipastikan apakah benar terdapat instruksi tersebut, siapa yang memberikan, dalam konteks apa instruksi disampaikan, serta apakah ada pihak lain yang memfasilitasi kegiatan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta keterangan resmi dari Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan mengenai bentuk pendampingan, hasil penelusuran, dan langkah perlindungan terhadap anak yang bersangkutan.
Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, KUA, Pemerintah Desa Lematang, serta pihak-pihak yang namanya disebut dalam dokumen juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan posisi dan keterangan masing-masing.
INC MEDIA menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Seluruh pihak tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan yang adil.
Namun, kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan menjaga citra lembaga ataupun menghindari pertanggungjawaban administratif.
Publik berhak memperoleh penjelasan. Pemerintah wajib memastikan perlindungan. Dan anak berhak atas masa depan yang aman, pendidikan yang layak, serta kehidupan tanpa tekanan.
Sebab, ketika dugaan perkawinan anak mencuat, yang harus menjadi perhatian utama bukan sekadar siapa yang mengetahui atau tidak mengetahui peristiwa tersebut, melainkan apakah seluruh pihak telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak.
- Penulis: Redaksi



