Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang Rp629 Juta Disorot: Komite Tak Dilibatkan, Transparansi P2SP Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN, INC MEDIA – Program revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nilai bantuan sekitar Rp629 juta, menuai sorotan. Dugaan tidak dilibatkannya komite sekolah, penggunaan kembali kepengurusan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tanpa pemilihan ulang, hingga sulitnya media memperoleh konfirmasi dari pihak sekolah memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Setiap rupiah uang rakyat yang dikucurkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan harus memberikan manfaat nyata. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan persoalan tata kelola, bahkan berpotensi mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai standar teknis.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, bantuan revitalisasi bukan dana pribadi kepala sekolah maupun kelompok tertentu. Anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara sehingga pelaksanaannya wajib terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang: Komite Diduga Tidak Dilibatkan

Berdasarkan keterangan sumber internal, komite sekolah disebut tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang.

Pengakuan tersebut memunculkan persoalan mengenai sejauh mana prinsip partisipasi masyarakat diterapkan dalam kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Komite sekolah merupakan salah satu unsur yang dapat berperan dalam mendukung transparansi dan pengawasan kegiatan pendidikan. Karena itu, dugaan tidak dilibatkannya komite patut mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak sekolah.

Persoalan semakin mengemuka setelah muncul keterangan bahwa pembentukan P2SP tidak dilakukan melalui pemilihan atau penetapan ulang. Kepengurusan sebelumnya disebut kembali digunakan untuk menjalankan program revitalisasi.

Jika informasi tersebut benar, mekanisme pembentukan dan penetapan P2SP perlu diperiksa. Publik berhak mengetahui apakah susunan kepanitiaan telah memenuhi ketentuan petunjuk teknis, termasuk unsur keanggotaan, pembagian tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban.

P2SP dan Kewenangan Kepala Sekolah Perlu Diperjelas

Dalam Petunjuk Teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, melalui Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025, kepala satuan pendidikan memiliki kewenangan menetapkan P2SP.

Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta memberikan ruang bagi kepala sekolah untuk mengambil alih seluruh fungsi kepanitiaan.

Dalam ketentuan tersebut, P2SP sekurang-kurangnya terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris merangkap logistik, bendahara, dan kepala pelaksana.

Unsur kepanitiaan dapat berasal dari kepala satuan pendidikan, ASN, komite sekolah atau orang tua siswa, serta anggota masyarakat yang diutamakan memiliki latar belakang bidang konstruksi.

P2SP juga memiliki tanggung jawab penting, mulai dari menentukan jumlah pekerja, membagi pekerjaan, mengadakan barang dan jasa, mencatat penerimaan serta pengeluaran keuangan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban.

Sementara itu, kepala sekolah bersama P2SP memilih dan menetapkan tim teknis yang terdiri atas perencana dan pengawas.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi memiliki mekanisme kerja dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

Karena itu, apabila terdapat dugaan kepala sekolah terlalu jauh masuk dalam urusan teknis kepanitiaan, pengadaan material, maupun pengaturan pekerjaan, hal tersebut perlu diklarifikasi berdasarkan dokumen dan bukti pelaksanaan.

Terlebih, sebelumnya muncul keterangan mengenai keterlibatan kepala sekolah dalam pemesanan material serta penggunaan dana talangan untuk mendukung pekerjaan.

Informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan bukti transaksi, nota pembelian, dokumen pengadaan, aliran pembayaran, serta pembagian kewenangan masing-masing anggota P2SP.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh proses telah berjalan sesuai petunjuk teknis, atau terdapat kewenangan yang dijalankan di luar pembagian tugas semestinya?

Media Hendak Konfirmasi, Kepala Sekolah Tidak Ada, Sekuriti Melontarkan Pernyataan

Upaya memperoleh penjelasan langsung juga menemui hambatan.

Pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 13.20 WIB, awak media mendatangi SMAN 1 Tanjung Bintang untuk meminta konfirmasi terkait pelaksanaan program revitalisasi senilai sekitar Rp629 juta tersebut.

Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat. Awak media kemudian berupaya meminta keterangan kepada pihak yang berada di lingkungan sekolah.

Alih-alih mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan yang sedang berjalan, awak media justru mendapat respons dari sekuriti sekolah yang membatasi akses masuk untuk melakukan konfirmasi.

Sekuriti tersebut menyampaikan sejumlah pernyataan:

“Yang kerja ada, pelaksana tidak ada. Saya mengemban tugas tanpa pimpinan. Kalau saya masukin kalian, saya yang ditanya, jadi tidak bisa masuk. Mungkin lain hari saja.” Ujarnya sambil memegang palu ditangannya.

Bahkan, sekuriti tersebut juga melontarkan pernyataan:

“Anda tamu tidak diundang.”

Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam upaya media menjalankan fungsi kontrol sosial.

INC MEDIA memahami bahwa sekolah memiliki tata tertib dan prosedur penerimaan tamu. Namun, komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi tetap diperlukan, terlebih ketika media hendak meminta penjelasan mengenai program yang menggunakan anggaran negara.

Pertanyaan yang perlu dijawab pihak sekolah adalah apakah pembatasan akses tersebut merupakan kebijakan resmi sekolah atau inisiatif petugas keamanan.

Kepala sekolah juga perlu menjelaskan mekanisme pelayanan konfirmasi terhadap media dan masyarakat, agar tidak muncul kesan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran publik sulit diakses.

Anggaran Revitalisasi Rp629 Juta, Publik Berhak Mengetahui

Nilai bantuan sekitar Rp629 juta bukan angka kecil. Anggaran sebesar itu harus menghasilkan bangunan dan fasilitas pendidikan yang memenuhi spesifikasi teknis, memiliki kualitas konstruksi yang baik, serta aman digunakan dalam jangka panjang.

Karena itu, masyarakat berhak mengetahui sejumlah hal mendasar, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan dan penetapan P2SP?
2. Siapa saja yang menjadi anggota dan apa pembagian tugasnya?
3. Apakah komite sekolah atau orang tua siswa dilibatkan?
4. Bagaimana proses pengadaan material dan penentuan pemasok?
5. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan teknis pekerjaan?
6. Apakah seluruh penggunaan anggaran didukung bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Jangan sampai pembangunan yang seharusnya meningkatkan mutu pendidikan justru menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kualitas bangunan yang diragukan, atau fasilitas yang berpotensi membahayakan penggunanya.

Keselamatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas utama. Pekerjaan konstruksi tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi harus memenuhi standar mutu, keselamatan, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan Aparat Pengawas Perlu Turun Tangan

Atas berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang, INC MEDIA akan meminta klarifikasi kepada Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta instansi kementerian terkait.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada dokumen pembentukan P2SP, pelaksanaan pengadaan, bukti penggunaan anggaran, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, penyimpangan pelaksanaan, atau indikasi kerugian keuangan negara, instansi pengawas yang berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen di atas meja. Jika diperlukan, pemeriksaan fisik bangunan dan audit teknis harus dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan perencanaan.

Uang negara harus menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, bukan menyisakan tanda tanya.

Transparansi bukan ancaman bagi penyelenggara pendidikan yang bekerja sesuai aturan. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang membiayai pembangunan melalui uang negara.

Hingga berita ini diterbitkan, INC MEDIA masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Seluruh informasi yang masih berupa dugaan akan terus ditempatkan sebagai bahan konfirmasi sampai terdapat bukti dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.