Pancasila Jadi Landasan Pengabdian, Pemkot Cirebon Teguhkan Komitmen Pelayanan Publik

CIREBON, INC MEDIA – Pancasila sebagai landasan pengabdian kembali diteguhkan Pemerintah Kota Cirebon dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Apel Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, Kamis (1/10/2026).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pancasila sebagai Landasan Pengabdian Pemerintah

Dalam amanatnya, Iing Daiman menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen kebangsaan.

“Pancasila merupakan konsensus tertinggi yang mengikat dan menyatukan segala keragaman bangsa Indonesia. Sejarah tata negara kita telah membuktikan bahwa republik ini mampu berdiri tegak melewati berbagai tantangan zaman karena kita memiliki pijakan ideologi yang kuat, rasional, dan disepakati bersama,” ujar Sekda.

Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut juga harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan tata kelola pemerintahan.

Bagi Pemkot Cirebon, pengamalan Pancasila harus terlihat dalam kerja birokrasi. Setiap aparatur dituntut menerjemahkan nilai tersebut melalui pelayanan yang berintegritas, objektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pancasila Harus Hadir dalam Pelayanan Publik

Iing menekankan bahwa pengamalan Pancasila tidak cukup hanya diwujudkan melalui ucapan dan peringatan tahunan. Nilai tersebut harus tercermin dalam keputusan pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

“Bagi kita di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, peringatan Kesaktian Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai seremoni rutin tahunan. Peringatan ini harus dimaknai sebagai kewajiban moral dan manajerial untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadikan Pancasila sebagai landasan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Peningkatan kualitas pelayanan, integritas aparatur, objektivitas dalam mengambil keputusan, serta penerapan prinsip keadilan dan pemerataan menjadi bagian penting dari implementasi nilai Pancasila dalam birokrasi.

Menurut Iing, setiap keputusan pemerintah harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat. Begitu pula dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

“Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap program yang dijalankan harus benar-benar selaras dengan asas keadilan dan pemerataan,” katanya.

Sinergi Pemerintah dan Aparat Jaga Kondusivitas

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak aparat keamanan dan penegak hukum memperkuat sinergi dalam menjaga kondusivitas Kota Cirebon.

Menurutnya, persatuan dan stabilitas daerah membutuhkan lingkungan yang aman, tertib, serta kepastian bahwa seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Kolaborasi pemerintah daerah dengan aparat pertahanan dan keamanan serta berbagai unsur terkait dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah. Kondisi yang aman dan tertib dapat mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Pancasila dan Semangat Gotong Royong

Tidak hanya kepada jajaran pemerintahan, Iing juga mengajak tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan seluruh warga Kota Cirebon untuk menjaga kerukunan serta kohesi sosial.

Semangat gotong royong, menurutnya, tetap menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan perkotaan.

“Dalam membangun Kota Cirebon, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi aktif, kedewasaan berpikir, dan partisipasi konstruktif dari seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan lintas elemen. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan, sementara masyarakat memiliki ruang penting untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kesaktian Pancasila Harus Diwujudkan dalam Kerja Nyata

Iing menambahkan, makna Hari Kesaktian Pancasila harus terus diterjemahkan melalui tindakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Nilai Pancasila tidak hanya perlu hadir dalam dokumen kebijakan, tetapi juga dalam cara pemerintah bekerja, cara aparatur memberikan pelayanan, serta cara masyarakat membangun hubungan sosial.

“Kesaktian Pancasila bukanlah warisan sejarah yang pasif, melainkan sebuah amanat berkelanjutan yang harus kita wujudkan melalui kerja nyata. Mari kita jadikan tanggal 1 Oktober 2026 ini sebagai tonggak penegasan komitmen bersama untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Cirebon,” pungkasnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemkot Cirebon akhirnya tidak hanya menjadi agenda tahunan. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa nilai Pancasila perlu diterjemahkan dalam tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, integritas aparatur, pemerataan pembangunan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Sumber narahubung: Admin Prokompim, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon, Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124. Instagram: @prokompimkotacirebon.