Pemko Langsa Raih Penghargaan JDIH Kategori AA, Nilai Melonjak 33 Poin

BANDA ACEH, INC MEDIA — Pemko Langsa raih penghargaan JDIH dari Kementerian Hukum Republik Indonesia setelah mencatat nilai 89 dengan kategori AA. Capaian tersebut menempatkan Pemerintah Kota Langsa sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Aceh.

Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, kepada Wakil Wali Kota Langsa, Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Penyerahan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).

Pemko Langsa Raih Penghargaan JDIH Setelah Nilai Naik 33 Poin

Prestasi tersebut menjadi semakin penting karena nilai JDIH Kota Langsa mengalami peningkatan signifikan dalam satu tahun. Pada 2024, Kota Langsa mencatat nilai 56.

Setahun kemudian, nilai tersebut meningkat menjadi 89. Artinya, terjadi kenaikan 33 poin yang sekaligus mengantarkan JDIH Kota Langsa masuk kategori AA.

Peningkatan itu menunjukkan adanya pembenahan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Bagi pemerintah daerah, JDIH bukan hanya berkaitan dengan administrasi. Sistem ini menjadi bagian penting dalam menyediakan produk hukum dan informasi yang dapat diakses masyarakat.

Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin mengapresiasi Kementerian Hukum Aceh, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian Hukum Setdakot Langsa, serta Tim JDIH Kota Langsa yang dinilai telah memberikan dukungan dan bekerja secara maksimal.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum Aceh dan seluruh OPD yang telah memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada Tim Bagian Hukum Setdakot Langsa dan Tim JDIH Kota Langsa yang telah bekerja maksimal. Kenaikan 33 poin ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita apresiasi,” kata Haikal.

Kategori AA JDIH Jadi Pemacu Pelayanan Hukum

Haikal menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pemacu bagi Pemko Langsa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan akses terhadap produk hukum yang cepat, tepat, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keberadaan JDIH harus benar-benar memberikan manfaat secara langsung.

“Ke depan, kita ingin JDIH Kota Langsa semakin mudah diakses dan mampu memberikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan transparan. Kategori AA ini harus menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.

Pemko Langsa berkomitmen mempertahankan predikat tersebut. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum agar semakin efektif dan terbuka.

Langkah itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan. Informasi hukum yang mudah diakses juga dapat membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah.

Wali Kota Langsa Apresiasi Kerja Tim JDIH

Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, turut menyambut capaian tersebut. Ia menilai penghargaan JDIH bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi pengakuan atas proses pembenahan yang dilakukan secara konsisten.

“Ini bukan sekadar penghargaan yang kita terima hari ini, tetapi sebuah pengakuan atas proses dan kerja keras yang sudah dilakukan. Kita patut bangga atas semangat jajaran kita yang terus berbenah. Terima kasih untuk semua yang berada di balik capaian ini, khususnya Tim Bagian Hukum dan JDIH Kota Langsa,” ujar Jeffry.

Menurut Jeffry, keberhasilan tersebut tidak lahir dari kerja satu orang maupun satu perangkat daerah. Capaian itu merupakan hasil kolaborasi berbagai unsur di lingkungan Pemko Langsa.

Kerja bersama tersebut menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum. Dengan pengelolaan yang semakin baik, pemerintah dapat memastikan informasi hukum tersedia secara lebih tertata dan mudah dimanfaatkan masyarakat.

Kenaikan 33 Poin Jadi Bukti Pembenahan

Kenaikan nilai dari 56 menjadi 89 dalam satu tahun menjadi catatan penting dalam capaian JDIH Kota Langsa.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi, kolaborasi, dan evaluasi dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang terukur. Predikat AA sekaligus menjadi tantangan baru bagi Pemko Langsa agar tidak berhenti pada pencapaian penghargaan.

Pemerintah dituntut mempertahankan kualitas pengelolaan JDIH. Lebih dari itu, akses masyarakat terhadap informasi hukum harus terus diperluas dan ditingkatkan.

Dengan capaian tersebut, Pemko Langsa memiliki modal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Predikat AA diharapkan menjadi standar baru dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Kenaikan 33 poin hingga meraih kategori AA akhirnya tidak hanya menjadi angka dalam penilaian. Capaian itu menjadi gambaran bahwa pembenahan yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan nyata bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Langsa.

Jurnalis: Helmy